{"id":16898,"date":"2017-11-13T21:30:26","date_gmt":"2017-11-13T13:30:26","guid":{"rendered":"http:\/\/beritaborneo.com\/?p=16898"},"modified":"2017-11-13T21:30:26","modified_gmt":"2017-11-13T13:30:26","slug":"panmud-pidana-sebut-aneh-petikan-putusan-sentot-belum-diterimanya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/panmud-pidana-sebut-aneh-petikan-putusan-sentot-belum-diterimanya\/","title":{"rendered":"Gubernur Cornelis Serahkan Izin Perhutanan Sosial Hutan Desa"},"content":{"rendered":"
\"\"<\/a>
Rakor POkJa perhutanan Sosial. Di Balai Petitih kantor Gubernur Kalbar, Kamis (9\/11)<\/figcaption><\/figure>\n

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan Barat Cornelis,\u00a0 menyerahkan SK perizinan perhutanan sosial hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017.<\/p>\n

\u201cJangan dijual, tapi dijaga dan kelola dengan baik. Dengan adannya perizinan ini, maka apa yang diberikan itu sudah sah (legal). Kata Cornelis.<\/p>\n

Menurut Cornelis dengan terbitnya perizinan perhutanan Sosial Kalbar maka yang perlu didorong selanjutnya ialah tentang pengakuan hutan adat.<\/p>\n

Seperti\u00a0 diketahui bersama, masyarakat Kalbar telah menerapkan praktek pengelolaan hutan lestari Secara turun-temurun melalui penerapan kearifan lokal. Salah satunya dalam bentuk kebun Tembawang.<\/p>\n

Kebijakan pemerintah perkenaan dengan pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019.<\/p>\n

Dimana pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) menetapkan alokasi kawasan\u00a0 Hutan seluas 12, 7 juta hektar untuk dikelola masyarakat , Sekitar 1, 5 juta hektar diantaranya berada di Provinsi Kalimantan Barat. Perhutanan sosial ini juga merupakan salah satu proyek prioritas.<\/p>\n

Guna mendorong percepatan pengembangan program perhutanan sosial Kalimantan Barat telah membentuk kelompok kerja percepatan perhutanan sosial\u00a0 (Pokja PPS) yang di tetapkan\u00a0 melalui keputusan Gubernur kalbar Nomor 693\/ Dishut\/ 2016 tanggal 4 oktober 2016 untuk periode 2016-2019.<\/p>\n

Kelompok kerja ini beranggotakan multi pihak baik unsur pemermtah dunia usaha, akademisi dan NGO\/LSM maupun \u00a0kerjasama antar pemerintah, dengan keberagaman unsur pokja PPS tersebut diharapkan pengembangan perhutanan sosial di Kalbar, dapat lebih optimal.<\/p>\n

Harapannya terbangun komitmen yang kuat untuk mewujudkan langkah konkrit terhadap potensi\u201c pengembangan perhutanan Sosial di Kalbar\u201d harap Cornelis.(Masrun)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan Barat Cornelis,\u00a0 menyerahkan SK perizinan perhutanan sosial hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017. \u201cJangan dijual, tapi dijaga dan kelola dengan baik. Dengan adannya perizinan ini, maka apa yang diberikan itu sudah sah (legal). Kata Cornelis. Menurut Cornelis dengan terbitnya perizinan …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":16911,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2273],"tags":[3311,5515,5516,5517,5518,323,5519,5165],"class_list":["post-16898","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-barat-kalbar","tag-cornelis","tag-hutan-sosial-desa","tag-izin","tag-jon-makmur-saragih","tag-panmud-pidana","tag-pn-pontianak","tag-putsan-ma","tag-sentot-subarjo"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t