{"id":149232,"date":"2025-11-11T23:25:15","date_gmt":"2025-11-11T15:25:15","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=149232"},"modified":"2025-11-11T23:25:15","modified_gmt":"2025-11-11T15:25:15","slug":"tambang-semakin-rakus-buruh-semakin-terdesak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/tambang-semakin-rakus-buruh-semakin-terdesak\/","title":{"rendered":"Tambang Semakin Rakus, Buruh Semakin Terdesak"},"content":{"rendered":"

BERAU<\/strong>\u2013 Ratusan buruh dari berbagai aliansi pekerja di Kabupaten Berau kembali turun ke jalan. Mereka memadati halaman Gedung DPRD Berau pada Selasa, (11\/11\/2025) menuntut keadilan dan penegakan aturan yang dinilai mandek di tangan pemerintah daerah.<\/p>\n

Aksi ini menjadi puncak kekecewaan para buruh terhadap lambannya tindak lanjut laporan, petisi, dan surat resmi yang telah mereka sampaikan berulang kali kepada instansi pemerintah, DPRD, hingga kepolisian. Mereka menuding, lemahnya pengawasan membuat perusahaan tambang di Bumi Batiwakkal semakin kebal hukum.<\/p>\n

Selama ini, jalur dialog sudah mereka tempuh mulai dari rapat dengar pendapat hingga pelaporan resmi. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada langkah konkret yang dirasakan di lapangan.<\/p>\n

\u201cKami hanya menuntut pemerintah menegakkan aturan yang sudah dibuatnya sendiri,\u201d seru salah satu orator dalam aksi tersebut.<\/p>\n

Ketua Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Berau mengungkapkan, banyak pelanggaran di sektor pertambangan yang dibiarkan tanpa tindakan tegas dari aparat maupun pemerintah.<\/p>\n

Ia menyoroti mandeknya implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018.
\u201cPerda itu dibuat pakai anggaran, dari pajak rakyat. Tapi sampai sekarang tidak ada pengawasan, tidak ditegakkan sama sekali,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Ia menambahkan, akibat lemahnya pengawasan, perusahaan tambang kian bebas beroperasi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan warga sekitar.<\/p>\n

\u201cKita lihat perusahaan makin semena-mena karena ada pembiaran, dari anggota dewan, dari bupati, bahkan dari pihak kepolisian,\u201d ujarnya lantang.<\/p>\n

Selain menuntut penegakan hukum, para buruh juga menyoroti penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang menurut mereka hanya formalitas.<\/p>\n

\u201cAmdal sudah jelas mengatur agar perusahaan melibatkan masyarakat lokal. Tapi kenyataannya, yang dikurangi justru tenaga kerja lokal,\u201d tuturnya.<\/p>\n

Mereka juga mengecam banyaknya tambang yang beroperasi terlalu dekat dengan pemukiman warga.
\u201cSekarang banyak tambang berdiri di belakang rumah warga. Debunya sampai ke rumah. Tapi tidak ada tindakan,\u201d katanya dengan nada kecewa.<\/p>\n

Para buruh menilai alasan pemerintah daerah bahwa izin tambang merupakan kewenangan pusat tidak dapat dijadikan tameng. Menurut mereka, kepala daerah masih memiliki kewenangan memberikan rekomendasi pembekuan izin jika ditemukan pelanggaran.<\/p>\n

Menanggapi tuntutan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, berjanji akan menindaklanjuti seluruh aspirasi para pekerja.
\u201cTuntutan para aliansi akan kita bahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelahnya akan kita teruskan ke Bupati Berau untuk ditindaklanjuti,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Salah satu fokus pembahasan adalah evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, yang dinilai para buruh gagal menjalankan fungsi pengawasan.<\/p>\n

Sekda juga mengaku akan memanggil seluruh perusahaan yang diduga melanggar perda. Namun, ia menegaskan, penyelesaian masalah tetap diserahkan kepada instansi teknis yang berwenang.<\/p>\n

Menurutnya, akar persoalan aksi ini lebih pada minimnya komunikasi antara Disnakertrans dan serikat buruh.
\u201cSebenarnya ini hanya kurang komunikasi yang baik antara dinas dengan serikat pekerja sehingga timbulnya tuntutan hingga pencopotan kepala dinas,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Sekda menekankan perlunya membangun komunikasi terbuka agar konflik serupa tidak terulang.
\u201cKami mendorong adanya dialog terbuka agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif, sesuai aturan, dan mengedepankan kepentingan pekerja serta stabilitas daerah,\u201d katanya.<\/p>\n

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan pihaknya siap mengawal aspirasi para buruh hingga ke meja kepala daerah.
\u201cKita dari legislatif sudah siap mengantisipasi ini, sudah banyak yang kita penuhi permintaan mereka. Salah satu contoh ya pertama kita menyikapi terkait dengan Perda itu kami sudah sampai ke provinsi. Bahkan kami juga telah mendatangkan pakar hukum dari provinsi,\u201d katanya.<\/p>\n

Anggota DPRD Berau Agus Uriansyah juga menilai tuntutan buruh bukanlah hal yang berlebihan.
\u201cIni tidak terlalu berlebihan karena mereka menuntut masalah hak. Saya kira hal yang wajar,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Namun, terkait desakan agar kepala Disnakertrans diganti, Agus menegaskan bahwa hal itu harus tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
\u201cIntinya fungsi kita, kita sudah tunjukkan pada hari ini bahwa kita adalah dewan yang tidak tidur. Kita adalah dewan yang bekerja dan memperjuangkan. Dan kami sudah bekerja keras dalam hal ini,\u201d ucapnya.<\/p>\n

Meski begitu, di mata para buruh, janji semacam ini sudah terlalu sering mereka dengar. Kali ini, mereka menuntut bukti nyata\u2014bukan sekadar rapat, notulen, atau seremonial politik. []\n

Fajar Hidayat<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BERAU\u2013 Ratusan buruh dari berbagai aliansi pekerja di Kabupaten Berau kembali turun ke jalan. Mereka memadati halaman Gedung DPRD Berau pada Selasa, (11\/11\/2025) menuntut keadilan dan penegakan aturan yang dinilai mandek di tangan pemerintah daerah. Aksi ini menjadi puncak kekecewaan para buruh terhadap lambannya tindak lanjut laporan, petisi, dan surat resmi yang telah mereka sampaikan …<\/p>\n","protected":false},"author":73,"featured_media":149233,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[478,26],"tags":[13536,13540,13543,13542,13538,1909,13539,13541,13537,12522],"class_list":["post-149232","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kabupaten-berau","category-kalimantan-timur-kaltim","tag-aksi-buruh-berau","tag-aksi-unjuk-rasa-buruh","tag-bupati-berau","tag-buruh-kaltim","tag-disnakertrans-berau","tag-dprd-berau","tag-pengawasan-tambang","tag-sekda-berau","tag-tambang-berau","tag-tenaga-kerja-lokal"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/73"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=149232"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149232\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":149235,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149232\/revisions\/149235"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/149233"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=149232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=149232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=149232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}