{"id":179173,"date":"2026-04-20T14:59:37","date_gmt":"2026-04-20T06:59:37","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=179173"},"modified":"2026-04-20T15:31:08","modified_gmt":"2026-04-20T07:31:08","slug":"bimtek-iepk-2026-digelar-pemkab-malinau-tutup-celah-korupsi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/bimtek-iepk-2026-digelar-pemkab-malinau-tutup-celah-korupsi\/","title":{"rendered":"Bimtek IEPK 2026 Digelar, Pemkab Malinau Tutup Celah Korupsi"},"content":{"rendered":"
<\/section>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

Pemkab Malinau menggelar Bimtek IEPK 2026 untuk memperkuat sistem pengendalian korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.<\/em><\/p>\n

MALINAU<\/strong> – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026, sebagai upaya menutup celah praktik fraud di lingkungan birokrasi sekaligus menjawab tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas.<\/p>\n

Kegiatan yang digelar di Ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau pada Senin (20\/04\/2026) ini secara resmi dibuka oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa. Bimtek tersebut difokuskan pada penguatan sistem pengendalian intern pemerintah daerah agar setiap proses pemerintahan berjalan bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n

Dalam sambutannya, Wempi menegaskan bahwa pemerintah daerah kini menghadapi tekanan besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Ia menyebutkan bahwa penguatan dilakukan melalui Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) serta sistem pengawasan terintegrasi di seluruh perangkat daerah.<\/p>\n

Menurutnya, seluruh area rawan korupsi harus diawasi secara ketat, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengelolaan aset dan perizinan. \u201cCapaian MCP bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kualitas tata kelola yang kita bangun bersama. Ini adalah wajah integritas pemerintah daerah,\u201d tegasnya, sebagaimana diberitakan Sumber Berita, Senin (20\/04\/2026).<\/p>\n

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman teknis dalam pengisian instrumen penilaian IEPK yang mencakup tiga pilar, enam dimensi, dan 13 indikator utama. Menurutnya, akurasi dan konsistensi dalam pengisian instrumen tersebut akan menentukan kualitas penilaian sistem pengendalian korupsi di daerah.<\/p>\n

Secara khusus, Wempi menyoroti peran 10 perangkat daerah pengampu program inovasi sebagai pionir implementasi IEPK di lingkungan Pemkab Malinau. Keberhasilan kelompok ini diharapkan menjadi tolok ukur sekaligus penggerak bagi perangkat daerah lainnya dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel.<\/p>\n

Pemkab Malinau menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada komitmen formal, melainkan harus diwujudkan melalui sistem yang kuat, pengawasan berkelanjutan, serta integritas aparatur yang konsisten. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah ke depan. []\n

Redaksi<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemkab Malinau menggelar Bimtek IEPK 2026 untuk memperkuat sistem pengendalian korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026, sebagai upaya menutup celah praktik fraud di lingkungan birokrasi sekaligus menjawab tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas. …<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":179182,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[27,2291],"tags":[21603,21601,21597,21602,21598,2705,21599,19464,21600,20617,19037,11814],"class_list":["post-179173","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-utara-kaltara","category-kabupaten-malinau-provinsi-kalimantan-utara","tag-akuntabilitas","tag-bimtek-korupsi","tag-bupati-malinau","tag-fraud","tag-iepk","tag-malinau","tag-mcp-kpk","tag-pemkab-malinau","tag-pencegahan-korupsi","tag-tata-kelola-pemerintahan","tag-transparansi","tag-wempi-w-mawa"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179173","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=179173"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179173\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":179212,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179173\/revisions\/179212"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/179182"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=179173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=179173"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=179173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}