{"id":144288,"date":"2025-10-17T15:21:24","date_gmt":"2025-10-17T07:21:24","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=144288"},"modified":"2025-10-17T15:21:24","modified_gmt":"2025-10-17T07:21:24","slug":"pemkot-samarinda-hadapi-dilema-anggaran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/pemkot-samarinda-hadapi-dilema-anggaran\/","title":{"rendered":"Pemkot Samarinda Hadapi Dilema Anggaran"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA<\/strong> \u2013 Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat mulai terasa di berbagai sektor di Kota Samarinda. Kebijakan ini memaksa Pemerintah Kota Samarinda melakukan rasionalisasi beberapa pos belanja daerah, sementara belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetap aman. Keputusan ini memicu kritik terkait prioritas pengelolaan keuangan daerah, apalagi ketika masyarakat mulai merasakan dampak langsung dari pemotongan anggaran.<\/p>\n

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda akan diperlakukan sama dalam pengelolaan belanja, termasuk sekretariat DPRD. Namun, ia menekankan bahwa hak-hak konstitusional anggota dewan tidak dapat dikurangi.<\/p>\n

\u201cSemua OPD berarti semuanya, tapi belanja-belanja wajib bagi DPR yang dijamin undang-undang kita enggak bisa koreksi,\u201d ujar Andi Harun saat ditemui di Hotel Mercure, Kamis (16\/10\/2025) sore.<\/p>\n

Andi menjelaskan perbedaan antara belanja wajib yang menjadi hak konstitusional anggota DPRD dengan belanja administratif atau operasional di sekretariat lembaga.<\/p>\n

\u201cMisalnya reses, tunjangan, yang sudah sesuai aturan, yaitu memang hak konstitusional bagi anggota DPR,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Ia menegaskan bahwa belanja pimpinan dan anggota DPRD yang dijamin konstitusi tidak dapat dilakukan pemangkasan.<\/p>\n

\u201cKalau belanja pimpinan anggota DPRD yang sudah dijamin konstitusi, kita enggak bisa melakukan pemangkasan karena itu semua sudah diatur sesuai dengan undang-undang,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Meski demikian, pemerintah kota memiliki kewenangan untuk menunda belanja sekretariat yang bersifat administratif, serupa dengan perlakuan terhadap OPD lain.<\/p>\n

\u201cTapi belanja-belanja sekretariat yang bisa kita tunda, yang diperlakukan sama dengan organisasi perangkat daerah lain, di sekretariat perangkat daerah lain, itu akan sama perlakuannya dengan di sekretariat DPRD,\u201d katanya.<\/p>\n

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Samarinda menjaga keseimbangan antara efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan penghormatan terhadap hak konstitusional anggota dewan. Namun, sebagian pihak menilai kebijakan ini menimbulkan ketimpangan antara perlindungan anggaran DPRD dan tekanan pemangkasan bagi program publik.<\/p>\n

Selain itu, penyesuaian fiskal pemerintah pusat memaksa Pemkot Samarinda merasionalisasi beberapa pos belanja, meski program prioritas tetap dijaga. Salah satunya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), yang menurut Andi Harun tetap berjalan aman.<\/p>\n

\u201cKami pastikan bahwa Probebaya aman, Probebaya pasti aman, kita sudah hitung semuanya,\u201d ujarnya usai kegiatan di Hotel Mercure.<\/p>\n

Ia menegaskan bahwa penghematan anggaran tidak akan memengaruhi kelanjutan program-program yang menyentuh langsung masyarakat.<\/p>\n

\u201cBiaya-biaya pemeliharaan jalan, drainase tetap jalan, tapi apakah kita akan membangun kolam retensi baru, membangun jalan baru, itu yang masih tanda tanya,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Prioritas utama Pemkot adalah menjaga keberlanjutan infrastruktur yang ada. \u201cTapi pemeliharaan jalan yang ada pasti tetap kita lokasikan,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Andi menekankan bahwa keputusan menunda beberapa proyek pembangunan baru merupakan langkah kehati-hatian agar tidak menimbulkan beban keuangan di masa depan, terutama di tengah kondisi pendapatan daerah yang belum stabil.<\/p>\n

\u201cUntuk membangun baru, misalnya nih contoh, di perencanaan kita teras tahap ketiga di tahun depan itu ada dalam perencanaan, tapi kemungkinan kita sulit untuk diwujudkan,\u201d katanya.<\/p>\n

\u201cSaya dan Pak Wali harus menahan diri untuk tidak memaksakan itu karena kondisi keuangan,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Wali kota juga menegaskan bahwa pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas meski menghadapi pemangkasan anggaran pusat.<\/p>\n

\u201cKita utamakan pada pelayanan infrastruktur dasar, termasuk pelayanan publik,\u201d ujar Andi Harun.<\/p>\n

Menurutnya, kondisi pemangkasan anggaran mendadak harus dihadapi dengan strategi, bukan keluhan.<\/p>\n

\u201cNanti tahun 2027 baru kita rebound, pemangkasan dilakukan tapi kita bekerja untuk meningkatkan pendapatan di luar TKD supaya kita bisa kembali membiayai pembangunan kita secara signifikan pada 2027,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Andi menekankan pentingnya introspeksi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.<\/p>\n

\u201cIni kan hanya karena waktunya mendadak, tiba-tiba pemangkasan di ujung tahun ini, tapi ini pelajaran buat kita,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Ia juga mengapresiasi kebersamaan dan loyalitas ASN di lingkungan Pemkot untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan maksimal.<\/p>\n

\u201cKalau seluruh ASN, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah kompak seperti tadi, mereka semua tadi membangun komitmen,\u201d katanya.<\/p>\n

\u201cAnda tahu, ayo Pak Wali, kita sama-sama bekerja untuk tetap optimis di tengah kebijakan pemangkasan TKD,\u201d ucapnya menirukan semangat para pegawai.<\/p>\n

Meski pemerintah kota menekankan perlindungan terhadap hak konstitusional DPRD dan kelangsungan program prioritas, kritik tetap muncul dari berbagai pihak. Pertanyaan tentang keadilan fiskal, transparansi, dan kemampuan Pemkot Samarinda menghadapi tekanan anggaran tanpa merugikan kepentingan masyarakat luas, terus mengemuka. []\n

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA \u2013 Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat mulai terasa di berbagai sektor di Kota Samarinda. Kebijakan ini memaksa Pemerintah Kota Samarinda melakukan rasionalisasi beberapa pos belanja daerah, sementara belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetap aman. Keputusan ini memicu kritik terkait prioritas pengelolaan keuangan daerah, apalagi ketika masyarakat mulai merasakan dampak langsung dari pemotongan anggaran. …<\/p>\n","protected":false},"author":69,"featured_media":144290,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[26,37],"tags":[9408],"class_list":["post-144288","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kota-samarinda","tag-andi-harun"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144288","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/69"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=144288"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144288\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":144291,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144288\/revisions\/144291"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/144290"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=144288"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=144288"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=144288"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}