{"id":179537,"date":"2026-04-21T18:07:08","date_gmt":"2026-04-21T10:07:08","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=179537"},"modified":"2026-04-21T18:19:02","modified_gmt":"2026-04-21T10:19:02","slug":"musrenbang-kukar-2027-infrastruktur-dikebut-pppk-tak-siap-disuruh-mundur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/musrenbang-kukar-2027-infrastruktur-dikebut-pppk-tak-siap-disuruh-mundur\/","title":{"rendered":"Musrenbang Kukar 2027: Infrastruktur Dikebut, PPPK Tak Siap Disuruh Mundur"},"content":{"rendered":"

Pemkab Kukar memprioritaskan konektivitas wilayah terpencil dan menegaskan komitmen PPPK untuk mendukung pemerataan layanan publik.<\/em><\/p>\n

KUTAI KARTANEGARA<\/strong> \u2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmen mempercepat pembangunan wilayah terpencil sekaligus memperkuat pelayanan publik, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Senin (20\/04\/2026). Dalam forum tersebut, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyoroti dua isu utama, yakni percepatan konektivitas infrastruktur di wilayah terisolasi serta penegasan komitmen aparatur, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk bertugas di daerah terpencil.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Musrenbang RKPD 2027 menjadi forum strategis yang mengintegrasikan usulan pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten, dengan fokus utama memutus keterisolasian Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis yang selama ini terkendala akses jalan. Selain itu, forum ini juga menjadi momentum evaluasi kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung pemerataan layanan dasar di wilayah hulu Kukar.<\/p>\n

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 tidak boleh sekadar formalitas administratif, melainkan harus selaras dengan kondisi riil di lapangan. \u201cKita tidak sedang mewarnai peta dengan spidol tebal tanpa arti. Korelasi dokumen RPJMD dengan kondisi di lapangan harus sekencang aspal hotmix, bukan sekadar tempelan kertas,\u201d tegas Aulia.<\/p>\n

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama karena berdampak langsung terhadap distribusi hasil pertanian dan akses layanan dasar masyarakat. Selama ini, hasil tani dan ternak dari wilayah Muara Muntai dan Muara Wis kerap terhambat bahkan rusak akibat akses jalan yang tidak memadai.<\/p>\n

\u201cIni bukan soal siapa dapat apa. Ini soal memastikan ambulans bisa lewat, anak sekolah tidak mandi lumpur, dan hasil bumi tidak lebih murah dari ongkos angkutnya,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Hasil Musrenbang tersebut selanjutnya akan dirumuskan menjadi dokumen RKPD 2027 dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar melalui mekanisme Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.<\/p>\n

\"\"
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri<\/figcaption><\/figure>\n

Di sisi lain, Aulia juga menyoroti persoalan penempatan PPPK di wilayah terpencil yang dinilai berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa komitmen pengabdian di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) merupakan bagian dari pakta integritas yang harus dipatuhi oleh setiap peserta seleksi.<\/p>\n

“Mundur itu hak, dan saya hargai. Itu jauh lebih jantan dan jujur daripada diam-diam menerima SK lalu tidak pernah muncul di tempat tugas,” ujar Aulia.<\/p>\n

Menurutnya, kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan justru paling mendesak berada di wilayah hulu Kukar, bukan di kawasan perkotaan seperti Tenggarong maupun wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, sejumlah PPPK memilih mengundurkan diri karena tidak siap ditempatkan di daerah dengan akses terbatas.<\/p>\n

Untuk mengantisipasi kekosongan layanan publik di pelosok, Pemkab Kukar menyiapkan skema rekrutmen tenaga kontrak melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kukar dengan jalur BKKD yang lebih fleksibel, terutama bagi tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan.<\/p>\n

“Kami sudah siapkan skenario pengganti. Tidak menutup kemungkinan ke depan BKKD juga dibuka untuk guru. Masyarakat di pedalaman tidak boleh dikorbankan hanya karena ada yang memilih mundur,” tegasnya.<\/p>\n

Aulia menegaskan, kebijakan pembangunan dan penempatan aparatur tersebut merupakan satu kesatuan strategi untuk memastikan pelayanan dasar dapat menjangkau seluruh wilayah Kukar tanpa terkecuali. Dengan demikian, RKPD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga solusi konkret bagi persoalan ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik di daerah terpencil. []\n

Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Nursiah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemkab Kukar memprioritaskan konektivitas wilayah terpencil dan menegaskan komitmen PPPK untuk mendukung pemerataan layanan publik. KUTAI KARTANEGARA \u2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmen mempercepat pembangunan wilayah terpencil sekaligus memperkuat pelayanan publik, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, …<\/p>\n","protected":false},"author":44,"featured_media":179685,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[26,33],"tags":[10372,22102,22101,165,12315,560,561,1826,9314,22099,22103,12450,9368,14587,22100,17399],"class_list":["post-179537","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kabupaten-kutai-kartanegara","tag-aulia-rahman-basri","tag-bkkd-kukar","tag-guru-kukar","tag-ikn","tag-infrastruktur-kukar","tag-kukar","tag-kutai-kartanegara","tag-muara-muntai","tag-muara-wis","tag-musrenbang-kukar","tag-pelayanan-publik-kukar","tag-pembangunan-daerah","tag-pppk-kukar","tag-rkpd-2027","tag-tenaga-kesehatan-kukar","tag-wilayah-3t"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179537","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/44"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=179537"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179537\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":179702,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179537\/revisions\/179702"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/179685"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=179537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=179537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=179537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}