{"id":178730,"date":"2026-04-18T09:46:50","date_gmt":"2026-04-18T01:46:50","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=178730"},"modified":"2026-04-18T09:46:50","modified_gmt":"2026-04-18T01:46:50","slug":"kpk-dorong-wajib-lapor-parpol-perludem-minta-sistem-transparan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/kpk-dorong-wajib-lapor-parpol-perludem-minta-sistem-transparan\/","title":{"rendered":"KPK Dorong Wajib Lapor Parpol, Perludem Minta Sistem Transparan"},"content":{"rendered":"

Perludem menilai sistem digital terbuka diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana politik oleh partai.<\/em><\/p>\n

JAKARTA<\/strong> – Dorongan transparansi penggunaan dana bantuan politik (banpol) kembali menguat setelah Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menilai perlunya sistem digital terbuka guna mengawasi kewajiban partai politik (parpol) dalam melaporkan kegiatan pendidikan politik yang dibiayai negara.<\/p>\n

Perludem menegaskan, sistem pelaporan tersebut tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan harus dirancang berbasis teknologi digital yang memungkinkan publik mengakses informasi secara luas. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan dan akuntabel.<\/p>\n

“Sistem tersebut diharapkan tidak hanya memudahkan mekanisme pelaporan, namun juga menjadi ruang bagi publik untuk dapat mengakses informasi terkait dana banpol (bantuan politik) dan bentuk-bentuk penggunaannya,” kata Haykal kepada Kompas, Jumat (17\/4\/2026), sebagaimana diberitakan Kompas, Jumat (17\/4\/2026).<\/p>\n

Menurut Haykal, pembenahan sistem pelaporan sekaligus audit penggunaan dana banpol merupakan bagian dari upaya memperkuat demokratisasi internal parpol. Terlebih, wacana peningkatan bantuan keuangan negara kepada parpol terus bergulir sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.<\/p>\n

“Oleh karenanya, kewajiban partai untuk melaporkan seluruh kegiatan, termasuk pendidikan politik memang sudah seharusnya diatur sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas keuangan partai,” ucapnya.<\/p>\n

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring KPK mengusulkan agar parpol diwajibkan melaporkan kegiatan pendidikan politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor politik, khususnya dalam pengelolaan dana publik oleh parpol.<\/p>\n

Dengan adanya sistem pelaporan yang terbuka dan terintegrasi, publik diharapkan dapat ikut mengawasi penggunaan dana negara oleh parpol, sekaligus mendorong peningkatan kepercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia. []\n

Redaksi1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Perludem menilai sistem digital terbuka diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana politik oleh partai. JAKARTA – Dorongan transparansi penggunaan dana bantuan politik (banpol) kembali menguat setelah Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menilai perlunya sistem digital terbuka guna mengawasi kewajiban partai politik (parpol) dalam melaporkan kegiatan pendidikan politik yang dibiayai negara. Perludem menegaskan, sistem …<\/p>\n","protected":false},"author":92,"featured_media":178735,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,9295,35],"tags":[2946,21235,19492,224,6601,21237,21239,21234,21238,21236],"class_list":["post-178730","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-apbn","tag-dana-banpol","tag-demokrasi-indonesia","tag-kpk","tag-parpol","tag-pelaporan-parpol","tag-pengawasan-dana-politik","tag-perludem","tag-sistem-digital","tag-transparansi-politik"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/92"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=178730"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178730\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":178737,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178730\/revisions\/178737"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/178735"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=178730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=178730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=178730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}