{"id":184966,"date":"2026-05-13T18:09:46","date_gmt":"2026-05-13T10:09:46","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=184966"},"modified":"2026-05-13T18:26:49","modified_gmt":"2026-05-13T10:26:49","slug":"aji-balikpapan-ungkap-ancaman-baru-pers-swasensor-hingga-intervensi-redaksi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/aji-balikpapan-ungkap-ancaman-baru-pers-swasensor-hingga-intervensi-redaksi\/","title":{"rendered":"AJI Balikpapan Ungkap Ancaman Baru Pers: Swasensor hingga Intervensi Redaksi"},"content":{"rendered":"

AJI Balikpapan menilai praktik swasensor, kekerasan terhadap jurnalis, dan intervensi bisnis di ruang redaksi menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan hak publik atas informasi.<\/em><\/p>\n

BALIKPAPAN<\/strong> – Praktik sensor mandiri atau swasensor di kalangan jurnalis dinilai menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan kualitas demokrasi. Isu itu mengemuka dalam diskusi publik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 di Puan Kopi Martadinata, Selasa (12\/05\/2026).<\/p>\n

Diskusi bertajuk \u201cMenggugat Sensor Mandiri dan Runtuhnya Pagar Api di Ruang Redaksi\u201d tersebut diikuti sekitar 25 peserta dari kalangan jurnalis, mahasiswa, organisasi media, praktisi hukum, hingga komunitas masyarakat sipil.<\/p>\n

Ketua AJI Balikpapan Erik Alfian mengatakan, ancaman terhadap kebebasan pers tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal terhadap jurnalis. Menurut dia, tekanan yang membuat wartawan menyaring atau membatasi karya jurnalistiknya sendiri juga menjadi persoalan serius.<\/p>\n

\"\"Berdasarkan data Yayasan Tifa, Populix, dan Konsorsium Jurnalisme Aman, sebanyak 522 dari 655 responden jurnalis atau sekitar 80 persen mengaku pernah melakukan swasensor. Sejumlah isu yang paling sering disensor antara lain pemberitaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN), kriminalitas, dan kebijakan pemerintah.<\/p>\n

\u201cJurnalis terpaksa melakukan swasensor karena takut terjerat UU ITE, menjaga keamanan pribadi, hingga menghindari kontroversi. Praktik ini buruk bagi demokrasi karena publik kehilangan akses terhadap informasi yang jujur dan utuh,\u201d ujar Erik.<\/p>\n

Erik juga menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis. Pada 2025, tercatat 89 jurnalis menjadi korban kekerasan. Jumlah itu naik dibandingkan 73 kasus pada tahun sebelumnya.<\/p>\n

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan profesi jurnalis masih menghadapi ancaman serius. Ancaman itu tidak hanya datang dari luar ruang redaksi, tetapi juga dari dalam industri media ketika independensi redaksi mulai terganggu oleh kepentingan bisnis perusahaan.<\/p>\n

\u201cBanyak divisi iklan kini punya kewenangan mengatur konten berita dengan alasan kepentingan bisnis perusahaan,\u201d katanya.<\/p>\n

Pandangan serupa disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sentra Juang Mangara Tua Silaban. Ia menilai liberalisasi media ikut mendorong lahirnya banyak perusahaan pers, tetapi tidak selalu diikuti penguatan kualitas jurnalistik dan independensi ruang redaksi.<\/p>\n

Mangara mengatakan, intervensi terhadap kerja redaksi dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari pembatalan penayangan berita, perubahan judul untuk kepentingan tertentu, hingga tekanan psikologis terhadap jurnalis.<\/p>\n

\u201cIntervensi langsung bisa berupa pembatalan tayang berita, pengubahan judul untuk kepentingan tertentu, hingga intimidasi psikologis terhadap jurnalis seperti ancaman mutasi atau pengurangan honor,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Ia menambahkan, media rintisan menghadapi tantangan lebih berat karena ketergantungan finansial terhadap pihak tertentu. Ketergantungan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan posisi redaksi dalam menjaga independensi pemberitaan.<\/p>\n

\u201cRedaksi harus memiliki posisi tawar dan nilai yang kuat agar tetap bisa menjaga independensinya di tengah tekanan rezim dan pasar,\u201d tuturnya.<\/p>\n

Diskusi tersebut berlangsung interaktif dengan keterlibatan sejumlah unsur, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Balikpapan, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Balikpapan, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Balikpapan, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Balikpapan, Pusat Bantuan Hukum (PBH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Balikpapan, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Komunitas Mahasiswa Informatika dan Komputer (KOMIC) Politeknik Negeri Balikpapan (Polteka), serta komunitas masyarakat sipil di Balikpapan.<\/p>\n

Melalui forum tersebut, AJI Balikpapan mendorong ruang redaksi kembali memperkuat prinsip independensi, menjaga jarak antara kepentingan bisnis dan kerja jurnalistik, serta memastikan publik tetap memperoleh informasi yang jujur, utuh, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. []\n

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AJI Balikpapan menilai praktik swasensor, kekerasan terhadap jurnalis, dan intervensi bisnis di ruang redaksi menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan hak publik atas informasi. BALIKPAPAN – Praktik sensor mandiri atau swasensor di kalangan jurnalis dinilai menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan kualitas demokrasi. Isu itu mengemuka dalam diskusi publik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) …<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":184969,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[467,26],"tags":[27490,27500,1243,7175,27494,27493,27498,27504,27502,19556,27499,27496,27495,27503,12701,27497,27492,27501,27491,17864],"class_list":["post-184966","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kota-balikpapan","category-kalimantan-timur-kaltim","tag-aji-balikpapan","tag-amsi-balikpapan","tag-balikpapan","tag-demokrasi","tag-erik-alfian","tag-hari-kebebasan-pers-sedunia-2026","tag-independensi-media","tag-intervensi-redaksi","tag-jmsi-balikpapan","tag-kebebasan-pers","tag-kekerasan-terhadap-jurnalis","tag-lbh-sentra-juang","tag-mangara-tua-silaban","tag-peradi-balikpapan","tag-pwi-balikpapan","tag-ruang-redaksi","tag-sensor-mandiri","tag-smsi-balikpapan","tag-swasensor-jurnalis","tag-uu-ite"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/184966","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=184966"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/184966\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":185123,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/184966\/revisions\/185123"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/184969"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=184966"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=184966"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=184966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}