{"id":152812,"date":"2025-11-27T18:20:54","date_gmt":"2025-11-27T10:20:54","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=152812"},"modified":"2025-11-27T18:20:54","modified_gmt":"2025-11-27T10:20:54","slug":"bupati-ppu-keluhkan-ketimpangan-pembangunan-di-kaltim","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/bupati-ppu-keluhkan-ketimpangan-pembangunan-di-kaltim\/","title":{"rendered":"Bupati PPU Keluhkan Ketimpangan Pembangunan di Kaltim"},"content":{"rendered":"

PENAJAM PASER UTARA<\/strong> \u2014 Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyuarakan sejumlah persoalan strategis yang masih menjadi beban berat bagi daerahnya, terutama terkait ketimpangan pembangunan dan penurunan kapasitas fiskal daerah.<\/p>\n

Pernyataan itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur, yang digelar di Balikpapan, Rabu (26\/11\/2025).<\/p>\n

Dalam forum tersebut, Mudyat menyoroti ketidakadilan pembangunan antara Pulau Jawa dan Kalimantan, termasuk Kabupaten PPU yang kini menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). \u201cKalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Menurutnya, kondisi tersebut ironis mengingat Kalimantan Timur merupakan penyumbang besar bagi pendapatan negara melalui sektor sumber daya alam. Sementara itu, kemampuan keuangan Kabupaten PPU justru terus melemah.<\/p>\n

\u201cAPBD kami tahun lalu masih di angka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa satu koma tiga triliun. Kondisi ini sangat memukul daerah,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Karena itu, ia meminta Komisi XII DPR RI menjadi jembatan aspirasi daerah dalam memperjuangkan pembenahan kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan pembagian dana bagi hasil (DBH).<\/p>\n

\u201cKami berharap dana bagi hasil dapat kembali diberikan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur,\u201d ucapnya.<\/p>\n

Selain DBH, Mudyat mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan dukungan dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan, sebagai konsekuensi eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan ekologis.<\/p>\n

Di luar isu infrastruktur dan fiskal daerah, Bupati PPU juga menyoroti kondisi sektor perikanan yang dinilai belum mendapat perhatian memadai, meski potensi kelautan di PPU sangat besar. \u201cPotensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Ia berharap pemerintah pusat dapat membantu pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan, cold storage, serta sistem distribusi dan pemasaran hasil laut.<\/p>\n

Mudyat optimistis kehadiran Komisi XII DPR RI di Kalimantan Timur akan membawa perubahan signifikan dan menguatkan suara keadilan bagi daerah penghasil. \u201cKami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur termasuk Kabupaten PPU sudah memberi banyak kepada negara,\u201d tutupnya.<\/p>\n

Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas\u2019ud serta sejumlah tokoh masyarakat yang turut menyampaikan aspirasi terkait perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. []\n

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PENAJAM PASER UTARA \u2014 Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyuarakan sejumlah persoalan strategis yang masih menjadi beban berat bagi daerahnya, terutama terkait ketimpangan pembangunan dan penurunan kapasitas fiskal daerah. Pernyataan itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur, yang digelar …<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":152970,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[26,482],"tags":[],"class_list":["post-152812","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kabupaten-penajam-paser-utara-ppu"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152812","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/39"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=152812"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152812\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":152971,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152812\/revisions\/152971"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/152970"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=152812"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=152812"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=152812"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}