{"id":177343,"date":"2026-04-12T23:31:44","date_gmt":"2026-04-12T15:31:44","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=177343"},"modified":"2026-04-13T02:37:20","modified_gmt":"2026-04-12T18:37:20","slug":"kebal-efisiensi-proyek-dpr-hingga-ma-di-ikn-tetap-jalan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/kebal-efisiensi-proyek-dpr-hingga-ma-di-ikn-tetap-jalan\/","title":{"rendered":"Kebal Efisiensi, Proyek DPR hingga MA di IKN Tetap Jalan"},"content":{"rendered":"
<\/section>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

Pemerintah memastikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN tetap berjalan meski ada kebijakan efisiensi anggaran.<\/em><\/p>\n

NUSANTARA<\/strong> – Pembangunan kawasan lembaga negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan tetap berjalan dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran, dengan target penyelesaian pada 2027\u20132028. Fokus pembangunan mencakup kompleks legislatif dan yudikatif beserta infrastruktur penunjang untuk memperkuat fungsi pemerintahan di ibu kota baru.<\/p>\n

Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) menegaskan bahwa proyek strategis tersebut tetap menjadi prioritas nasional. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan keberlanjutan pembangunan meski pemerintah tengah menerapkan penghematan anggaran.<\/p>\n

\u201cPembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,\u201d ujarnya saat peninjauan pada Sabtu (11\/04\/2026).<\/p>\n

\"\"Pada kawasan legislatif, rencana pembangunan meliputi sejumlah gedung utama untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), termasuk Gedung Paripurna sebagai pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, desain proyek masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pembangunan jalan sepanjang 3,7 kilometer tengah disiapkan guna menunjang konektivitas kawasan, diawali dengan tahap pembersihan lahan.<\/p>\n

Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup Gedung Mahkamah Agung (MA), kawasan pendukung, serta Plaza Keadilan. Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kawasan yudisial, dan masjid. Untuk menunjang aksesibilitas, pemerintah juga merencanakan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 kilometer.<\/p>\n

Di sisi lain, penguatan infrastruktur dasar turut menjadi perhatian, terutama penyediaan air baku melalui pembangunan embung dan kolam retensi, seperti embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Jaringan perpipaan air minum juga tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) guna mendukung kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, sebagaimana diberitakan Sumber Berita, Senin (13\/04\/2026).<\/p>\n

Pembangunan terintegrasi ini diharapkan dapat mempercepat operasional lembaga negara di IKN sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur dasar dalam mendukung aktivitas pemerintahan ke depan. []\n

Redaksi<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemerintah memastikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN tetap berjalan meski ada kebijakan efisiensi anggaran. NUSANTARA – Pembangunan kawasan lembaga negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan tetap berjalan dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran, dengan target penyelesaian pada 2027\u20132028. Fokus pembangunan mencakup kompleks legislatif dan yudikatif beserta infrastruktur penunjang untuk memperkuat fungsi pemerintahan …<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":177344,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[26,9430],"tags":[12404,1646,2893,7307,165,20027,15554,5931,6771,8195,20029,6487,6644,6770,20028],"class_list":["post-177343","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-timur-kaltim","category-nusantara","tag-basuki-hadimuljono","tag-dpd","tag-dpr","tag-ibu-kota-nusantara","tag-ikn","tag-infrastruktur-ikn","tag-kipp-ikn","tag-mahkamah-agung","tag-mahkamah-konstitusi","tag-mpr","tag-mut-ikn","tag-otorita-ikn","tag-pembangunan-ikn","tag-prabowo-subianto","tag-proyek-strategis-nasional"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177343","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=177343"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177343\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":177347,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177343\/revisions\/177347"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/177344"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=177343"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=177343"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=177343"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}