{"id":186543,"date":"2026-05-22T01:02:12","date_gmt":"2026-05-21T17:02:12","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=186543"},"modified":"2026-05-22T01:02:12","modified_gmt":"2026-05-21T17:02:12","slug":"gratifikasi-mobil-mewah-dan-uang-miliaran-seret-eks-pejabat-kementerian-pu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/gratifikasi-mobil-mewah-dan-uang-miliaran-seret-eks-pejabat-kementerian-pu\/","title":{"rendered":"Gratifikasi Mobil Mewah dan Uang Miliaran Seret Eks Pejabat Kementerian PU"},"content":{"rendered":"

Kejati DKI Jakarta menetapkan tiga mantan pejabat Kementerian PU sebagai tersangka dugaan korupsi terkait gratifikasi, suap, dan proyek fiktif dengan kerugian negara lebih dari Rp16 miliar.<\/em><\/p>\n

JAKARTA<\/strong> – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengungkap dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang menyeret tiga mantan pejabat terkait proyek di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air dan Ditjen Cipta Karya. Dalam kasus tersebut, negara diduga mengalami kerugian lebih dari Rp16 miliar akibat proyek fiktif dan praktik gratifikasi.<\/p>\n

Tiga tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial DP, RS, dan AS. DP merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air periode Juli 2025 hingga Januari 2026, sedangkan RS menjabat Sekretaris Dirjen Cipta Karya dan AS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).<\/p>\n

\u201cKami menetapkan tersangka inisial DP selaku Direktur Jendral Sumber Daya Air sejak Juli 2025-Januari 2026 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan\/atau suap dan\/atau gratifikasi dan\/atau berwenang dalam beberapa proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum,\u201d kata Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (21\/05\/2026).<\/p>\n

Menurut penyidik, DP diduga menerima uang tunai lebih dari Rp2 miliar serta dua kendaraan mewah jenis Honda CR-V dan Toyota Innova Zenix. Gratifikasi tersebut diduga berasal dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek di bawah Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU.<\/p>\n

Sementara itu, RS dan AS diduga melakukan rekayasa proyek fiktif dalam pelaksanaan anggaran belanja rutin di Sekretariat Ditjen Cipta Karya pada periode 2023 hingga 2024. Dugaan penyimpangan tersebut disebut menyebabkan kerugian negara dengan nilai sedikitnya Rp16 miliar.<\/p>\n

\u201cSedangkan peranan RS dan AS telah secara bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar,\u201d ucap dia.<\/p>\n

Kejati DKI Jakarta masih terus mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Penanganan kasus ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di sektor infrastruktur dan pengelolaan proyek pemerintah. []\n

Redaksi1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kejati DKI Jakarta menetapkan tiga mantan pejabat Kementerian PU sebagai tersangka dugaan korupsi terkait gratifikasi, suap, dan proyek fiktif dengan kerugian negara lebih dari Rp16 miliar. JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengungkap dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang menyeret tiga mantan pejabat terkait proyek di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya …<\/p>\n","protected":false},"author":92,"featured_media":186544,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[9295,35],"tags":[15943,29707,29706,29705,146,4589,29704,15207,14014,559,3892,4788],"class_list":["post-186543","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-bumn-karya","tag-dapot-dariarma","tag-ditjen-cipta-karya","tag-ditjen-sumber-daya-air","tag-gratifikasi","tag-jakarta","tag-kejati-dki-jakarta","tag-kementerian-pu","tag-kerugian-negara","tag-korupsi-proyek","tag-proyek-fiktif","tag-tersangka-korupsi"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/186543","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/92"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=186543"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/186543\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":186545,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/186543\/revisions\/186545"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/186544"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=186543"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=186543"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=186543"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}