{"id":177050,"date":"2026-04-11T09:45:41","date_gmt":"2026-04-11T01:45:41","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=177050"},"modified":"2026-04-11T09:46:10","modified_gmt":"2026-04-11T01:46:10","slug":"menaker-soroti-titik-rawan-pkb-bukan-di-teken-tapi-implementasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/menaker-soroti-titik-rawan-pkb-bukan-di-teken-tapi-implementasi\/","title":{"rendered":"Menaker Soroti Titik Rawan PKB: Bukan di Teken, Tapi Implementasi"},"content":{"rendered":"
<\/section>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

Menaker menegaskan bahwa tantangan utama Perjanjian Kerja Bersama bukan pada kesepakatan, melainkan pada implementasi yang berpotensi memicu perselisihan hubungan industrial.<\/em><\/p>\n

JAKARTA <\/strong>– Fokus pemerintah kini bergeser pada tahap pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dinilai masih menjadi titik rawan dalam hubungan industrial, meskipun kesepakatan antara pekerja dan pengusaha telah tercapai secara formal.<\/p>\n

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, implementasi PKB harus dikawal secara ketat agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Hal itu disampaikan saat menghadiri penandatanganan PKB ke-XXIV periode 2026\u20132028 antara manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) dan tiga serikat pekerja di Jakarta, Jumat (10\/04\/2026).<\/p>\n

\"\"Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berperan aktif tidak hanya dalam proses perumusan, tetapi juga dalam memastikan perjanjian tersebut berjalan sesuai kesepakatan. Peran mediator hubungan industrial disebut menjadi kunci apabila muncul kendala selama proses perundingan maupun implementasi.<\/p>\n

\u201cKetika PKB sudah ditandatangani, maka selanjutnya adalah pelaksanaan. Biasanya yang terjadi adalah perbedaan pendapat atau perselisihan karena apa yang tertulis dalam PKB tidak terwujud dalam pelaksanaan,\u201d ujar Yassierli.<\/p>\n

Ia menjelaskan, PKB yang telah disepakati menjadi dasar hukum sah dalam mengatur hubungan kerja selama tiga tahun ke depan, sekaligus menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, perbedaan penafsiran di lapangan kerap menjadi pemicu konflik baru.<\/p>\n

Menaker juga menyoroti masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum memiliki PKB atau gagal mencapai kesepakatan meskipun telah melalui proses perundingan. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mendorong penerapan PKB secara lebih luas.<\/p>\n

\u201cKita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mendorong perusahaan agar memiliki Perjanjian Kerja Bersama. Sementara bagi yang sudah memiliki, kita dorong agar hubungan industrialnya tetap kondusif dan harmonis,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Di sisi lain, ia mengapresiasi proses perundingan antara manajemen PTFI dan serikat pekerja yang dinilai berlangsung konstruktif dan cepat, hanya dalam waktu 18 hari. PKB yang kini memasuki periode ke-24 selama 48 tahun tersebut mencerminkan kesinambungan komitmen dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis.<\/p>\n

Sementara itu, Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan bahwa kesepakatan yang dicapai mencerminkan kepentingan bersama antara pekerja dan perusahaan, sebagaimana diberitakan Antara, Jumat (10\/04\/2026).<\/p>\n

Ia menjelaskan sejumlah poin penting dalam PKB tersebut, antara lain kenaikan pendapatan pekerja sebesar 3 persen pada tahun pertama dan 4 persen pada tahun kedua. Selain itu, terdapat peningkatan tunjangan pendidikan dan akomodasi masing-masing sebesar 15 persen.<\/p>\n

Perusahaan juga meningkatkan kontribusi untuk tabungan hari tua menjadi Rp2 juta per bulan bagi seluruh karyawan pratama. Tunjangan shift pekerja tambang bawah tanah ditetapkan sebesar Rp85.000 dan non-shift sebesar Rp55.000. Sementara kompensasi kecelakaan kerja tambang yang mengakibatkan kematian naik dari 50 ribu dolar Amerika Serikat menjadi 75 ribu dolar Amerika Serikat.<\/p>\n

Ke depan, Yassierli menilai tantangan hubungan industrial akan semakin kompleks, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan antara serikat pekerja dan manajemen guna menciptakan hubungan kerja yang adaptif dan berkelanjutan. []\n

Redaksi<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Menaker menegaskan bahwa tantangan utama Perjanjian Kerja Bersama bukan pada kesepakatan, melainkan pada implementasi yang berpotensi memicu perselisihan hubungan industrial. JAKARTA – Fokus pemerintah kini bergeser pada tahap pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dinilai masih menjadi titik rawan dalam hubungan industrial, meskipun kesepakatan antara pekerja dan pengusaha telah tercapai secara formal. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) …<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":177057,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[9295,35],"tags":[15561,15037,19760,15296,19756,318,19757,19758,19759,19761],"class_list":["post-177050","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-hubungan-industrial","tag-kemnaker","tag-kenaikan-gaji-pekerja","tag-menaker-yassierli","tag-perjanjian-kerja-bersama","tag-pkb","tag-pt-freeport-indonesia","tag-ptfi","tag-serikat-pekerja","tag-tambang-indonesia"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=177050"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177050\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":177061,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177050\/revisions\/177061"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/177057"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=177050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=177050"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=177050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}