{"id":154533,"date":"2025-12-05T17:53:17","date_gmt":"2025-12-05T09:53:17","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=154533"},"modified":"2025-12-05T17:53:17","modified_gmt":"2025-12-05T09:53:17","slug":"kebijakan-haji-dirombak-jemaah-diminta-tetap-tenang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/kebijakan-haji-dirombak-jemaah-diminta-tetap-tenang\/","title":{"rendered":"Kebijakan Haji Dirombak, Jemaah Diminta Tetap Tenang"},"content":{"rendered":"

MALINAU<\/strong> – Gelombang perubahan besar dalam sistem keberangkatan haji mulai terasa di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Malinau. Pemerintah kini resmi mensosialisasikan kebijakan reformasi kuota haji 1447 H\/2026 M, yang memicu beragam reaksi dari calon jemaah haji (CJH), terutama mereka yang sudah menunggu bertahun-tahun dalam antrean panjang.<\/p>\n

Kebijakan ini disebut sebagai upaya koreksi nasional untuk menciptakan pemerataan dan keadilan keberangkatan haji di seluruh Indonesia, setelah selama bertahun-tahun sejumlah daerah mengalami kesenjangan waktu keberangkatan akibat tingginya jumlah pendaftar.<\/p>\n

Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhajum) Kaltara, H. Muhammad Saleh, menegaskan bahwa reformasi kuota bukanlah langkah spontan, apalagi keputusan mendadak yang sekadar memindahkan jadwal keberangkatan.<\/p>\n

\u201cIni murni kebijakan untuk kepentingan jemaah. Prinsipnya jelas, siapa yang paling dulu mendapat nomor porsi, itulah yang didahulukan,\u201d kata Saleh kepada Radar Kaltara, Jumat (05\/12\/2025).<\/p>\n

Ia tidak menampik bahwa penyesuaian kuota ini memunculkan dinamika, termasuk protes dan kegelisahan sejumlah kelompok calon jemaah di daerah dengan jumlah antrian besar seperti Jawa Barat.<\/p>\n

\u201cKami memahami kegelisahan masyarakat. Tetapi, meskipun banyak dinamika, pemerintah menilai bahwa inilah langkah paling cepat, paling bijak dan paling adil untuk pemerataan haji di seluruh Indonesia,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Lebih jauh, Saleh menegaskan bahwa ibadah haji bukan hanya soal keberangkatan, tetapi perjalanan panjang pembentukan karakter.<\/p>\n

\u201cHaji itu bukan sekadar ritual. Kualitasnya terlihat dari pemeliharaan niat dan perubahan akhlak menuju haji yang mabrur,\u201d katanya.<\/p>\n

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Malinau H. Sapriansyah Alie menegaskan dukungan penuh terhadap lahirnya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhajum) sebagai institusi baru yang kini berdiri terpisah dari Kementerian Agama.<\/p>\n

\u201cKemenhajum lahir untuk memperkuat fokus pelayanan dan menyesuaikan tata kelola dengan Pemerintah Arab Saudi yang juga memiliki Kementerian Haji,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Menurutnya, pemisahan ini merupakan bagian dari modernisasi tata kelola perhajian nasional yang akan membuka ruang percepatan layanan keberangkatan dan peningkatan standar internasional.<\/p>\n

\u201cDengan struktur baru ini, pelayanan akan lebih cepat, lebih terarah dan lebih sesuai standar internasional. Jemaah harus melihat perubahan ini sebagai investasi jangka panjang dalam perbaikan pelayanan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia mengajak para calon jemaah di Malinau untuk menyikapi perubahan ini dengan optimistis. \u201cKami mengajak seluruh jemaah tetap tenang,\u201d pungkasnya. []\n

Admin03<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MALINAU – Gelombang perubahan besar dalam sistem keberangkatan haji mulai terasa di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Malinau. Pemerintah kini resmi mensosialisasikan kebijakan reformasi kuota haji 1447 H\/2026 M, yang memicu beragam reaksi dari calon jemaah haji (CJH), terutama mereka yang sudah menunggu bertahun-tahun dalam antrean panjang. Kebijakan ini disebut sebagai upaya koreksi nasional untuk menciptakan …<\/p>\n","protected":false},"author":69,"featured_media":154534,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,27,2291],"tags":[],"class_list":["post-154533","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-kalimantan-utara-kaltara","category-kabupaten-malinau-provinsi-kalimantan-utara"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154533","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/69"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=154533"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154533\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":154535,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154533\/revisions\/154535"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/154534"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=154533"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=154533"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=154533"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}