{"id":180283,"date":"2026-04-23T16:26:09","date_gmt":"2026-04-23T08:26:09","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=180283"},"modified":"2026-04-23T16:30:41","modified_gmt":"2026-04-23T08:30:41","slug":"korupsi-blki-balikpapan-terbongkar-negara-rugi-rp-89-miliar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/korupsi-blki-balikpapan-terbongkar-negara-rugi-rp-89-miliar\/","title":{"rendered":"Korupsi BLKI Balikpapan Terbongkar, Negara Rugi Rp 8,9 Miliar"},"content":{"rendered":"
<\/section>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

Polda Kaltim mengungkap dugaan korupsi dana pelatihan kerja BLKI Balikpapan dengan berbagai modus pelanggaran, menyebabkan kerugian negara hingga Rp 8,92 miliar.<\/em><\/p>\n

BALIKPAPAN<\/strong> – Dana pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan diduga diselewengkan hingga merugikan negara Rp 8,92 miliar. Dua perempuan berinisial SN dan YL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran pelatihan kerja tahun 2023\u20132024 yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar.<\/p>\n

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) Bambang Yugo Pamungkas mengungkapkan, pengungkapan perkara tersebut merupakan hasil penyelidikan panjang sejak 2025.<\/p>\n

\"\"\u201cKasus ini terkait pengelolaan anggaran pelatihan kerja tahun 2023 dan 2024 di BLKI Balikpapan. Total anggarannya mencapai Rp 25,7 miliar,\u201d ujar Bambang, Kamis (23\/04\/2026), dalam konferensi pers di Gedung Mahakam Polda Kaltim.<\/p>\n

Ia menjelaskan, penyidik menemukan berbagai penyimpangan mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama YL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diduga melakukan praktik melawan hukum dalam pengelolaan anggaran tersebut.<\/p>\n

\u201cKeduanya menyusun Harga Perkiraan Sendiri atau HPS dengan cara markup dan tidak melakukan survei harga pasar. Ini jelas menyalahi aturan pengadaan barang dan jasa,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Selain itu, proses pengadaan juga diduga dilakukan secara tidak sesuai prosedur, termasuk penggunaan perusahaan lain sebagai formalitas administrasi.<\/p>\n

\u201cAda praktik meminjam bendera perusahaan. Jadi perusahaan itu hanya dipakai namanya saja, lalu diberikan fee sekitar lima persen dari nilai kontrak,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Bambang menambahkan, dalam sejumlah kegiatan pelatihan, pengadaan barang dan jasa justru dilakukan langsung oleh instruktur, bukan melalui pihak ketiga sebagaimana ketentuan. \u201cPadahal seharusnya melalui pihak ketiga. Namun dalam praktiknya, instruktur yang melakukan pengadaan, kemudian dananya diminta ke KPA,\u201d katanya.<\/p>\n

Dari sisi administrasi, penyidik juga menemukan dokumen pertanggungjawaban atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai fakta di lapangan, tetapi tetap disahkan untuk pencairan anggaran.<\/p>\n

\u201cTersangka mengetahui SPJ dibuat tidak sesuai fakta, tetapi tetap ditandatangani dan diproses untuk pencairan anggaran,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Kasus ini turut melibatkan kerja sama dengan perusahaan PT KI dalam pengadaan sertifikasi senilai Rp 1,97 miliar. Namun, perusahaan tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai penyedia sertifikasi. \u201cFaktanya, sertifikasi dilakukan oleh tujuh lembaga lain. PT KI hanya sebagai perantara untuk pencairan dana,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Dalam proses penyidikan, polisi menyita uang tunai lebih dari Rp 1,03 miliar dari berbagai pihak, mulai dari instruktur, staf BLKI, hingga perusahaan yang terlibat. \u201cPenyitaan dilakukan dari instruktur, staf BLKI, hingga perusahaan yang bekerja sama. Ini bagian dari upaya pemulihan kerugian negara,\u201d jelas Bambang.<\/p>\n

Selain uang, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen penting, seperti kontrak kerja sama, rekening koran, tanda terima, hingga laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak sesuai realisasi.<\/p>\n

Bambang menegaskan, penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam perkara tersebut.<\/p>\n

\u201cKami akan terus kembangkan. Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 8.922.767.492,58. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara.<\/p>\n

\u201cAncaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara,\u201d pungkasnya. []\n

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Polda Kaltim mengungkap dugaan korupsi dana pelatihan kerja BLKI Balikpapan dengan berbagai modus pelanggaran, menyebabkan kerugian negara hingga Rp 8,92 miliar. BALIKPAPAN – Dana pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan diduga diselewengkan hingga merugikan negara Rp 8,92 miliar. Dua perempuan berinisial SN dan YL ditetapkan sebagai tersangka …<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":180340,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[467,26],"tags":[22596,22593,22597,22599,22595,22598,22594,22600,22601,1288,22602],"class_list":["post-180283","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kota-balikpapan","category-kalimantan-timur-kaltim","tag-bambang-yugo-pamungkas","tag-blki-balikpapan","tag-bpkp-kaltim","tag-dana-pelatihan-kerja","tag-dirreskrimsus-polda-kaltim","tag-kasus-korupsi-balikpapan","tag-korupsi-pelatihan-kerja","tag-kpa-pptk","tag-markup-anggaran","tag-polda-kaltim","tag-spj-fiktif"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/180283","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=180283"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/180283\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":180351,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/180283\/revisions\/180351"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/180340"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=180283"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=180283"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=180283"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}