{"id":176226,"date":"2026-04-08T14:46:54","date_gmt":"2026-04-08T06:46:54","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=176226"},"modified":"2026-04-08T14:47:34","modified_gmt":"2026-04-08T06:47:34","slug":"dprd-kaltim-tegaskan-wfh-asn-bukan-hari-libur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-kaltim-tegaskan-wfh-asn-bukan-hari-libur\/","title":{"rendered":"DPRD Kaltim Tegaskan WFH ASN Bukan Hari Libur"},"content":{"rendered":"
<\/section>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

DPRD Kaltim menegaskan WFH bagi ASN tetap bagian dari hari kerja dan harus diawasi ketat agar tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.<\/em><\/p>\n

SAMARINDA <\/strong>– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat tidak boleh disalahartikan sebagai hari libur, melainkan tetap bagian dari hari kerja yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.<\/p>\n

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (07\/04\/2026), merespons penerapan kebijakan WFH di lingkungan pemerintahan daerah. Ia menilai, jika tidak dijalankan optimal, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan, terutama dalam pelayanan publik.<\/p>\n

\u201cJika hari Jumat dimaknai sebagai WFH tetapi tidak dijalankan secara maksimal, bahkan dianggap sebagai hari libur, maka hal itu akan berdampak buruk terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pelayanan publik,\u201d ujar Salehuddin.<\/p>\n

Ia menegaskan, sektor pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam penerapan kebijakan tersebut, khususnya layanan kesehatan yang tidak boleh terganggu akibat pola kerja jarak jauh. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan pengawasan berjalan optimal melalui instansi terkait.<\/p>\n

\u201cPelayanan publik tidak boleh terganggu, terutama sektor kesehatan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, termasuk kepala daerah serta instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),\u201d tegasnya.<\/p>\n

Selain itu, Salehuddin juga menyoroti potensi kecemburuan di kalangan ASN akibat perbedaan sistem kerja antara pegawai yang bekerja dari kantor dan dari rumah. Kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan persepsi ketidakadilan jika tidak disertai pengawasan yang jelas.<\/p>\n

\u201cPotensi kecemburuan pasti ada, apalagi jika ada ASN yang terlihat bisa bekerja dari mana saja. Ini bisa memunculkan kecurigaan, apakah benar mereka bekerja dari rumah atau tidak,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Dalam konteks itu, ia menilai pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan oleh pimpinan instansi secara berjenjang guna memastikan disiplin kerja tetap terjaga selama penerapan WFH.<\/p>\n

Sebagai langkah konkret, ia mendorong penerapan sanksi tegas bagi ASN yang tidak menjalankan tugas saat WFH, salah satunya melalui pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).<\/p>\n

\u201cJika ASN tidak hadir atau tidak bekerja saat WFH, maka harus ada sanksi, misalnya pemotongan TPP. Ini penting agar kebijakan WFH tidak menjadi sesuatu yang abu-abu, antara libur dan kerja,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem reward and punishment secara adil dan proporsional. ASN yang berkinerja baik saat WFH perlu diberikan apresiasi, sementara yang melanggar harus dikenakan sanksi.<\/p>\n

\u201cHarus ada keseimbangan antara reward dan punishment. Dengan begitu, kebijakan ini bisa berjalan optimal dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik,\u201d tutup wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut. []\n

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

DPRD Kaltim menegaskan WFH bagi ASN tetap bagian dari hari kerja dan harus diawasi ketat agar tidak menurunkan kualitas pelayanan publik. SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat tidak boleh disalahartikan sebagai hari libur, melainkan tetap …<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":176261,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[26,37],"tags":[15684,1591,1821,128,18684,19106,19105,609,16386,17808],"class_list":["post-176226","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kota-samarinda","tag-asn-kaltim","tag-bkd","tag-bkn","tag-dprd-kaltim","tag-kebijakan-wfh","tag-pelayanan-publik-kaltim","tag-salehuddin-dprd","tag-samarinda","tag-tpp-asn","tag-wfh-asn"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/176226","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=176226"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/176226\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":176267,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/176226\/revisions\/176267"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/176261"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=176226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=176226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=176226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}