{"id":149113,"date":"2025-11-11T12:49:32","date_gmt":"2025-11-11T04:49:32","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=149113"},"modified":"2025-11-11T12:49:32","modified_gmt":"2025-11-11T04:49:32","slug":"dana-bumdes-raib-pejabat-daerah-cuci-tangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dana-bumdes-raib-pejabat-daerah-cuci-tangan\/","title":{"rendered":"Dana BUMDes Raib, Pejabat Daerah Cuci Tangan?"},"content":{"rendered":"

KOTAWARINGIN TIMUR<\/strong> \u2013 Kasus dugaan penggelapan dana BUMDes Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, kembali menyorot lemahnya pengawasan pemerintah desa dan daerah terhadap pengelolaan badan usaha milik desa. Ketua BUMDes berinisial MA diduga membawa kabur dana hasil penjualan gabah senilai sekitar Rp800 juta, dan kini menghilang tanpa jejak.<\/p>\n

Ironisnya, Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Wabup Kotim) Irawati mengaku baru mengetahui kasus tersebut setelah ditanya wartawan.
\u201cSaya baru mendengar informasinya dari rekan-rekan media. Kalau memang benar ada peristiwa seperti itu, tentu sangat disayangkan,\u201d ujarnya usai menghadiri kegiatan di Sampit, Senin (10\/11\/2025).<\/p>\n

Kasus ini bermula dari kerja sama BUMDes Lampuyang dengan Bulog dalam pembelian gabah hasil panen petani. Namun setelah dana hasil penjualan seluruhnya ditransfer ke rekening BUMDes, sang ketua MA justru menghilang dan tidak pernah memberikan laporan atau pembagian hasil kepada petani.<\/p>\n

Kehilangan kejelasan tersebut membuat warga melapor ke kepolisian.
\u201cKalau memang sudah dilaporkan ke polisi, biar aparat yang bekerja. Pemerintah daerah tentu mendukung upaya penegakan hukum,\u201d tegas Irawati.<\/p>\n

Ia menambahkan, pengelolaan BUMDes seharusnya menjadi instrumen penggerak ekonomi desa, bukan sumber masalah yang merugikan masyarakat.
\u201cBUMDes itu dibuat untuk membantu meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Kalau sampai disalahgunakan, jelas bertentangan dengan tujuan awalnya,\u201d kata Irawati.<\/p>\n

Namun, pernyataan \u201cbaru tahu\u201d dari pejabat daerah menimbulkan pertanyaan publik: di mana fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap badan usaha desa? Terlebih, kasus ini bukan kali pertama BUMDes di Kotim tersandung masalah serupa.<\/p>\n

Irawati menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk menelusuri kasus ini lebih jauh.
\u201cKami selalu mengimbau agar perangkat desa dan BPD aktif melakukan pengawasan. Semua harus terbuka, terutama soal keuangan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia juga berharap keberadaan MA segera diketahui dan dana yang diduga digelapkan bisa dikembalikan kepada warga.
\u201cKita tunggu hasil penyelidikan dari pihak berwajib. Mudah-mudahan cepat ada kejelasan dan uang masyarakat bisa kembali,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Sebelumnya, warga Desa Lampuyang melaporkan dugaan penggelapan dana BUMDes ke Polres Kotim setelah mengetahui seluruh hasil penjualan gabah telah ditransfer oleh Bulog kepada MA, namun tak pernah dilaporkan. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan aparat kepolisian. []\n

Fajar Hidayat<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

KOTAWARINGIN TIMUR \u2013 Kasus dugaan penggelapan dana BUMDes Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, kembali menyorot lemahnya pengawasan pemerintah desa dan daerah terhadap pengelolaan badan usaha milik desa. Ketua BUMDes berinisial MA diduga membawa kabur dana hasil penjualan gabah senilai sekitar Rp800 juta, dan kini menghilang tanpa jejak. Ironisnya, Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Wabup Kotim) Irawati mengaku …<\/p>\n","protected":false},"author":73,"featured_media":149114,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2259,2266],"tags":[5478,13445,13449,13450,13448,13451,13447,13452,13446],"class_list":["post-149113","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-tengah","category-kabupaten-kotawaringin-timur-provinsi-kalimantan-tengah","tag-bulog","tag-bumdes-lampuyang","tag-dana-desa-raib","tag-dpmd-kotim","tag-irawati-kotim","tag-kasus-bumdes","tag-ketua-bumdes-hilang","tag-pengawasan-pemerintah-daerah","tag-penggelapan-dana"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/73"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=149113"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149113\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":149115,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149113\/revisions\/149115"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/149114"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=149113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=149113"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=149113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}