{"id":140692,"date":"2025-08-03T16:50:06","date_gmt":"2025-08-03T08:50:06","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=140692"},"modified":"2025-09-30T16:54:26","modified_gmt":"2025-09-30T08:54:26","slug":"sri-muryani-minta-perempuan-jadi-prioritas-bukan-sekadar-pelengkap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/sri-muryani-minta-perempuan-jadi-prioritas-bukan-sekadar-pelengkap\/","title":{"rendered":"Sri Muryani Minta Perempuan Jadi Prioritas, Bukan Sekadar Pelengkap"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><b>KUTAI KARTANEGARA <\/b>\u2013 Pembangunan yang berpihak pada semua kelompok masyarakat kembali menjadi sorotan di Kutai Kartanegara (Kukar). Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Sri Muryani, menilai bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan pada isu keperempuanan, padahal kebutuhan akan perlindungan dan pemberdayaan perempuan kian mendesak.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Sri, dokumen strategis yang seharusnya menjadi pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan masih menitikberatkan pada sektor fisik. Padahal, kelompok rentan seperti perempuan dan anak juga memerlukan perhatian khusus, terlebih di tengah maraknya kasus kekerasan. \u201cTapi saya sangat menyayangkan dari program Bupati itu tidak menitikberatkan, tidak menjadi skala prioritas pembangunan di perempuan,\u201d ujarnya kepada wartawan, Sabtu (02\/08\/2025).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan, pembangunan tidak hanya bisa diukur dari berdirinya jembatan atau mulusnya jalan, tetapi juga dari kemampuan daerah melindungi dan meningkatkan kapasitas warganya, termasuk perempuan kepala keluarga. \u201cJadi yang saya sayangkan, pemberdayaan perempuan ini hanya sebagai pelengkap, bukan prioritas,\u201d tuturnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski demikian, Sri memastikan DPRD tidak akan tinggal diam. Ia menyebut pihaknya terus memperjuangkan agar setiap tahun program yang berpihak pada perempuan bisa masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). \u201cNext tetap kami dorong setiap RKPD. Kami berusaha untuk mendorong memasukkan anggaran-anggaran untuk kepentingan perempuan,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Potensi perempuan Kukar sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah perempuan mencapai 296.294 jiwa dari total 626.286 penduduk. Kini, dengan populasi yang telah menembus 806.964 jiwa pada akhir 2024, peran perempuan diyakini semakin besar, terlebih sekitar 46 ribu di antaranya berstatus kepala keluarga.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sri berharap pemerintah daerah memberi ruang lebih jelas dalam perencanaan pembangunan agar perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap. Sebaliknya, mereka harus diberdayakan sebagai motor penggerak yang memperkuat fondasi sosial dan ekonomi Kukar. [] ADVERTORIAL<\/p>\n<p>Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>KUTAI KARTANEGARA \u2013 Pembangunan yang berpihak pada semua kelompok masyarakat kembali menjadi sorotan di Kutai Kartanegara (Kukar). Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Sri Muryani, menilai bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan pada isu keperempuanan, padahal kebutuhan akan perlindungan dan pemberdayaan perempuan kian mendesak. Menurut Sri, &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":140696,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,8920],"tags":[12098],"class_list":["post-140692","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-dprd-kutai-kartanegara","tag-sri-muryani"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140692","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=140692"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140692\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":140698,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140692\/revisions\/140698"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/140696"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=140692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=140692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=140692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}