SAMARINDA <\/b>\u2013 Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) memunculkan kekhawatiran baru terkait keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah anggota legislatif daerah menilai langkah tersebut dapat melemahkan fondasi fiskal yang selama ini menjadi penopang berbagai program prioritas daerah. Sorotan tajam datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Viktor Yuan, yang menilai Kaltim seharusnya memperoleh perhatian khusus mengingat karakteristiknya sebagai daerah kaya sumber daya alam.<\/p>\n
Pandangan itu ia sampaikan seusai Rapat Dengar Pendapat terkait kebijakan pemangkasan DBH di Ruang Rapat Gedung E DPRD Kaltim, Selasa, (11\/11\/2025). Viktor menilai keputusan pusat berdampak langsung terhadap proses penganggaran yang sudah disusun pemerintah daerah maupun DPRD. \u201cKaltim ini kan memiliki spesifikasi khusus yang seharusnya menjadi pertimbangan tersendiri dalam penetapan kebijakan fiskal oleh pemerintah pusat,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Ia menjelaskan bahwa sejumlah rencana pembangunan di berbagai sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten\/kota, terancam tertunda akibat perubahan alokasi DBH. \u201cJadi banyak sekali dampak terhadap pemotongan ini. Banyak sekali dampaknya yang terjadi di Kaltim. Rencana-rencana yang dibuat oleh anggota DPRD, rencana-rencana yang dibuat oleh kepala daerah. Itu banyak yang akhirnya tidak bisa dilakukan,\u201d ungkap Viktor.<\/p>\n
Melihat besarnya konsekuensi itu, Viktor menilai perlunya langkah kolektif agar Kaltim dapat memperkuat posisi dalam menyampaikan aspirasi fiskal kepada pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas unsur, baik antara masyarakat, pemerintah provinsi, maupun DPRD kabupaten\/kota. \u201cSaya pikir kita harus bersatu padu bergotong-royong untuk bersama-sama menyuarakan ini,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Politikus Demokrat tersebut juga mendorong adanya konsolidasi besar antarlegislator se-Kaltim. Ia mengusulkan agar pimpinan DPRD Kaltim memfasilitasi pertemuan resmi dengan menghadirkan seluruh anggota DPRD dari 10 kabupaten\/kota. \u201cSaya tadi minta kepada pimpinan rapat untuk segera mengundang seluruh anggota DPRD yang ada di 10 kabupaten\/kota untuk bersama-sama membahas ini. Kita mencari strategi-strategi baru,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Menurut Viktor, koordinasi yang solid adalah kunci agar Kaltim dapat memperjuangkan hak fiskalnya secara lebih optimal. Ia menegaskan bahwa Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam memiliki kontribusi penting bagi penerimaan nasional, sehingga kebijakan fiskal semestinya mempertimbangkan prinsip keadilan bagi daerah strategis seperti Kaltim.<\/p>\n
Bagi Viktor, langkah bersama yang ia dorong bukan sekadar bentuk penolakan, tetapi upaya memperkuat posisi tawar daerah agar pembangunan tidak terhambat keterbatasan dana transfer. Ia menambahkan, strategi yang matang diperlukan agar program prioritas publik, seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat, tetap dapat berjalan meski menghadapi pengetatan anggaran pusat. \u201cDengan koordinasi dan strategi yang matang, pemerintah daerah dan DPRD dapat mencari solusi konkret untuk menekan dampak pemangkasan itu terhadap program prioritas publik seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,\u201d pungkasnya. [] ADVERTORIAL<\/p>\n
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SAMARINDA \u2013 Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) memunculkan kekhawatiran baru terkait keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah anggota legislatif daerah menilai langkah tersebut dapat melemahkan fondasi fiskal yang selama ini menjadi penopang berbagai program prioritas daerah. Sorotan tajam datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Viktor Yuan, …<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":152001,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,6585],"tags":[14220,10349],"class_list":["post-152000","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-dprd-kota-samarinda","tag-pemangkasan-dbh","tag-viktor-yuan"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152000","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=152000"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152000\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":152002,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152000\/revisions\/152002"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/152001"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=152000"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=152000"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=152000"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}