{"id":194428,"date":"2026-07-08T09:00:00","date_gmt":"2026-07-08T01:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=194428"},"modified":"2026-07-08T09:00:59","modified_gmt":"2026-07-08T01:00:59","slug":"pemkab-hss-resmikan-empat-masyarakat-hukum-adat-di-loksado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/pemkab-hss-resmikan-empat-masyarakat-hukum-adat-di-loksado\/","title":{"rendered":"Pemkab HSS Resmikan Empat Masyarakat Hukum Adat di Loksado"},"content":{"rendered":"

Pemkab HSS menyerahkan empat SK pengakuan masyarakat hukum adat di Kecamatan Loksado sebagai upaya memperkuat perlindungan budaya sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.<\/em><\/p>\n

HULU SUNGAI SELATAN<\/strong> – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menetapkan empat komunitas di Kecamatan Loksado sebagai masyarakat hukum adat melalui penyerahan empat Surat Keputusan (SK) Bupati. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap masyarakat adat sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal.<\/p>\n

Penyerahan empat SK dilakukan oleh Wakil Bupati (Wabup) HSS Suriani di Pendopo Wabup HSS, Kandangan, Selasa (07\/07\/2026). Empat komunitas yang menerima pengakuan tersebut ialah Karukunan Balai Adat Datu Majampana, Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya, Karukunan Balai Adat Datu Sindupati, dan Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya yang seluruhnya berada di Kecamatan Loksado.<\/p>\n

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD PPPA) HSS Taufiqurrahman menjelaskan terdapat delapan usulan pengakuan masyarakat hukum adat yang diajukan Kerukunan Masyarakat Adat Kecamatan Loksado kepada Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.<\/p>\n

Dari jumlah tersebut, empat komunitas telah lebih dahulu memperoleh pengakuan pada 2025, yakni Masyarakat Hukum Adat Balai Bayumbung, Karukunan Balai Adat Datung Makar, Keturunan Datu Mayawin-Urui, serta Karukunan Balai Adat Datu Kandangan.<\/p>\n

Wabup HSS menegaskan pengakuan masyarakat hukum adat merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.<\/p>\n

“Perkembangan teknologi dan zaman tidak boleh menghilangkan akar budaya yang kita miliki. Masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya daerah, sehingga harus terus dipertahankan dan dilestarikan,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Antara, Selasa (07\/07\/2026).<\/p>\n

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian alam Loksado sebagai salah satu destinasi wisata unggulan HSS yang telah dikenal hingga tingkat internasional. Menurutnya, pelestarian budaya dan lingkungan harus berjalan beriringan agar nilai-nilai adat serta kekayaan alam tetap terjaga bagi generasi mendatang.<\/p>\n

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran perangkat daerah, Camat Loksado, Ketua Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan (Kalsel) Rubi Juhu, para kepala desa se-Kecamatan Loksado, Damang Kalsel dan HSS, serta tokoh adat. Dengan bertambahnya empat pengakuan baru tersebut, seluruh delapan usulan masyarakat hukum adat dari Loksado kini telah memperoleh pengakuan resmi dari Pemkab HSS. []\n

Redaksi08<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemkab HSS menyerahkan empat SK pengakuan masyarakat hukum adat di Kecamatan Loksado sebagai upaya memperkuat perlindungan budaya sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. HULU SUNGAI SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menetapkan empat komunitas di Kecamatan Loksado sebagai masyarakat hukum adat melalui penyerahan empat Surat Keputusan (SK) Bupati. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya …<\/p>\n","protected":false},"author":85,"featured_media":194429,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,3030,2276],"tags":[40500,40501,9601,38826,13099,1882,40497,40499,40498],"class_list":["post-194428","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-kabupaten-hulu-sungai-selatan-provinsi-kalimantan-selatan","category-kalimantan-selatan-kalsel","tag-aman-kalsel","tag-budaya-adat","tag-kandangan","tag-loksado","tag-masyarakat-hukum-adat","tag-pelestarian-budaya","tag-pemkab-hss","tag-pmd-pppa-hss","tag-wabup-hss"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194428","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/85"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=194428"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194428\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":194431,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194428\/revisions\/194431"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/194429"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=194428"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=194428"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=194428"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}