{"id":194524,"date":"2026-07-08T22:02:33","date_gmt":"2026-07-08T14:02:33","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=194524"},"modified":"2026-07-08T22:02:33","modified_gmt":"2026-07-08T14:02:33","slug":"dprd-paser-bedah-raperda-kepemudaan-agar-tak-jadi-dokumen-mati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-paser-bedah-raperda-kepemudaan-agar-tak-jadi-dokumen-mati\/","title":{"rendered":"DPRD Paser Bedah Raperda Kepemudaan agar Tak Jadi Dokumen Mati"},"content":{"rendered":"

Pansus I DPRD Paser membedah pasal demi pasal Raperda Kepemudaan bersama Disporapar dan organisasi pemuda agar regulasi tersebut aplikatif serta mampu meningkatkan kualitas pemuda Paser.<\/em>
\n
\nPASER <\/strong>– Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mulai membedah pasal demi pasal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan agar regulasi tersebut benar-benar menjawab kebutuhan pemuda dan tidak berhenti sebagai dokumen administratif.<\/p>\n

Pembahasan itu dilakukan dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat Bapekat, Rabu (08\/07\/2026). Rapat tersebut menjadi pertemuan ketiga Pansus I DPRD Paser bersama pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Paser serta sejumlah organisasi kepemudaan.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Rapat dipimpin Ketua Pansus I DPRD Paser Ilcham Chalid, didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Paser Iskandar Zulkarnain. Ilcham mengatakan pembahasan dilakukan secara rinci agar setiap ketentuan dalam Raperda Kepemudaan dapat diterapkan dan memberi manfaat nyata bagi pemuda Paser.<\/p>\n

“Ini merupakan rapat ketiga. Kami mengundang organisasi kepemudaan yang ada di Paser. Akan dibahas pasal per pasal dari Raperda ini. Teman-teman organisasi kepemudaan juga sudah diberikan draf agar memahami permasalahan Raperda. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak bisa dijalankan. Karena manfaat yang pasti kita harapkan dari Raperda ini adalah untuk kepemudaan di Kabupaten Paser,” kata Ilcham Chalid.<\/p>\n

Menurut Ilcham, salah satu tujuan utama penyusunan Raperda Kepemudaan adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Paser yang dinilai masih rendah. Ia berharap aturan itu menjadi dasar kebijakan yang efektif untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah.<\/p>\n

“Raperda Pembangunan Daerah Kabupaten Paser bertujuan meningkatkan indeks pemudaan yang rendah dengan aturan yang efektif. Harapannya, dalam sepuluh tahun, pemuda Paser dapat berkembang lebih baik. Raperda ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga bermanfaat secara nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.<\/p>\n

Dalam rapat tersebut, Disporapar Paser melalui Syarif menyampaikan sejumlah usulan dari pembahasan sebelumnya masih perlu ditindaklanjuti. Ia mendorong organisasi kepemudaan aktif memberikan masukan agar draf Raperda Kepemudaan lebih matang sebelum ditetapkan.<\/p>\n

“Mengingat kedepan Raperda ini menyasar pemuda di kabupaten Paser, diharapkan tiap organisasi kepemudaan dapat memberikan masukan”, kata Syarif.<\/p>\n

Catatan juga disampaikan Sekretaris Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Paser Ita Ramadani. Ia menyoroti Pasal 10 terkait pendidikan karena redaksi dalam draf dinilai belum cukup konkret dalam menjamin akses pendidikan bagi pemuda.<\/p>\n

“Tugas dan wewenang pemerintah daerah pada pasal 10 ayat 5 sebaiknya berbunyi memfasilitasi akses pendidikan tinggi yang inklusif bagi pemuda melalui penyediaan program beasiswa berupa bantuan pendidikan, pendidikan lanjutan, pendidikan profesi serta pengembangan kompetensi guna meningkatkan kualitas SDM pemuda sebagai modal pembangunan daerah. Menurut kami, untuk membangun suatu daerah tidak cukup hanya dengan mengapresiasi prestasinya tapi juga memfasilitasinya dari nol,” papar Ita.<\/p>\n

Menanggapi masukan tersebut, Ilcham menyebut hal-hal teknis dan spesifik akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati (Perbup). Dengan begitu, Raperda Kepemudaan tetap memuat norma pokok, sedangkan ketentuan pelaksanaannya dapat dirinci dalam regulasi turunan.<\/p>\n

Masukan lain muncul dalam pembahasan Pasal 43 tentang sarana dan prasarana kepemudaan. Dalam ayat 3, peserta rapat mengusulkan agar unsur dunia usaha turut dimasukkan sehingga pembangunan fasilitas kepemudaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemuda, dan organisasi, tetapi juga dapat melibatkan sektor swasta.<\/p>\n

Secara umum, pembahasan Raperda Kepemudaan difokuskan pada penyelarasan pasal dan bab agar tidak ada ketentuan yang sulit dijalankan. Pansus I DPRD Paser juga berupaya mencari titik temu dari seluruh masukan agar regulasi tersebut realistis, aplikatif, dan sesuai kebutuhan pemuda Paser.<\/p>\n

Melalui Raperda Kepemudaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser berharap kualitas pemuda meningkat dalam 10 tahun mendatang serta mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah. []\n

Penulis: Wiwik Rahmawati | Penyunting: Nursiah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pansus I DPRD Paser membedah pasal demi pasal Raperda Kepemudaan bersama Disporapar dan organisasi pemuda agar regulasi tersebut aplikatif serta mampu meningkatkan kualitas pemuda Paser. PASER – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mulai membedah pasal demi pasal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan agar regulasi tersebut benar-benar menjawab kebutuhan …<\/p>\n","protected":false},"author":76,"featured_media":194526,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,26,477],"tags":[40594,30076,14411,40592,10747,29025,40593,40596,17439,10134,14415,29021,40595],"class_list":["post-194524","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kabupaten-paser","tag-beasiswa-pemuda","tag-disporapar-paser","tag-dprd-paser","tag-ilcham-chalid","tag-indeks-pembangunan-pemuda","tag-ipp-paser","tag-ita-ramadani","tag-organisasi-kepemudaan-paser-kritik-redaksional","tag-pansus-i-dprd-paser","tag-pemkab-paser","tag-pmii-cabang-paser","tag-raperda-kepemudaan-paser","tag-sarana-prasarana-kepemudaan"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/76"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=194524"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194524\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":194540,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194524\/revisions\/194540"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/194526"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=194524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=194524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=194524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}