{"id":194508,"date":"2026-07-08T14:15:23","date_gmt":"2026-07-08T06:15:23","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=194508"},"modified":"2026-07-08T14:16:07","modified_gmt":"2026-07-08T06:16:07","slug":"kalsel-tak-lagi-masuk-10-besar-inflasi-tertinggi-target-baru-dipatok","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/kalsel-tak-lagi-masuk-10-besar-inflasi-tertinggi-target-baru-dipatok\/","title":{"rendered":"Kalsel Tak Lagi Masuk 10 Besar Inflasi Tertinggi, Target Baru Dipatok"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em>Pemprov Kalsel memperkuat koordinasi dengan BI, SKPD, dan instansi terkait untuk menurunkan inflasi dari kisaran 4,7 persen menjadi di bawah 3,5 persen sekaligus memastikan pendataan kawasan permukiman telah memenuhi target pemerintah pusat.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>BANJARBARU<\/strong> &#8211; Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menargetkan laju inflasi daerah kembali berada di bawah 3,5 persen melalui penguatan sinergi dengan berbagai instansi. Target tersebut menjadi fokus setelah inflasi Kalsel tercatat masih berada di kisaran 4,7 persen meski tidak lagi masuk dalam 10 daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Idris, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional secara virtual di <em>Command Center<\/em> Kalsel, Banjarbaru, Senin (06\/07\/2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cAlhamdulillah, Kalimantan Selatan saat ini tidak masuk 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Namun inflasi kita masih sekitar 4,7 persen, sehingga tetap harus menjadi perhatian,\u201d ujarnya, sebagaimana diwartakan Media Center Kalsel, Rabu (08\/07\/2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Idris, Pemprov Kalsel akan memperkuat koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bank Indonesia (BI), instansi vertikal, serta berbagai mitra kerja guna mengendalikan kenaikan harga di daerah.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cKita harus bersinergi dengan seluruh SKPD terkait, Bank Indonesia, dan seluruh mitra kerja untuk mengatasi inflasi yang masih cukup tinggi. Harapannya inflasi Kalsel bisa kembali di bawah 3,5 persen,\u201d katanya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain membahas pengendalian inflasi, rapat juga mengevaluasi pendataan kawasan permukiman. Idris menyebut data yang diminta pemerintah pusat telah dipenuhi oleh Pemprov Kalsel sehingga posisi daerah dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain yang masih melengkapi data.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cData yang diminta pemerintah pusat sudah terpenuhi dan Alhamdulillah posisi Kalimantan Selatan sudah lebih baik dibandingkan sejumlah daerah yang datanya masih belum lengkap,\u201d tutupnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pemenuhan data pembangunan, Pemprov Kalsel berharap stabilitas harga dapat terus terjaga sekaligus mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif. []\n<p style=\"text-align: justify;\">Redaksi08<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pemprov Kalsel memperkuat koordinasi dengan BI, SKPD, dan instansi terkait untuk menurunkan inflasi dari kisaran 4,7 persen menjadi di bawah 3,5 persen sekaligus memastikan pendataan kawasan permukiman telah memenuhi target pemerintah pusat. BANJARBARU &#8211; Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menargetkan laju inflasi daerah kembali berada di bawah 3,5 persen melalui penguatan sinergi dengan berbagai &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":85,"featured_media":194509,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2279,17,2276],"tags":[10874,7230,40573,40576,40574,25015,9116,40577,40575,853],"class_list":["post-194508","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kota-banjarbaru-provinsi-kalimantan-selatan","category-headlines","category-kalimantan-selatan-kalsel","tag-bank-indonesia","tag-bi","tag-biro-perekonomian-kalsel","tag-command-center-kalsel","tag-idris","tag-inflasi-kalsel","tag-pemprov-kalsel","tag-pendataan-kawasan-permukiman","tag-rapat-koordinasi-pengendalian-inflasi-nasional","tag-skpd"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/85"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=194508"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194508\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":194511,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194508\/revisions\/194511"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/194509"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=194508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=194508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=194508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}