{"id":194973,"date":"2026-07-11T20:40:58","date_gmt":"2026-07-11T12:40:58","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=194973"},"modified":"2026-07-11T20:40:58","modified_gmt":"2026-07-11T12:40:58","slug":"ketua-dprd-kaltim-usul-bbm-subsidi-diprioritaskan-bagi-pelat-kt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/ketua-dprd-kaltim-usul-bbm-subsidi-diprioritaskan-bagi-pelat-kt\/","title":{"rendered":"Ketua DPRD Kaltim Usul BBM Subsidi Diprioritaskan bagi Pelat KT"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em>DPRD Kaltim mengusulkan prioritas BBM subsidi bagi kendaraan pelat KT serta mutasi registrasi kendaraan luar daerah yang telah lama beroperasi di Kaltim untuk mengurangi antrean di SPBU.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SAMARINDA<\/strong> &#8211; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas\u2019ud mengusulkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diprioritaskan bagi kendaraan berpelat nomor KT. Kendaraan luar daerah yang telah lama beroperasi di Kaltim juga didorong melakukan mutasi registrasi kendaraan untuk menyesuaikan kuota BBM subsidi dengan jumlah kendaraan yang beroperasi di daerah tersebut.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Usulan itu disampaikan Hasanuddin saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (09\/07\/2026). Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kaltim.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hasanuddin mengatakan pemerintah dan pihak terkait tengah mengupayakan penambahan kuota BBM subsidi untuk Kaltim. Penambahan diperlukan karena pasokan yang tersedia dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Saat ini juga sedang diupayakan agar kuota khusus untuk Kaltim dapat ditambah,&#8221; ujar Hasanuddin.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut dia, tingginya konsumsi BBM subsidi tidak terlepas dari banyaknya kendaraan berpelat nomor luar daerah yang beroperasi dan mengisi bahan bakar di Kaltim. Sementara itu, penetapan kuota BBM subsidi disebut masih mengacu pada jumlah kendaraan yang terdaftar di masing-masing daerah.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk Kaltim turut digunakan kendaraan dari luar daerah. Dampaknya, ketersediaan BBM subsidi bagi kendaraan masyarakat setempat semakin terbatas dan antrean di sejumlah SPBU sulit dihindari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Persoalan ini tidak lepas dari banyaknya kendaraan berpelat luar yang ada di Kaltim. Padahal kuota itu ditentukan berdasarkan pelat kendaraan. Jadi kendaraan dari luar daerah ikut mengambil kuota BBM di Kaltim,&#8221; jelas Hasanuddin.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hasanuddin mengusulkan agar kendaraan berpelat nomor luar daerah yang telah lama beroperasi di Kaltim melakukan mutasi registrasi menjadi pelat nomor KT. Dengan demikian, data kendaraan yang menjadi dasar penghitungan kuota BBM subsidi diharapkan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Ternyata kuota itu ditentukan oleh plat nomor kendaraan, jadi maunya kami kendaraan berplat dari luar dimasukan plat kendaraan Kaltim, sehingga tidak mengambil kuota BBM subsidi Kaltim. Dengan begitu, kuota yang diberikan bisa disesuaikan dengan jumlah kendaraan di daerah ini,&#8221; kata Hasanuddin.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menilai penyesuaian registrasi kendaraan juga dapat membantu menjaga ketersediaan BBM subsidi di tengah meningkatnya mobilitas kendaraan akibat pembangunan dan pertumbuhan aktivitas ekonomi di Kaltim.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, Hasanuddin mengakui usulan tersebut belum dapat langsung diterapkan karena belum ada regulasi khusus yang mewajibkan kendaraan berpelat nomor luar daerah melakukan mutasi menjadi pelat KT maupun aturan yang membatasi penyaluran BBM subsidi berdasarkan asal pelat nomor kendaraan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Aturannya memang belum ada. Ini yang sedang kita godok agar ke depan kuota BBM untuk masyarakat Kaltim, khususnya kendaraan berpelat KT, bisa lebih diutamakan,&#8221; tegas politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">DPRD Kaltim berharap penambahan kuota dan penyusunan regulasi yang tepat dapat memastikan penyaluran BBM subsidi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mengurangi antrean kendaraan yang selama ini dikeluhkan pengguna SPBU di berbagai daerah di Kaltim. []\n<p style=\"text-align: justify;\">Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DPRD Kaltim mengusulkan prioritas BBM subsidi bagi kendaraan pelat KT serta mutasi registrasi kendaraan luar daerah yang telah lama beroperasi di Kaltim untuk mengurangi antrean di SPBU. SAMARINDA &#8211; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas\u2019ud mengusulkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diprioritaskan bagi kendaraan berpelat nomor KT. Kendaraan luar &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":195073,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,26,37],"tags":[17909,9351,128,160,5544,20630,41279,27441,4364,41280,41281,41283,41282,609,41284],"class_list":["post-194973","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kota-samarinda","tag-antrean-spbu","tag-bbm-subsidi","tag-dprd-kaltim","tag-hasanuddin-masud","tag-kalimantan-timur","tag-kendaraan-luar-daerah","tag-kuota-bbm-kaltim","tag-mutasi-kendaraan","tag-partai-golkar","tag-pelat-kt","tag-penambahan-kuota-bbm","tag-prioritas-bbm-subsidi","tag-registrasi-kendaraan","tag-samarinda","tag-spbu-kaltim"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194973","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=194973"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194973\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":195074,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/194973\/revisions\/195074"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/195073"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=194973"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=194973"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=194973"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}