{"id":158104,"date":"2025-12-29T14:56:51","date_gmt":"2025-12-29T06:56:51","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=158104"},"modified":"2025-12-29T14:56:51","modified_gmt":"2025-12-29T06:56:51","slug":"pemilu-myanmar-sepi-kritik-dunia-menggema","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/pemilu-myanmar-sepi-kritik-dunia-menggema\/","title":{"rendered":"Pemilu Myanmar Sepi, Kritik Dunia Menggema"},"content":{"rendered":"

NAYPYIDAW<\/strong> \u2013 Myanmar akhirnya menggelar pemilihan umum pertama setelah lima tahun dilanda perang saudara. Namun alih-alih menjadi penanda kembalinya demokrasi, pemilu yang diselenggarakan junta militer justru menuai gelombang kritik tajam dari aktivis hak asasi manusia dan komunitas internasional yang menyebutnya sebagai \u201cpemilu palsu\u201d.<\/p>\n

Pantauan di lapangan menunjukkan partisipasi pemilih berlangsung sangat terbatas. Hanya sebagian kecil warga yang datang ke tempat pemungutan suara, didominasi pemilih lanjut usia. Sementara itu, kelompok pemilih muda nyaris tak terlihat, memilih menjauh dari proses yang dianggap tidak mewakili aspirasi mereka.<\/p>\n

Mengutip laporan AFP, Minggu (28\/12\/2025), junta militer mempromosikan pemilu ini sebagai tonggak kembalinya demokrasi, lima tahun setelah penggulingan pemerintahan sipil terpilih yang memicu konflik bersenjata berkepanjangan.<\/p>\n

Putaran pertama dari tiga tahap pemungutan suara dimulai sejak pukul 06.00 waktu setempat di wilayah-wilayah yang dikuasai militer, termasuk Yangon, Mandalay, dan ibu kota Naypyidaw. Kepala Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, turut hadir memberikan suara. \u201cKami menjamin pemilu ini akan berlangsung secara bebas dan adil,\u201d ujar Min Aung Hlaing kepada wartawan.<\/p>\n

Ia menegaskan reputasi institusi militer menjadi taruhannya. \u201cPemilihan ini diselenggarakan oleh militer, dan kami tidak bisa membiarkan nama kami tercoreng,\u201d katanya.<\/p>\n

Namun di sisi lain, pemilu ini digelar tanpa kehadiran tokoh dan partai oposisi utama. Mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi masih mendekam di penjara, sementara partainya yang memiliki basis massa besar telah dibubarkan dan dilarang ikut serta.<\/p>\n

Sejumlah aktivis HAM, diplomat Barat, hingga pimpinan lembaga hak asasi manusia PBB mengecam keras pemilu bertahap yang berlangsung selama sebulan ini. Mereka menilai daftar pemilih didominasi sekutu militer dan disertai represi sistematis terhadap suara-suara kritis.<\/p>\n

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer diprediksi keluar sebagai pemenang. Para pengkritik menyebut hasil tersebut tak lebih dari upaya mengganti seragam militer dengan label sipil.<\/p>\n

Dengan populasi sekitar 50 juta jiwa, Myanmar hingga kini masih terbelah oleh konflik. Pemungutan suara bahkan tidak dilakukan di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak, semakin mempertajam krisis legitimasi pemilu.<\/p>\n

Fenomena paling mencolok dalam pemilu kali ini adalah absennya generasi muda. Banyak dari mereka yang sebelumnya aktif mencoblos, kini memilih tidak terlibat. \u201cSebagian besar orang yang datang memilih adalah warga yang sudah tua,\u201d ujar seorang pria berusia 20-an di Mandalay yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.<\/p>\n

Ia menambahkan bahwa situasi negara membuat banyak orang enggan berpartisipasi. \u201cSaya rasa tidak ada yang ingin terseret dalam kekacauan ini,\u201d katanya. \u201cOrang-orang mungkin sudah tidak percaya lagi pada keadilan pemilu ini,\u201d lanjutnya.<\/p>\n

Di sebuah TPS dekat Pagoda Sule di pusat Yangon, suasana serupa terlihat. Pemilih didominasi lansia, ibu rumah tangga, dan perempuan yang datang sambil membawa anak dan belanjaan. Seorang pejabat pemilu setempat mengungkapkan bahwa dari sekitar 1.400 pemilih terdaftar, kurang dari 500 orang menggunakan hak suara hingga dua jam sebelum TPS ditutup.<\/p>\n

Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2020 mencapai sekitar 70 persen.<\/p>\n

Min Aung Hlaing kembali menyampaikan pandangannya mengenai demokrasi saat memberikan suara. \u201cRakyat harus memilih,\u201d katanya.<\/p>\n

Ia bahkan mempertanyakan pemahaman warga yang tidak ikut mencoblos. \u201cJika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi yang sebenarnya,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Para analis menilai pemilu ini membuka jalan bagi Min Aung Hlaing untuk tampil sebagai presiden atau tetap berperan sebagai pengendali utama di balik pemerintahan sipil bayangan. Keduanya dinilai sama-sama memperpanjang cengkeraman militer.<\/p>\n

Meski demikian, ia menolak berspekulasi mengenai ambisi politiknya. \u201cSaya hanyalah pelayan publik dan kepala militer, bukan pemimpin partai politik,\u201d katanya. \u201cSaya tidak bisa begitu saja maju dan meminta menjadi presiden,\u201d imbuhnya.<\/p>\n

Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa Myanmar membutuhkan pemilu yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. \u201cSangat penting bahwa masa depan Myanmar ditentukan melalui proses yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel yang mencerminkan kehendak rakyatnya,\u201d kata PBB di Myanmar. PBB juga menyatakan solidaritasnya terhadap aspirasi demokrasi rakyat Myanmar. []\n

Admin03<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

NAYPYIDAW \u2013 Myanmar akhirnya menggelar pemilihan umum pertama setelah lima tahun dilanda perang saudara. Namun alih-alih menjadi penanda kembalinya demokrasi, pemilu yang diselenggarakan junta militer justru menuai gelombang kritik tajam dari aktivis hak asasi manusia dan komunitas internasional yang menyebutnya sebagai \u201cpemilu palsu\u201d. Pantauan di lapangan menunjukkan partisipasi pemilih berlangsung sangat terbatas. Hanya sebagian kecil …<\/p>\n","protected":false},"author":69,"featured_media":158105,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[19,2254],"tags":[],"class_list":["post-158104","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-hotnews","category-berita-internasional"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158104","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/69"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=158104"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158104\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":158106,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158104\/revisions\/158106"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/158105"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=158104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=158104"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=158104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}