{"id":194318,"date":"2026-07-07T20:46:22","date_gmt":"2026-07-07T12:46:22","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=194318"},"modified":"2026-07-08T02:00:46","modified_gmt":"2026-07-07T18:00:46","slug":"temuan-ppatk-bikin-geger-asn-jabar-main-judol-hingga-rp800-juta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/temuan-ppatk-bikin-geger-asn-jabar-main-judol-hingga-rp800-juta\/","title":{"rendered":"Temuan PPATK Bikin Geger, ASN Jabar Main Judol hingga Rp800 Juta"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em>Temuan PPATK soal transaksi judol ASN Jabar hingga Rp800 juta dalam setahun mendorong Pemprov Jabar memperkuat pembinaan internal dan pengawasan pelayanan publik.<\/em><b><\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>JAWA BARAT<\/strong> &#8211; Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dalam aktivitas judi online (judol) dinilai menjadi alarm serius bagi tata kelola birokrasi, setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi hingga Rp800 juta dalam satu tahun pada salah satu ASN.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Erwan Setiawan mengatakan temuan tersebut memunculkan keprihatinan mendalam. Menurutnya, transaksi judol yang melibatkan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten\/kota sudah menyentuh angka puluhan miliar rupiah setiap tahun dan terus meningkat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan,&#8221; ujar Erwan dalam keterangannya di Bandung, Selasa (07\/07\/2026) dikutip dari Antara, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa, (07\/07\/2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Erwan menyebut Jabar, dengan jumlah penduduk sekitar 51 juta jiwa, sedang menghadapi persoalan sosial yang krusial. Praktik judol dan pinjaman online (pinjol), kata dia, tidak lagi hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga merambah kalangan pejabat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga ASN.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski telah mengantongi data lengkap berdasarkan nama dan alamat atau by name by address, Pemprov Jabar memilih merahasiakan identitas ASN yang terlibat. Langkah itu diambil karena penanganan awal akan diarahkan melalui mekanisme pembinaan internal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Erwan mengatakan penegakan disiplin akan dilakukan oleh Inspektorat melalui pembinaan bertahap. Pemprov Jabar juga akan memanggil ASN terkait, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun,&#8221; kata Erwan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain pembinaan internal, Pemprov Jabar meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) untuk membenahi persoalan tersebut, termasuk kaitannya dengan pelayanan publik.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menilai keterlibatan aparatur negara dalam judol dan pinjol bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga menyangkut etika publik. Ia mengingatkan, aparatur negara semestinya menjadi teladan bagi masyarakat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika. Aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian Ombudsman,&#8221; ucap Maneger.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Maneger juga menilai fenomena tersebut berpotensi memicu maladministrasi dalam pelayanan masyarakat. Karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Jabar menyatakan kesiapan memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan agar kasus serupa tidak terus berulang. []\n<p style=\"text-align: justify;\">Redaksi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Temuan PPATK soal transaksi judol ASN Jabar hingga Rp800 juta dalam setahun mendorong Pemprov Jabar memperkuat pembinaan internal dan pengawasan pelayanan publik. JAWA BARAT &#8211; Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dalam aktivitas judi online (judol) dinilai menjadi alarm serius bagi tata kelola birokrasi, setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":194325,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[9359,481,35],"tags":[40365,7899,40364,23319,10243,7742,8649,7481,8559,23761,40366,21172,12728,35969,25511,9519,8560,40363],"class_list":["post-194318","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-jawa-barat","category-kasus","category-berita-nasional","tag-asn-jabar","tag-bandung","tag-erwan-setiawan","tag-etika-publik","tag-inspektorat","tag-jabar","tag-jawa-barat","tag-judi-online","tag-judol","tag-maladministrasi","tag-maneger-nasution","tag-ombudsman-ri","tag-pelayanan-publik","tag-pemprov-jabar","tag-pinjaman-online","tag-pinjol","tag-ppatk","tag-wagub-jabar"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194318","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=194318"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194318\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":194336,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194318\/revisions\/194336"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/194325"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=194318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=194318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=194318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}