{"id":189275,"date":"2026-06-05T22:45:07","date_gmt":"2026-06-05T14:45:07","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=189275"},"modified":"2026-06-06T01:49:08","modified_gmt":"2026-06-05T17:49:08","slug":"kpbi-adukan-phk-dan-k3-kemnaker-siapkan-inspeksi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/kpbi-adukan-phk-dan-k3-kemnaker-siapkan-inspeksi\/","title":{"rendered":"KPBI Adukan PHK dan K3, Kemnaker Siapkan Inspeksi"},"content":{"rendered":"

Kemnaker menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi KPBI terkait PHK, dugaan union busting, pelindungan hak pekerja, dan penguatan K3 di kawasan industri.<\/em><\/p>\n

JAKARTA<\/strong> – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) terkait dugaan pelanggaran prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pelindungan hak pekerja, dugaan pemberangusan serikat pekerja atau union busting, serta penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kawasan industri.<\/p>\n

Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, saat menerima audiensi perwakilan KPBI yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPBI, Michael Oncom, di Jakarta, sebagaimana diberitakan Sumber Berita, Kamis (04\/06\/2026).<\/p>\n

Dalam audiensi tersebut, KPBI menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan, mulai dari dugaan pelanggaran prosedur PHK terhadap pekerja, PHK di kawasan industri, dugaan union busting, hingga perlunya penguatan penerapan K3.<\/p>\n

Afriansyah mengatakan, setiap aspirasi dan laporan yang disampaikan buruh akan dipelajari sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.<\/p>\n

\u201cSetiap aspirasi dan laporan yang disampaikan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai kete ntuan. Kami ingin memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara adil serta profesional,\u201d ujar Afriansyah.<\/p>\n

Sebagai langkah awal, Wamenaker dijadwalkan melakukan inspeksi lapangan untuk memperoleh informasi lebih lengkap dari para pihak terkait. Inspeksi itu juga menjadi bagian dari upaya memastikan laporan pekerja ditangani secara objektif.<\/p>\n

Terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Afriansyah mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang menginisiasi proses revisi regulasi tersebut.<\/p>\n

Kemnaker juga akan memperkuat koordinasi dengan Desk Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan. Koordinasi itu diarahkan untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan.<\/p>\n

\u201cKami terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan seluruh p emangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan pekerja dan menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Melalui tindak lanjut tersebut, Kemnaker diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pekerja terhadap mekanisme penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, terutama dalam kasus PHK, pelindungan hak buruh, dan penerapan K3 di kawasan industri. []\n

Redaksi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kemnaker menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi KPBI terkait PHK, dugaan union busting, pelindungan hak pekerja, dan penguatan K3 di kawasan industri. JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) terkait dugaan pelanggaran prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pelindungan hak pekerja, dugaan pemberangusan serikat pekerja atau union busting, serta penguatan Keselamatan …<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":189280,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[9295,35],"tags":[22581,105,33595,847,20573,7058,15037,33593,33594,8268,31125,33596,10865],"class_list":["post-189275","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-afriansyah-noor","tag-buruh","tag-desk-ketenagakerjaan-polri","tag-dpr-ri","tag-hak-pekerja","tag-k3","tag-kemnaker","tag-kpbi","tag-michael-oncom","tag-phk","tag-union-busting","tag-uu-keselamatan-kerja","tag-wamenaker"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189275","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=189275"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189275\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":189292,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189275\/revisions\/189292"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/189280"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=189275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=189275"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=189275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}