{"id":194600,"date":"2026-07-08T15:12:08","date_gmt":"2026-07-08T07:12:08","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=194600"},"modified":"2026-07-09T02:19:46","modified_gmt":"2026-07-08T18:19:46","slug":"pengadaan-barang-jasa-di-kaltara-diarahkan-dukung-pdn-dan-umk-k","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/pengadaan-barang-jasa-di-kaltara-diarahkan-dukung-pdn-dan-umk-k\/","title":{"rendered":"Pengadaan Barang Jasa di Kaltara Diarahkan Dukung PDN dan UMK-K"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em>Pemprov Kaltara memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui clearing house dan konsolidasi agar belanja pemerintah lebih transparan, efisien, serta berdampak bagi PDN dan UMK-K.<\/em><br \/>\n<b><br \/>\nBULUNGAN <\/b>&#8211; Belanja pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) didorong tidak hanya menjadi proses pemenuhan kebutuhan birokrasi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-K).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Penguatan itu menjadi pokok pembahasan dalam kegiatan Optimalisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah melalui clearing house dan konsolidasi di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (08\/07\/2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, mewakili Gubernur Kaltara saat membuka kegiatan tersebut. Ia menegaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi, sebagaimana diberitakan Dkisp, Rabu, (08\/07\/2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cPengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah,\u201d kata Denny.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Sekprov Denny, Bimtek tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pengadaan agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta memberi manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menilai penerapan clearing house diperlukan sebagai forum penyelesaian berbagai permasalahan pengadaan barang dan jasa. Forum tersebut melibatkan pemangku kepentingan serta tenaga ahli sesuai bidangnya agar keputusan yang diambil lebih tepat dan terukur.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mekanisme clearing house juga dinilai dapat mempercepat pengambilan keputusan, memitigasi potensi risiko hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengadaan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Denny menjelaskan, clearing house dan konsolidasi merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Konsolidasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebutuhan pengadaan, sementara clearing house menjadi ruang koordinasi agar proses pengadaan berjalan tertib dan terarah.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cMelalui sinergi keduanya, diharapkan belanja pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Denny mengajak seluruh peserta aktif mengikuti materi dan berdiskusi selama Bimtek berlangsung. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan pemerintah sekaligus memperluas penggunaan PDN.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta. Hadir pula narasumber dari LKPP, yakni Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Firmansyah, Analis Kebijakan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Eko Maarif, Analis Hukum Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Carolina Maria Anggreini, serta narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basuki, yang mengikuti kegiatan secara daring.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Melalui penguatan strategi pengadaan tersebut, Pemprov Kaltara berharap belanja pemerintah semakin berdampak terhadap peningkatan penggunaan produk lokal, pemberdayaan UMK-K, serta penguatan tata kelola yang bersih dan akuntabel. []\n<p style=\"text-align: justify;\">Redaksi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pemprov Kaltara memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui clearing house dan konsolidasi agar belanja pemerintah lebih transparan, efisien, serta berdampak bagi PDN dan UMK-K. BULUNGAN &#8211; Belanja pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) didorong tidak hanya menjadi proses pemenuhan kebutuhan birokrasi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat penggunaan Produk Dalam &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":194603,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2256,17,27],"tags":[40700,40701,40699,40695,39980,40698,25884,2491,40696,224,6922,40693,9951,40692,40691,40697,8861,40694],"class_list":["post-194600","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kabupaten-bulungan","category-headlines","category-kalimantan-utara-kaltara","tag-basuki","tag-belanja-pemerintah","tag-carolina-maria-anggreini","tag-clearing-house","tag-denny-harianto","tag-eko-maarif","tag-firmansyah","tag-kaltara","tag-konsolidasi-pengadaan","tag-kpk","tag-lkpp","tag-pdn","tag-pemprov-kaltara","tag-pengadaan-barang-dan-jasa","tag-sekprov-kaltara","tag-setya-budi-arijanta","tag-tanjung-selor","tag-umk-k"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194600","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=194600"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194600\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":194604,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194600\/revisions\/194604"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/194603"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=194600"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=194600"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=194600"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}