{"id":161440,"date":"2026-01-21T10:23:34","date_gmt":"2026-01-21T02:23:34","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=161440"},"modified":"2026-01-21T10:23:34","modified_gmt":"2026-01-21T02:23:34","slug":"dituding-langgar-ham-pasukan-thailand-ratakan-permukiman","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dituding-langgar-ham-pasukan-thailand-ratakan-permukiman\/","title":{"rendered":"Dituding Langgar HAM, Pasukan Thailand Ratakan Permukiman"},"content":{"rendered":"

PHNOM PENH<\/strong> \u2014 Ketegangan di perbatasan Thailand\u2013Kamboja kembali mencuat meski kedua negara telah menyepakati gencatan senjata. Kelompok hak asasi manusia setempat melaporkan penghancuran rumah-rumah warga sipil Kamboja di wilayah perbatasan yang masih disengketakan, diduga dilakukan oleh pasukan Thailand.<\/p>\n

Laporan tersebut disampaikan oleh Lembaga Hak Asasi Manusia Kamboja (LICADHO) pada Selasa (20\/01\/2026). Organisasi itu menyebut aksi penghancuran terjadi setelah gencatan senjata diberlakukan pada 27 Desember 2025, menyusul konflik bersenjata yang menewaskan puluhan orang dan memaksa sekitar satu juta penduduk mengungsi dari kedua sisi perbatasan.<\/p>\n

Menurut LICADHO, sejumlah besar rumah dan bangunan sipil di dua desa di Provinsi Banteay Meanchey, wilayah yang kini berada di bawah kendali Thailand, telah diratakan. \u201cBangunan sipil di area tersebut dihancurkan dan dibersihkan setelah gencatan senjata berlaku,\u201d demikian pernyataan LICADHO yang dikutip AFP.<\/p>\n

Organisasi itu menegaskan bahwa penghancuran rumah warga sipil tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun. \u201cPerusakan rumah sipil selama konflik bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan hukum hak asasi manusia internasional, tanpa memandang klaim batas wilayah,\u201d tegas LICADHO.<\/p>\n

LICADHO menyebut tindakan itu terjadi di wilayah yang sama-sama diklaim oleh Thailand dan Kamboja. Bahkan, penghancuran juga dilaporkan berlangsung di area yang oleh kedua negara diakui sebagai wilayah Thailand maupun wilayah Kamboja. Temuan tersebut diperkuat oleh analisis citra satelit Sentinel-2 milik Badan Antariksa Eropa, serta foto dan rekaman yang beredar di media.<\/p>\n

Organisasi HAM itu menilai pembersihan wilayah pascagencatan senjata tidak memiliki dasar kepentingan militer yang sah. \u201cAksi ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan keamanan atau kebutuhan militer,\u201d lanjut pernyataan tersebut.<\/p>\n

Di sisi lain, militer Thailand membantah tudingan penggunaan kekerasan untuk merebut wilayah Kamboja. Otoritas Bangkok bersikeras bahwa pasukan mereka berada di kawasan yang sejak awal diklaim sebagai wilayah Thailand. Sementara itu, pemerintah Kamboja menuntut penarikan pasukan Thailand dari sejumlah titik perbatasan yang dianggap sebagai wilayah kedaulatan Phnom Penh.<\/p>\n

Sengketa perbatasan Thailand\u2013Kamboja telah berlangsung selama puluhan tahun dan berulang kali memicu bentrokan bersenjata. Meski gencatan senjata telah disepakati, laporan terbaru ini menunjukkan bahwa situasi di lapangan masih jauh dari stabil. []\n

Admin03<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PHNOM PENH \u2014 Ketegangan di perbatasan Thailand\u2013Kamboja kembali mencuat meski kedua negara telah menyepakati gencatan senjata. Kelompok hak asasi manusia setempat melaporkan penghancuran rumah-rumah warga sipil Kamboja di wilayah perbatasan yang masih disengketakan, diduga dilakukan oleh pasukan Thailand. Laporan tersebut disampaikan oleh Lembaga Hak Asasi Manusia Kamboja (LICADHO) pada Selasa (20\/01\/2026). Organisasi itu menyebut aksi …<\/p>\n","protected":false},"author":69,"featured_media":161441,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[19,2254],"tags":[],"class_list":["post-161440","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-hotnews","category-berita-internasional"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/161440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/69"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=161440"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/161440\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":161442,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/161440\/revisions\/161442"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/161441"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=161440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=161440"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=161440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}