{"id":194634,"date":"2026-07-09T08:35:15","date_gmt":"2026-07-09T00:35:15","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=194634"},"modified":"2026-07-09T08:35:43","modified_gmt":"2026-07-09T00:35:43","slug":"proyek-fiktif-rugikan-negara-rp16-miliar-kejati-tetapkan-tersangka-baru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/proyek-fiktif-rugikan-negara-rp16-miliar-kejati-tetapkan-tersangka-baru\/","title":{"rendered":"Proyek Fiktif Rugikan Negara Rp16 Miliar, Kejati Tetapkan Tersangka Baru"},"content":{"rendered":"

Kejati Daerah Khusus Jakarta menetapkan Direktur PT Asaykhana sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi proyek fiktif belanja rutin Kementerian PU yang merugikan negara lebih dari Rp16 miliar.<\/em><\/p>\n

JAKARTA<\/strong> – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menetapkan Direktur PT Asaykhana berinisial JND sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan belanja rutin pada Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) periode 2023-2024. JND diduga terlibat dalam rekayasa proyek fiktif yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp16 miliar.<\/p>\n

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Daerah Khusus Jakarta Dapot Dariarma mengatakan JND juga diketahui mengendalikan sejumlah perusahaan lain, yakni CV Nalisa Destia, CV Mila Kirana, CV Raflindo Pratama, PT Atrindo Prima Persada, CV Nursa Lima, CV Zafran Karya Utama, CV Azio Osaka, dan CV Ardian Permata Indah.<\/p>\n

“Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta melakukan penetapan tersangka terhadap JND,” ujarnya dalam keterangan tertulis, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis (09\/07\/2026).<\/p>\n

Menurut Dapot, JND bersama tersangka lainnya diduga merekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Ditjen Cipta Karya selama 2023-2024.<\/p>\n

“Secara bersama-sama dengan tersangka lainnya melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar,” jelasnya.<\/p>\n

Atas dugaan tersebut, JND disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).<\/p>\n

“Terhadap tersangka dilakukan penahanan sejak hari Senin, 06 Juni 2026 sampai dua puluh hari ke depan di mana tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang,” ujar Dapot.<\/p>\n

Sebelumnya, Kejati Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan enam tersangka lain dalam perkara tersebut. Mereka terdiri atas Dwi Purwantoro selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, YRW yang merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air periode Juli 2025 hingga Januari 2026, RS selaku Sekretaris Ditjen Cipta Karya, AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RW selaku Direktur CV TAS, dan JSR selaku Direktur PT BKS.<\/p>\n

Perkara ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi belanja rutin di lingkungan Kementerian PU. []\n

Redaksi08<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kejati Daerah Khusus Jakarta menetapkan Direktur PT Asaykhana sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi proyek fiktif belanja rutin Kementerian PU yang merugikan negara lebih dari Rp16 miliar. JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menetapkan Direktur PT Asaykhana berinisial JND sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan belanja rutin pada Sekretariat Direktorat Jenderal …<\/p>\n","protected":false},"author":85,"featured_media":194635,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[9295,481,35],"tags":[40728,29706,40726,8913,40725,15207,40729,40727,3892,40730],"class_list":["post-194634","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-jakarta","category-kasus","category-berita-nasional","tag-belanja-rutin","tag-ditjen-cipta-karya","tag-jnd","tag-kejaksaan","tag-kejati-daerah-khusus-jakarta","tag-kementerian-pu","tag-kerugian-negara-rp16-miliar","tag-korupsi-kementerian-pu","tag-proyek-fiktif","tag-pt-asaykhana"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/85"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=194634"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194634\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":194637,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194634\/revisions\/194637"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/194635"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=194634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=194634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=194634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}