{"id":183164,"date":"2026-05-05T17:44:46","date_gmt":"2026-05-05T09:44:46","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=183164"},"modified":"2026-05-05T17:53:47","modified_gmt":"2026-05-05T09:53:47","slug":"palangka-raya-gaspol-skema-kpdbu-kejar-infrastruktur-modern","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/palangka-raya-gaspol-skema-kpdbu-kejar-infrastruktur-modern\/","title":{"rendered":"Palangka Raya Gaspol Skema KPDBU, Kejar Infrastruktur Modern"},"content":{"rendered":"

Pemkot Palangka Raya memperkuat pemahaman skema KPDBU sebagai solusi pembiayaan inovatif di tengah keterbatasan fiskal daerah.<\/em><\/p>\n

PALANGKA RAYA <\/b>– Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya mulai mengakselerasi strategi pembiayaan pembangunan berbasis kemitraan dengan badan usaha melalui penguatan kapasitas skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam kegiatan Capacity Building bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) di Jakarta, Selasa (05\/05\/2025).<\/p>\n

Langkah ini ditempuh sebagai respons atas keterbatasan fiskal daerah yang dinilai tidak lagi cukup untuk menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur secara optimal. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan pentingnya inovasi pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas layanan publik.<\/p>\n

\u201cKeterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah daerah untuk semakin adaptif dalam mencari model pembiayaan pembangunan yang inovatif, prudent, dan tetap berorientasi pada pelayanan publik,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia menilai, skema KPDBU menjadi instrumen strategis yang harus dipahami secara komprehensif oleh pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.<\/p>\n

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, kementerian terkait, PT PII, serta perangkat daerah di lingkungan Pemkot Palangka Raya. Forum ini juga menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk menyelaraskan pemahaman terkait implementasi skema KPDBU di daerah.<\/p>\n

Dalam sesi pemaparan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional\/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN\/Bappenas) menjelaskan kebijakan dan strategi penyiapan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) berdasarkan Peraturan Menteri PPN\/Bappenas Nomor 9 Tahun 2025, terutama pada aspek perencanaan dan kesiapan proyek daerah.<\/p>\n

Selanjutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan dukungan fiskal melalui skema pembiayaan infrastruktur sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2024, termasuk mekanisme dukungan pemerintah dalam proyek KPBU.<\/p>\n

PT PII sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berperan dalam penjaminan infrastruktur turut menjelaskan fungsi strategisnya dalam memberikan jaminan pemerintah, mitigasi risiko proyek, serta fasilitasi penyiapan proyek agar layak secara finansial dan menarik bagi investor.<\/p>\n

Diskusi interaktif yang berlangsung dalam kegiatan ini menyoroti berbagai peluang dan tantangan implementasi KPDBU, termasuk kesiapan Pemkot Palangka Raya dalam merancang proyek yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat, sebagaimana dilansir Suarindonesia, Selasa, (05\/05\/2025).<\/p>\n

Melalui penguatan kapasitas ini, Pemkot Palangka Raya diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan pembangunan, mempercepat realisasi proyek strategis, serta mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. []\n

Redaksi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemkot Palangka Raya memperkuat pemahaman skema KPDBU sebagai solusi pembiayaan inovatif di tengah keterbatasan fiskal daerah. PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya mulai mengakselerasi strategi pembiayaan pembangunan berbasis kemitraan dengan badan usaha melalui penguatan kapasitas skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam kegiatan Capacity Building bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia …<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":183176,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2259,2264],"tags":[6766,22824,25045,24874,25042,25041,3561,12450,25044,15897,25043],"class_list":["post-183164","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-tengah","category-kota-palangkaraya-provinsi-kalimantan-tengah","tag-bappenas","tag-fairid-naparin","tag-investasi-infrastruktur","tag-kemenkeu","tag-kpbu","tag-kpdbu","tag-palangka-raya","tag-pembangunan-daerah","tag-pembiayaan-infrastruktur","tag-pemkot-palangka-raya","tag-pt-pii"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t