{"id":174072,"date":"2026-03-28T10:34:06","date_gmt":"2026-03-28T02:34:06","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=174072"},"modified":"2026-03-28T10:34:35","modified_gmt":"2026-03-28T02:34:35","slug":"strategi-hemat-dpr-wfh-jumat-hingga-listrik-dipadamkan-pukul-18-00","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/strategi-hemat-dpr-wfh-jumat-hingga-listrik-dipadamkan-pukul-18-00\/","title":{"rendered":"Strategi Hemat DPR: WFH Jumat hingga Listrik Dipadamkan Pukul 18.00"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em>Setjen DPR mengoptimalkan efisiensi energi, kendaraan dinas, dan pola kerja untuk menekan anggaran tanpa mengganggu kinerja legislasi.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>JAKARTA<\/strong> &#8211; Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerapkan serangkaian langkah penghematan operasional yang menyasar penggunaan energi, kendaraan dinas, hingga pola kerja pegawai, tanpa mengurangi dukungan terhadap kinerja legislasi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi ini difokuskan pada pengendalian belanja rutin, termasuk konsumsi bahan bakar dan listrik di kompleks parlemen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cSetjen DPR menargetkan penghematan sekitar Rp 1,5 miliar dalam satu tahun dari kebijakan ini. Pengurangan tersebut dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan operasional, termasuk optimalisasi sistem pengendalian Bahan Bakar Minyak berbasis RFID,\u201d ujar Indra dalam keterangannya, sebagaimana dilansir Kompas, Jumat, (28\/03\/2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain pembatasan kendaraan dinas, Setjen DPR juga mempertimbangkan penerapan pola kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap Jumat guna menekan konsumsi bahan bakar, khususnya dari operasional bus antarjemput pegawai.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cKalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,\u201d ucapnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sektor energi, penghematan dilakukan melalui pengaturan penggunaan listrik secara lebih ketat di lingkungan Gedung DPR, Senayan. Mulai pukul 18.00 WIB, dilakukan pemadaman listrik terjadwal sebagai bagian dari pengendalian konsumsi energi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cMulai hari ini kita lakukan pengaturan yang lebih ketat. Jadi bukan sekadar pemadaman, tapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien,\u201d jelas Indra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengakui, selama ini penggunaan listrik tetap tinggi meskipun aktivitas pegawai pada malam hari relatif terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada operasional fasilitas gedung seperti lift dan layanan penunjang lainnya yang tetap berjalan penuh.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, DPR juga melakukan pengetatan anggaran kegiatan rapat, termasuk menghapus jamuan untuk pertemuan singkat. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah penghematan menyeluruh pada belanja operasional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara untuk perjalanan dinas, Setjen DPR menerapkan pembatasan secara selektif. Kegiatan yang tidak mendesak akan dikurangi, sedangkan agenda strategis seperti pembahasan rancangan undang-undang tetap difasilitasi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cUntuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kita fasilitasi. Namun yang bisa dilakukan secara daring, akan kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual,\u201d kata Indra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski sejumlah kebijakan efisiensi diberlakukan, Indra memastikan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPR tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cKami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,\u201d tegas Indra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, fleksibilitas tetap diberikan dalam pelaksanaan rapat DPR yang menyangkut kepentingan publik, mengingat dinamika pembahasan yang tidak dapat dibatasi secara kaku.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cRapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,\u201d imbuhnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah efisiensi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola anggaran negara yang lebih akuntabel dan adaptif, sekaligus menjaga efektivitas kerja lembaga legislatif di tengah tekanan global terhadap pengelolaan sumber daya. []\n<p>Redaksi4<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Setjen DPR mengoptimalkan efisiensi energi, kendaraan dinas, dan pola kerja untuk menekan anggaran tanpa mengganggu kinerja legislasi. JAKARTA &#8211; Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerapkan serangkaian langkah penghematan operasional yang menyasar penggunaan energi, kendaraan dinas, hingga pola kerja pegawai, tanpa mengurangi dukungan terhadap kinerja legislasi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":174073,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[7,9295,35],"tags":[16913,847,16908,16912,16914,16911,16915,16910,16907,16909],"class_list":["post-174072","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-breaking-news","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-anggaran-negara","tag-dpr-ri","tag-efisiensi-dpr","tag-indra-iskandar","tag-kebijakan-dpr","tag-listrik-gedung-dpr","tag-operasional-dpr","tag-penghematan-bbm-dpr","tag-setjen-dpr","tag-wfh-dpr"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/174072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=174072"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/174072\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":174075,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/174072\/revisions\/174075"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/174073"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=174072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=174072"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=174072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}