{"id":189716,"date":"2026-06-09T15:16:58","date_gmt":"2026-06-09T07:16:58","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=189716"},"modified":"2026-06-09T15:16:58","modified_gmt":"2026-06-09T07:16:58","slug":"13-tahun-terbengkalai-proyek-kantor-camat-loa-kulu-terganjal-sengketa-lahan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/13-tahun-terbengkalai-proyek-kantor-camat-loa-kulu-terganjal-sengketa-lahan\/","title":{"rendered":"13 Tahun Terbengkalai, Proyek Kantor Camat Loa Kulu Terganjal Sengketa Lahan"},"content":{"rendered":"

DPRD Kukar meminta Pemkab Kukar segera menyelesaikan sengketa lahan agar pembangunan Kantor Camat Loa Kulu yang mandek sejak 2013 dapat dilanjutkan.<\/em><\/p>\n

KUTAI KARTANEGARA<\/strong> – Proyek pembangunan Kantor Camat Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang dimulai sejak 2012 masih terbengkalai akibat persoalan pembebasan lahan yang belum tuntas. Bangunan yang strukturnya telah berdiri sejak 2013 itu mandek lebih dari satu dekade dan kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Senin (08\/06\/2026).<\/p>\n

\"\"RDP yang digelar di Ruang Serba Guna DPRD Kukar itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kukar Junadi. Rapat menghadirkan perwakilan ahli waris lahan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, serta pihak Kecamatan Loa Kulu.<\/p>\n

Junadi mengatakan, hambatan utama kelanjutan proyek tersebut adalah belum rampungnya proses pembebasan lahan milik almarhum Saleh yang kini diwariskan kepada ahli warisnya.<\/p>\n

\u201cPembangunan tahap pertama sudah dimulai 2013 dan dilanjutkan 2014, tetapi setelah itu terhenti karena masih ada lahan pemilik yang belum dibebaskan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Perwakilan ahli waris, Adriadi Ashari, menjelaskan lahan seluas 2.623 meter persegi milik kakeknya berada di kawasan rencana pembangunan kantor camat terpadu seluas 4,3 hektare. Menurut dia, lahan tersebut belum pernah dibebaskan, baik oleh PT Kayumas selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) terdahulu maupun oleh pemerintah.<\/p>\n

\u201cKami memiliki Surat Keterangan Tanah tahun 2013 yang ditandatangani Camat waktu itu, Ibu Rusmina. Bahkan kami memegang surat bukti pernyataan dari PT Kayumas tahun 1972 yang menyatakan tanah kakek Saleh memang belum dibayarkan,\u201d tegas Adriadi.<\/p>\n

Adriadi menyayangkan pencabutan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Ponoragan yang dinilainya menjadi awal sengketa. Ia juga menyebut pemerintah sempat merencanakan pembayaran ganti rugi sebesar Rp1 miliar pada 2014, tetapi rencana itu tidak pernah terealisasi.<\/p>\n

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PU Kukar Muhammad Jamil mengatakan, penghentian proyek dilakukan setelah adanya surat dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar yang memerintahkan penghentian pembangunan.<\/p>\n

\u201cSaat itu ada surat dari Bagian Hukum Pemkab untuk menghentikan pembangunannya. Kami tidak pernah berniat menghentikan proyek ini secara permanen,\u201d jelasnya.<\/p>\n

DPRD Kukar menilai dokumen kepemilikan ahli waris cukup kuat. Sebagai tindak lanjut, DPRD Kukar akan melayangkan surat resmi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar agar segera menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar serta Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN).<\/p>\n

\u201cFokus kita selesaikan kasus lahan ini dulu agar wilayah strategis eks-PT Kayumas tersebut clear dan pemerintah tidak ragu lagi melanjutkan pembangunan. Warga Loa Kulu sudah terlalu lama dirugikan,\u201d pungkas Junadi.<\/p>\n

Sekretaris Camat Loa Kulu Khairuddinata berharap sinkronisasi data segera dilakukan agar pembangunan kantor camat yang layak dapat dilanjutkan. Hingga berita ini diturunkan, ATR\/BPN dan Bagian Hukum Pemkab Kukar belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran mereka dalam RDP tersebut. []\n

Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Nursiah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

DPRD Kukar meminta Pemkab Kukar segera menyelesaikan sengketa lahan agar pembangunan Kantor Camat Loa Kulu yang mandek sejak 2013 dapat dilanjutkan. KUTAI KARTANEGARA – Proyek pembangunan Kantor Camat Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang dimulai sejak 2012 masih terbengkalai akibat persoalan pembebasan lahan yang belum tuntas. Bangunan yang strukturnya telah berdiri sejak 2013 itu …<\/p>\n","protected":false},"author":44,"featured_media":189756,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[26,33],"tags":[34178,34177,13564,6910,129,34179,34174,561,7345,34180,1677,34176,34175],"class_list":["post-189716","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kabupaten-kutai-kartanegara","tag-adriadi-ashari","tag-ahli-waris-saleh","tag-atr-bpn","tag-dinas-pu-kukar","tag-dprd-kukar","tag-junadi-dprd-kukar","tag-kantor-camat-loa-kulu","tag-kutai-kartanegara","tag-loa-kulu","tag-pembangunan-kantor-camat","tag-pemkab-kukar","tag-pt-kayumas","tag-sengketa-lahan-loa-kulu"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189716","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/44"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=189716"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189716\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":189759,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189716\/revisions\/189759"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/189756"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=189716"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=189716"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=189716"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}