{"id":179235,"date":"2026-04-20T16:04:51","date_gmt":"2026-04-20T08:04:51","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=179235"},"modified":"2026-04-20T16:04:51","modified_gmt":"2026-04-20T08:04:51","slug":"kpk-dalami-kasus-fadia-arafiq-wakil-ketua-dprd-pekalongan-dipanggil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/kpk-dalami-kasus-fadia-arafiq-wakil-ketua-dprd-pekalongan-dipanggil\/","title":{"rendered":"KPK Dalami Kasus Fadia Arafiq, Wakil Ketua DPRD Pekalongan Dipanggil"},"content":{"rendered":"

KPK memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi Bupati Pekalongan nonaktif dengan memeriksa sejumlah saksi dari unsur legislatif, perbankan, dan ASN.<\/em><\/p>\n

JAKARTA<\/strong> – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dengan memanggil sejumlah saksi, termasuk unsur pimpinan legislatif daerah dan pihak swasta, guna menguatkan konstruksi perkara.<\/p>\n

Pada Senin (20\/04\/2026), KPK memanggil Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan Ruben R. Prabu Faza untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan di Kepolisian Resor (Polres) Pekalongan Kota, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), sebagai bagian dari pengumpulan keterangan terkait dugaan aliran dana dalam perkara tersebut.<\/p>\n

\u201cPemeriksaan bertempat di Polres Pekalongan Kota, Jawa Tengah, atas nama RPF selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan,\u201d kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Senin (20\/04\/2026).<\/p>\n

Selain Ruben, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain dari berbagai latar belakang, yakni DSS yang terafiliasi dengan perusahaan milik Fadia Arafiq, PT Raja Nusantara Berjaya, TSP selaku pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Cabang Kajen, HP pegawai restoran Big Boss, serta JLN, LAA, dan SH yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.<\/p>\n

Pemanggilan sejumlah pihak ini menunjukkan upaya KPK menelusuri keterkaitan antara pejabat publik, sektor perbankan, hingga pihak swasta dalam perkara yang sedang diusut. Keterangan para saksi diharapkan dapat mengungkap peran masing-masing pihak serta alur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.<\/p>\n

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Fadia Arafiq di wilayah Semarang, Jateng, pada 3 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik turut mengamankan ajudan, orang kepercayaan, serta 11 orang lainnya di Pekalongan. OTT ini menjadi salah satu dari serangkaian operasi penindakan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, termasuk yang berlangsung pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah.<\/p>\n

KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini hingga tuntas dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.[]\n

Redaksi1<\/p>\n

\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

KPK memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi Bupati Pekalongan nonaktif dengan memeriksa sejumlah saksi dari unsur legislatif, perbankan, dan ASN. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dengan memanggil sejumlah saksi, termasuk unsur pimpinan legislatif daerah dan pihak swasta, guna menguatkan konstruksi perkara. Pada …<\/p>\n","protected":false},"author":92,"featured_media":179243,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[9295,35],"tags":[21646,21645,21642,21643,13426,21644,224,11321,21647,16096],"class_list":["post-179235","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-asn-pekalongan","tag-bpd-jateng","tag-dprd-pekalongan","tag-fadia-arafiq","tag-kasus-korupsi-daerah","tag-korupsi-pekalongan","tag-kpk","tag-ott-kpk","tag-penyidikan-kpk","tag-polres-pekalongan-kota"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/92"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=179235"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179235\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":179247,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179235\/revisions\/179247"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/179243"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=179235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=179235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=179235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}