{"id":183162,"date":"2026-05-05T17:34:30","date_gmt":"2026-05-05T09:34:30","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=183162"},"modified":"2026-05-05T17:38:20","modified_gmt":"2026-05-05T09:38:20","slug":"soroti-nasib-buruh-informal-mahasiswa-kalteng-turun-ke-jalan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/soroti-nasib-buruh-informal-mahasiswa-kalteng-turun-ke-jalan\/","title":{"rendered":"Soroti Nasib Buruh Informal, Mahasiswa Kalteng Turun ke Jalan"},"content":{"rendered":"

Aksi mahasiswa di Palangka Raya menyoroti minimnya perlindungan buruh informal dan mendesak pemerintah menetapkan kebijakan jaminan sosial serta upah minimum.<\/em><\/p>\n

PALANGKA RAYA<\/strong> – Tekanan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait perlindungan buruh informal mencuat usai aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar Aliansi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh di sekitar Kantor Gubernur Kalteng, Jalan G Obos, Senin (04\/05\/2026).<\/p>\n

Aksi yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR) ini menjadi lanjutan kritik pasca peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang sebelumnya berlangsung tanpa gejolak. Mahasiswa menilai, kondisi buruh terutama sektor informal masih belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah.<\/p>\n

Sejak pagi hingga siang, massa aksi menyampaikan orasi dan membawa spanduk tuntutan. Aksi sempat diwarnai ketegangan dengan aparat keamanan saat demonstran membakar ban, namun situasi tetap terkendali.<\/p>\n

Presiden BEM UPR Jales Veva Jaya Mahe, yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan, menyoroti minimnya perlindungan terhadap buruh informal di sejumlah daerah di Kalteng.<\/p>\n

\u201cKami menyoroti kesejahteraan buruh informal, tanpa jaminan sosial. Seperti buruh serabutan, baik buruh sawit, buruh tambang hingga kuli bangunan. Tidak ada kepastian hukum, jaminan sosial. Baik di Seruyan, Kotim, Palangka Raya hingga Bartim,” ujar Jales Veva Jaya Mahe.<\/p>\n

Mahasiswa mendesak pemerintah untuk menetapkan standar upah minimum bagi buruh informal serta memastikan akses jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Mereka menilai, kelompok pekerja seperti buruh angkut, pekerja hiburan jalanan, hingga pekerja lepas lainnya selama ini belum tersentuh kebijakan perlindungan yang memadai.<\/p>\n

\u201cKami sampaikan, perhatian pemerintah masih kurang terhadap buruh. Kami soroti bukan hanya buruh sawit atau pertanian, tapi juga tukang angkat barang, badut, mereka orang yang punya jasa tapi tidak punya alat produksi,\u201d papar Jales.<\/p>\n

Mahasiswa juga menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.<\/p>\n

Menanggapi hal itu, Pemprov Kalteng melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa akan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti, sebagaimana dilansir Kalteng Pos, Senin (04\/05\/2026).<\/p>\n

“Soal gajih, kemiskinan dan ketimpangan. Kami akan tindaklanjuti,” tandasnya.<\/p>\n

Ia juga menyebut, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai kebersamaan dalam falsafah Huma Betang yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Kalteng.<\/p>\n

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng Djunaidi yang turut menemui massa aksi menyatakan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa dan berjanji akan menjadikannya sebagai catatan penting di DPRD Kalteng.<\/p>\n

“Pemerintah provinsi harus hadir. Jangan sampai mahasiswa ketika esok keluar dan lulus, jadi pengangguran.Kita akan mendukung aspirasi ini,” pungkas Djunaidi.<\/p>\n

Aksi ini menegaskan bahwa isu perlindungan buruh informal masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama di tengah meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ketimpangan ekonomi di berbagai sektor. []\n

Redaksi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aksi mahasiswa di Palangka Raya menyoroti minimnya perlindungan buruh informal dan mendesak pemerintah menetapkan kebijakan jaminan sosial serta upah minimum. PALANGKA RAYA – Tekanan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait perlindungan buruh informal mencuat usai aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar Aliansi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh di sekitar Kantor Gubernur Kalteng, Jalan G Obos, …<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":183170,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2259,2264],"tags":[25037,1725,25038,25036,13060,22920,4418,912,3561,9619],"class_list":["post-183162","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-tengah","category-kota-palangkaraya-provinsi-kalimantan-tengah","tag-bem-upr","tag-bpjs","tag-buruh-informal","tag-demo-mahasiswa","tag-dprd-kalteng","tag-jaminan-sosial","tag-kalteng","tag-may-day","tag-palangka-raya","tag-pemprov-kalteng"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t