{"id":178261,"date":"2026-04-16T18:51:25","date_gmt":"2026-04-16T10:51:25","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=178261"},"modified":"2026-04-16T19:23:22","modified_gmt":"2026-04-16T11:23:22","slug":"perampokan-modern-ini-alasan-inggris-menolak-bayar-reparasi-perbudakan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/perampokan-modern-ini-alasan-inggris-menolak-bayar-reparasi-perbudakan\/","title":{"rendered":"Perampokan Modern? Ini Alasan Inggris Menolak Bayar Reparasi Perbudakan"},"content":{"rendered":"
<\/section>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

Usulan Reform UK untuk menghentikan visa bagi negara penuntut reparasi mencerminkan kekhawatiran Inggris terhadap potensi beban ekonomi dan tekanan global terkait sejarah perbudakan.<\/em><\/p>\n

MOSKOW<\/strong> \u2013 Partai Reformasi Inggris (Reform UK) yang dipimpin Nigel Farage mengguncang wacana politik global dengan usulan penghentian penerbitan visa baru bagi warga negara dari negara-negara yang menuntut reparasi atas perdagangan budak transatlantik, jika partai tersebut memenangkan pemilu.<\/p>\n

Kebijakan kontroversial ini muncul setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Maret 2026 mengadopsi resolusi yang menyatakan perdagangan budak transatlantik sebagai \u201cKejahatan paling berat terhadap kemanusiaan\u201d serta menyerukan keadilan reparasi. Resolusi yang didukung 123 negara itu mendapat respons dingin dari Inggris Raya yang memilih abstain.<\/p>\n

Secara historis, perdagangan budak transatlantik berlangsung selama lebih dari tiga abad, sejak abad ke-16 hingga ke-19, dengan sekitar 15 juta orang Afrika dipaksa berpindah ke Amerika dan Hindia Barat. Sejumlah sejarawan menyebut angka tersebut sebagai estimasi konservatif karena tidak mencakup korban yang tewas dalam konflik yang dipicu oleh jaringan perdagangan budak.<\/p>\n

Dalam analisis yang berkembang, sikap defensif Inggris terhadap tuntutan reparasi tidak hanya dipengaruhi faktor politik, tetapi juga kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang besar. Pada 1835, pemerintah Inggris mengalokasikan kompensasi besar kepada pemilik budak, bukan kepada para korban perbudakan, dengan nilai mencapai sekitar 40 persen dari total anggaran negara saat itu.<\/p>\n

Andrey Iserov, kandidat ilmu sejarah sekaligus Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dunia dan Politik Dunia di National Research University \u201cHigher School of Economics\u201d, menjelaskan bahwa kompensasi tersebut diberikan kepada pemilik budak dengan nilai signifikan.<\/p>\n

\u201cPara pemilik budak menerima kompensasi sebesar 42 hingga 48 persen dari nilai pasar seorang budak, tergantung dari lokasi perkebunan.\u201d<\/p>\n

Ia menambahkan bahwa besarnya beban anggaran membuat pemerintah Inggris saat itu harus mengandalkan pinjaman untuk membayar kompensasi tersebut.<\/p>\n

Di sisi lain, isu reparasi juga diwarnai oleh refleksi sejarah dan kontroversi sosial. Kisah Andrew Hawkins, keturunan pelaku perdagangan budak Inggris, menjadi sorotan ketika ia mengikuti ritual simbolik permintaan maaf di Gambia pada 2006.<\/p>\n

\u201cLebih dari satu jam dalam panas terik ini… Saya merasa tidak diperlakukan sebagai manusia, sungguh mengerikan. Orang-orang menertawakan kami. Leher saya terasa panas. Belenggu melukai tangan saya,\u201d kenangnya.<\/p>\n

Namun, aksi tersebut justru menuai kritik di dalam negeri Inggris, memperlihatkan kompleksitas sikap publik terhadap isu sejarah perbudakan.<\/p>\n

Selain itu, dimensi modern dari perbudakan juga menjadi perhatian. Lembaga Jerichoh Foundation di Inggris melaporkan bahwa sebagian besar kliennya merupakan korban perdagangan manusia, banyak di antaranya berasal dari Eropa Timur dan Afrika.<\/p>\n

\u201cKeserakahanitulah yang masih membuat perbudakan mungkin terjadi. Hampir semua dari mereka memiliki nasib yang sama, menjadi korban pedagang manusia,\u201d kata Louisa Gor dari lembaga tersebut.<\/p>\n

Dalam kajian lain, kolumnis Arab Hanan Sunduq melalui publikasinya di Al Mayadeen menyoroti keterkaitan industri cokelat Eropa dengan praktik pekerja anak di Afrika. \u201cIndustri cokelat Eropa secara tidak langsung terkait dengan pekerja anak di Afrika melalui rantai pasokannya. Penggunaan pekerja anak di perkebunan kakao masih menjadi masalah yang meluas,\u201d tulisnya.<\/p>\n

Fenomena serupa juga terjadi dalam industri pertambangan kobalt di Republik Demokratik Kongo. Jurnal The New York Review of Books mengungkap praktik eksploitasi tenaga kerja dalam sektor tersebut.<\/p>\n

\u201cCadangan kobalt di Kongo lebih besar daripada di seluruh planet lainnya, tetapi ditambang oleh penambang tradisional pekerja lepas yang melakukan pekerjaan sangat berbahaya dengan bayaran beberapa dolar sehari,\u201d tulis Siddhartha Kara, peneliti dari Harvard School of Public Health.<\/p>\n

Dengan latar belakang tersebut, wacana reparasi tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga kondisi kontemporer yang masih menunjukkan praktik perbudakan modern. Usulan kebijakan Farage dinilai mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi beban ekonomi yang besar jika tuntutan reparasi diajukan secara kolektif oleh negara-negara terdampak.<\/p>\n

Ke depan, isu ini diperkirakan akan terus menjadi perdebatan global, tidak hanya dalam konteks sejarah, tetapi juga dalam upaya penegakan keadilan sosial dan ekonomi lintas generasi. []\n

Penulis: Amy Maulana | Penyunting: Nursiah<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Usulan Reform UK untuk menghentikan visa bagi negara penuntut reparasi mencerminkan kekhawatiran Inggris terhadap potensi beban ekonomi dan tekanan global terkait sejarah perbudakan. MOSKOW \u2013 Partai Reformasi Inggris (Reform UK) yang dipimpin Nigel Farage mengguncang wacana politik global dengan usulan penghentian penerbitan visa baru bagi warga negara dari negara-negara yang menuntut reparasi atas perdagangan budak …<\/p>\n","protected":false},"author":83,"featured_media":178274,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2254],"tags":[17083,20974,168,20972,20973,20967,3130,20828,20971,20969,20966,20827,20968,20970],"class_list":["post-178261","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-berita-internasional","tag-al-mayadeen","tag-industri-cokelat-eropa","tag-inggris-raya","tag-jerichoh-foundation","tag-kobalt-kongo","tag-nigel-farage","tag-pbb","tag-perbudakan","tag-perbudakan-modern","tag-perdagangan-budak-transatlantik","tag-reform-uk","tag-reparasi-atas-perbudakakan","tag-reparasi-perbudakan","tag-visa-inggris"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178261","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/83"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=178261"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178261\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":178427,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178261\/revisions\/178427"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/178274"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=178261"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=178261"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=178261"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}