{"id":183033,"date":"2026-05-04T18:14:08","date_gmt":"2026-05-04T10:14:08","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=183033"},"modified":"2026-05-07T09:34:30","modified_gmt":"2026-05-07T01:34:30","slug":"menteri-ham-tegaskan-pemerintah-tak-bisa-tentukan-aktivis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/menteri-ham-tegaskan-pemerintah-tak-bisa-tentukan-aktivis\/","title":{"rendered":"Menteri HAM Tegaskan Pemerintah Tak Bisa Tentukan Aktivis"},"content":{"rendered":"

Menteri HAM menegaskan pemerintah tidak memiliki kewenangan menentukan status aktivis dan harus menjaga independensi ruang sipil.<\/em><\/p>\n

JAKARTA<\/strong> – Pemerintah menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status seseorang sebagai aktivis atau pembela hak asasi manusia (HAM), seiring komitmen menjaga independensi ruang sipil dalam sistem perlindungan HAM di Indonesia.<\/p>\n

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa peran pemerintah terbatas pada perlindungan, bukan intervensi terhadap identitas maupun legitimasi individu dalam aktivitas advokasi HAM. \u201cOleh karena itu, sangat tidak mungkin pemerintah masuk mengatur apalagi menentukan kamu pembela HAM dan kamu tidak, kamu aktivis atau kamu tidak. Tidak mungkin pemerintah masuk. Saya menyatakan tidak mungkin pemerintah masuk,\u201d kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, sebagaimana diberitakan Kompas, Senin, (04\/05\/2026).<\/p>\n

Menurut Pigai, sistem perlindungan HAM yang berlaku menempatkan masyarakat sipil sebagai entitas independen yang tidak boleh diintervensi oleh negara, termasuk dalam penentuan status maupun peran individu sebagai aktivis. Hal ini menjadi bagian dari prinsip dasar demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi.<\/p>\n

Penegasan tersebut sekaligus merespons berbagai kekhawatiran terkait potensi campur tangan pemerintah dalam ranah sipil. Pemerintah, lanjut Pigai, justru berkewajiban memastikan perlindungan terhadap setiap individu yang menjalankan aktivitas advokasi HAM tanpa diskriminasi.<\/p>\n

Dengan posisi tersebut, pemerintah diharapkan tetap fokus pada penguatan kebijakan perlindungan HAM, sementara ruang gerak masyarakat sipil tetap terjaga secara independen dan bebas dari intervensi. []\n

Redaksi1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Menteri HAM menegaskan pemerintah tidak memiliki kewenangan menentukan status aktivis dan harus menjaga independensi ruang sipil. JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status seseorang sebagai aktivis atau pembela hak asasi manusia (HAM), seiring komitmen menjaga independensi ruang sipil dalam sistem perlindungan HAM di Indonesia. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan …<\/p>\n","protected":false},"author":92,"featured_media":183034,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[9295,35],"tags":[24920,21290,17101,24921,24922,7573,24919,11752,21802,24923],"class_list":["post-183033","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-aktivis-ham","tag-hak-asasi-manusia","tag-jakarta-selatan","tag-kebebasan-sipil","tag-kebijakan-ham","tag-kompas","tag-menteri-ham","tag-natalius-pigai","tag-pemerintah-indonesia","tag-ruang-sipil"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t