{"id":186583,"date":"2026-05-22T13:07:18","date_gmt":"2026-05-22T05:07:18","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=186583"},"modified":"2026-05-22T13:07:18","modified_gmt":"2026-05-22T05:07:18","slug":"dpr-ri-soroti-dugaan-pungli-yang-ganggu-investasi-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dpr-ri-soroti-dugaan-pungli-yang-ganggu-investasi-di-indonesia\/","title":{"rendered":"DPR RI Soroti Dugaan Pungli yang Ganggu Investasi di Indonesia"},"content":{"rendered":"<p data-start=\"2764\" data-end=\"2940\">DPR RI meminta pemerintah memperkuat penegakan hukum dan memberantas praktik korupsi serta pungutan liar demi menjaga kepercayaan investor asing di Indonesia.<\/p>\n<p data-start=\"0\" data-end=\"364\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"11\">JAKARTA<\/strong> &#8211; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meminta pemerintah bertindak tegas terhadap berbagai praktik yang dinilai menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mendukung upaya peningkatan penerimaan negara pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n<p data-start=\"366\" data-end=\"665\">Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti adanya laporan terkait hambatan investasi, mulai dari birokrasi berbelit hingga dugaan pungutan liar yang dinilai merusak iklim usaha di dalam negeri. Menurut dia, persoalan tersebut harus segera ditangani agar tidak mengganggu arus investasi asing.<\/p>\n<p data-start=\"667\" data-end=\"935\">Herman meminta pemerintah membuka komunikasi terkait surat dari Kamar Dagang China di Indonesia yang memuat pengungkapan mengenai kondisi iklim investasi di Tanah Air. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan berbagai keluhan investor dapat segera ditindaklanjuti.<\/p>\n<p data-start=\"937\" data-end=\"1197\">Menurut Herman, kepastian hukum dan pemberantasan korupsi menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan investor terhadap Indonesia. Ia menegaskan pemerintah harus menunjukkan komitmen kuat dalam menindak segala bentuk pelanggaran yang menghambat investasi.<\/p>\n<p data-start=\"1199\" data-end=\"1518\">\u201cIni akan menjadi fondasi yang sangat krusial untuk penegakan hukum, kemudian menegakkan hukum seadil-adilnya. Pemberantasan korupsi ini akan menjadi fondasi yang sangat mendasar dalam membangun kepercayaan masyarakat ke depan,\u201d kata Herman dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (22\/05\/2026).<\/p>\n<p data-start=\"1520\" data-end=\"1815\">Ia menilai pemerintah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran dalam sektor investasi. Dugaan praktik korupsi, pemerasan, hingga tindakan yang dinilai merugikan investor harus diproses secara transparan agar iklim usaha nasional tetap kompetitif.<\/p>\n<p data-start=\"1817\" data-end=\"2084\">Dorongan tersebut muncul di tengah upaya pemerintah menarik lebih banyak modal asing guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. DPR RI berharap penegakan hukum yang konsisten dapat menjadi sinyal positif bagi investor global untuk menanamkan modal di Indonesia. []\n<p data-start=\"2086\" data-end=\"2116\">Redaksi1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DPR RI meminta pemerintah memperkuat penegakan hukum dan memberantas praktik korupsi serta pungutan liar demi menjaga kepercayaan investor asing di Indonesia. JAKARTA &#8211; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meminta pemerintah bertindak tegas terhadap berbagai praktik yang dinilai menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mendukung &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":92,"featured_media":186584,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[9295,35],"tags":[847,21230,29743,29746,25157,29747,29744,4589,29745,29742,220,13608,6770,6298],"class_list":["post-186583","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-dpr-ri","tag-ekonomi-indonesia","tag-herman-khaeron","tag-iklim-investasi","tag-investasi-asing","tag-investasi-global","tag-investor-china","tag-jakarta","tag-kamar-dagang-china-di-indonesia","tag-komisi-vi-dpr-ri","tag-korupsi","tag-penegakan-hukum","tag-prabowo-subianto","tag-pungutan-liar"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/186583","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/92"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=186583"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/186583\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":186585,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/186583\/revisions\/186585"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/186584"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=186583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=186583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=186583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}