{"id":155894,"date":"2025-12-09T14:37:53","date_gmt":"2025-12-09T06:37:53","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=155894"},"modified":"2025-12-14T14:42:32","modified_gmt":"2025-12-14T06:42:32","slug":"dprd-kaltim-tekankan-percepatan-rumah-sakit-dan-sekolah-baru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-kaltim-tekankan-percepatan-rumah-sakit-dan-sekolah-baru\/","title":{"rendered":"DPRD Kaltim Tekankan Percepatan Rumah Sakit dan Sekolah Baru"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"315\" data-end=\"686\"><strong>SAMARINDA<\/strong> \u2013 Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, kembali menyoroti ketimpangan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah Balikpapan. Hal ini muncul setelah ia merangkum seluruh hasil serap aspirasi (reses) di daerah pemilihan (dapil) Kota Balikpapan, yang menunjukkan masih banyak wilayah yang belum memperoleh fasilitas dasar secara memadai.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"688\" data-end=\"1059\">Kondisi tersebut dinilai menghambat kualitas layanan publik sekaligus menunda pemerataan pembangunan antarwilayah. Nurhadi menekankan perlunya percepatan pembangunan fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit yang representatif. \u201cDi sektor kesehatan kami menekankan pentingnya percepatan pembangunan rumah sakit representatif di Balikpapan Timur,\u201d tandasnya, Senin (08\/12\/2025).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1061\" data-end=\"1503\">Ia menegaskan bahwa masyarakat di daerah pinggiran tidak boleh terus menerus bergantung pada rumah sakit rujukan yang jaraknya jauh. Keterlambatan akses layanan medis dapat memperbesar risiko bagi pasien, khususnya pada kasus darurat. Menurut Nurhadi, pemerintah perlu mengubah pendekatan perencanaan, dengan menempatkan pemerataan layanan dasar sebagai indikator utama pembangunan. \u201cBukan sekadar menaikkan angka belanja semata,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1505\" data-end=\"1805\">Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi perhatian serius. Nurhadi mengingatkan bahwa kebutuhan ruang kelas dan unit sekolah baru harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran 2026. Hal ini berkaitan langsung dengan akses pendidikan menengah yang menjadi kewenangan provinsi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1807\" data-end=\"2206\">\u201cKurangnya ruang kelas dan jumlah SMA-SMK harus menjadi prioritas, karena jenjang SMA-SMK adalah kewenangan provinsi dan sangat terkait dengan program Gratispol,\u201d sebut Nurhadi. Ia menjelaskan, tanpa percepatan pembangunan sekolah menengah baru, program bantuan pendidikan tidak akan berjalan optimal. Banyak siswa masih harus menempuh jarak jauh atau menumpuk di sekolah yang kelebihan kapasitas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2208\" data-end=\"2638\">Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan harus difokuskan pada daerah yang selama ini tidak tersentuh infrastruktur dasar, bukan hanya pada kota besar yang sudah memiliki fasilitas memadai. Nurhadi berharap pemerintah provinsi tidak menunda pembangunan sekolah menengah dan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat di wilayah terpencil dapat merasakan manfaat pembangunan yang adil dan merata. [] ADVERTORIAL<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2208\" data-end=\"2638\">Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Nursiah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SAMARINDA \u2013 Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, kembali menyoroti ketimpangan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah Balikpapan. Hal ini muncul setelah ia merangkum seluruh hasil serap aspirasi (reses) di daerah pemilihan (dapil) Kota Balikpapan, yang menunjukkan masih banyak wilayah yang belum memperoleh fasilitas dasar secara memadai. Kondisi &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":69,"featured_media":155895,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,14],"tags":[10820],"class_list":["post-155894","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-parlementaria-dprd-kaltim","tag-nurhadi-saputra"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/155894","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/69"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=155894"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/155894\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":155896,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/155894\/revisions\/155896"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/155895"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=155894"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=155894"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=155894"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}