{"id":182410,"date":"2026-04-30T18:38:52","date_gmt":"2026-04-30T10:38:52","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=182410"},"modified":"2026-04-30T18:39:22","modified_gmt":"2026-04-30T10:39:22","slug":"ganti-rugi-embung-lapri-mandek-40-kk-ancam-gugat-pemda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/ganti-rugi-embung-lapri-mandek-40-kk-ancam-gugat-pemda\/","title":{"rendered":"Ganti Rugi Embung Lapri Mandek, 40 KK Ancam Gugat Pemda"},"content":{"rendered":"
<\/section>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

Warga terdampak proyek Embung Lapri di Pulau Sebatik mendesak pembayaran ganti rugi dan mengancam langkah hukum jika tak kunjung terealisasi.<\/em><\/p>\n

NUNUKAN<\/strong> – Krisis ganti rugi lahan proyek Embung Lapri di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), berpotensi berbuntut panjang setelah 40 kepala keluarga (KK) terdampak mengancam mencabut dukungan terhadap proyek dan menempuh jalur hukum jika pembayaran tidak direalisasikan hingga batas waktu 30 Juni 2026.<\/p>\n

Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Rabu (29\/04\/2026), yang mempertemukan Pemerintah Daerah (Pemda) Nunukan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nunukan, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Nunukan. Dalam forum tersebut, persoalan teknis penentuan nilai ganti rugi menjadi sumber perdebatan berkepanjangan antarinstansi.<\/p>\n

Kepala Desa (Kades) Lapri Syamsu Rijal menyampaikan kondisi warga yang terdampak langsung akibat proyek tersebut. \u201cKasihan masyarakat kami, saat pintu Embung Lapri ditutup, perkebunan mereka terendam air. Mereka kesulitan memanen kelapa sawitnya,\u201d ujarnya, sebagaimana diberitakan Kompas, Kamis (30\/04\/2026).<\/p>\n

Ia menjelaskan, sebagian warga bahkan harus menggunakan perahu atau wadah sederhana untuk mengangkut hasil panen, sementara lainnya mengalami gagal panen. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan keluarga yang bergantung pada sektor perkebunan.<\/p>\n

Menurut Syamsu, ketidakjelasan pembayaran ganti rugi membuat warga mempertimbangkan untuk membatalkan hibah lahan. \u201cPuncaknya 1 April 2026, masyarakat membuka pintu air embung yang mengakibatkan sekitar 40.000 pelanggan PDAM tak lagi menikmati distribusi air bersih sampai hari ini,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Ia juga mengungkapkan bahwa estimasi kerugian yang ditanggung warga mencapai Rp271,7 miliar, dihitung sejak 2015 ketika mereka mulai kehilangan akses optimal terhadap lahan perkebunan.<\/p>\n

Anggota DPRD Nunukan Muhammad Mansur menilai situasi ini sebagai kegagalan koordinasi antarinstansi. \u201cHarusnya BPN dan Perkim ini saling introspeksi. Kalian satu tim harusnya saling koordinasi, menguatkan kerja sama. Ini uangnya ada, kecuali tidak ada,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Ia menyoroti bahwa perdebatan yang terjadi hanya berkutat pada persoalan teknis dan komunikasi. \u201cKalian berdebat masalah teknis, aturan undang undang, masyarakat kami teriak gak dapat air bersih, penghasilan hilang, anaknya tak bisa bayar uang kuliah,\u201d ujarnya dengan nada tinggi.<\/p>\n

Mansur juga mengingatkan bahwa proyek Embung Lapri memiliki peran vital dalam penyediaan air bersih di wilayah perbatasan. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, dampaknya akan dirasakan hingga sekitar 40.000 pelanggan layanan air bersih di Pulau Sebatik.<\/p>\n

\u201cKalau sampai Juni 2026 belum selesai, saya pimpin mahasiswa mendemo Kantor BPN. Gak ada gunanya perdebatan teknis itu,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Sebagai informasi, proyek Embung Lapri mencakup sekitar 69,15 hektare lahan milik 40 KK dengan tujuan meningkatkan kapasitas suplai air bersih dari 40 liter per detik menjadi 90 liter per detik untuk melayani hingga 8.000 sambungan rumah.<\/p>\n

Ketidakpastian penyelesaian ganti rugi kini tidak hanya berdampak pada ekonomi warga, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlanjutan layanan air bersih di wilayah perbatasan negara tersebut. []\n

Redaksi<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Warga terdampak proyek Embung Lapri di Pulau Sebatik mendesak pembayaran ganti rugi dan mengancam langkah hukum jika tak kunjung terealisasi. NUNUKAN – Krisis ganti rugi lahan proyek Embung Lapri di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), berpotensi berbuntut panjang setelah 40 kepala keluarga (KK) terdampak mengancam mencabut dukungan terhadap proyek dan menempuh jalur hukum …<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":182412,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[27,2248],"tags":[24371,17566,3156,17565,6761,2889,215,2500,24370,2823],"class_list":["post-182410","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-utara-kaltara","category-kabupaten-nunukan-provinsi-kalimantan-utara","tag-air-bersih-sebatik","tag-bpn-nunukan","tag-dprd-nunukan","tag-embung-lapri","tag-ganti-rugi-lahan","tag-kalimantan-utara","tag-konflik-lahan","tag-nunukan","tag-perkim-nunukan","tag-sebatik"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/182410","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=182410"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/182410\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":182418,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/182410\/revisions\/182418"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/182412"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=182410"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=182410"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=182410"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}