{"id":195064,"date":"2026-07-11T20:46:12","date_gmt":"2026-07-11T12:46:12","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=195064"},"modified":"2026-07-11T20:46:12","modified_gmt":"2026-07-11T12:46:12","slug":"dprd-kaltim-dorong-kesetaraan-dukungan-bagi-sekolah-negeri-dan-swasta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-kaltim-dorong-kesetaraan-dukungan-bagi-sekolah-negeri-dan-swasta\/","title":{"rendered":"DPRD Kaltim Dorong Kesetaraan Dukungan bagi Sekolah Negeri dan Swasta"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em>Pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah lulusan SMP mendorong kebutuhan pembangunan sekolah baru serta penguatan sekolah swasta di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SANGATTA <\/strong>&#8211; Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) memicu persoalan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Penambahan sekolah negeri dinilai mendesak untuk mencegah calon siswa kesulitan memperoleh sekolah pada setiap tahun ajaran baru.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Persoalan tersebut disoroti Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, setelah mengikuti agenda Gerakan Langit Biru Indonesia Asri di kawasan Polder Ilham Maulana, Sangatta, Jumat sore (10\/07\/2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Agus, laju pertumbuhan penduduk di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan tidak sebanding dengan penambahan fasilitas pendidikan jenjang menengah. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan Pemprov Kaltim yang memiliki kewenangan mengelola pendidikan SMA dan SMK.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Begitu cepatnya penduduk kita di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan secara khusus. Nah, ini yang menjadi PR,&#8221; ujar Agus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah negeri baru. Upaya tersebut dinilai dapat membantu mengurangi tekanan penerimaan murid baru di dua kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kutim itu.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Agus mengatakan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan telah mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026. Sementara itu, rencana pembangunan sekolah negeri baru di Sangatta Utara masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum dapat beroperasi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Tinggal beberapa proses dan tahun ini SMA Negeri 2 Sangatta Selatan itu sudah menerima siswa baru tahun ajaran 2026 ini,&#8221; katanya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia meyakini persoalan daya tampung dapat berangsur teratasi apabila SMA Negeri 2 Sangatta Selatan beroperasi secara normal dan pembangunan sekolah baru di Sangatta Utara segera diselesaikan. Keberadaan kedua sekolah tersebut diharapkan dapat mendistribusikan calon siswa secara lebih merata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Agus mengonfirmasi bahwa jumlah lulusan SMP pada 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, ia menyebut seluruh lulusan sebenarnya dapat tertampung apabila kapasitas sekolah negeri dan swasta dihitung secara keseluruhan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Persoalan muncul karena sebagian besar orang tua lebih memilih sekolah negeri. Selain dianggap memiliki kualitas lebih baik, sekolah negeri juga dinilai lebih terjangkau dibandingkan sekolah swasta yang membebankan biaya pendidikan lebih tinggi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai anggota komisi yang membidangi pendidikan, Agus mengaku telah memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim agar tidak mengabaikan keberlangsungan sekolah swasta. Pemprov Kaltim, menurutnya, perlu memberikan dukungan yang setara agar sekolah swasta dapat berkembang dan meningkatkan kualitasnya bersama sekolah negeri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mencontohkan perkembangan sekolah swasta di Kota Balikpapan yang dinilai mampu bersaing dengan sekolah negeri. Kondisi serupa diharapkan dapat diwujudkan di Kutim melalui dukungan anggaran, peningkatan fasilitas, dan penguatan kualitas tenaga pendidik.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Agus juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat yang menganggap sekolah negeri selalu lebih unggul daripada sekolah swasta. Ia mencontohkan Sekolah Darussalam di Sangatta yang dikelola yayasan milik Perseroan Terbatas (PT) Kaltim Prima Coal (KPC). Sekolah tersebut dinilai memiliki kualitas pendidikan yang baik dan lulusan yang mampu bersaing untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Kalau saya sih menyarankan seperti itu, tapi kita juga memberikan masukan ke Gubernur Kalimantan Timur supaya memberikan perhatian lebih, perlakuannya sama antara sekolah swasta dengan sekolah negeri yang ada,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait usulan agar program Gratispol diprioritaskan bagi siswa SMA swasta karena biaya pendidikannya relatif mahal, Agus menilai kebijakan tersebut belum dapat diterapkan secara penuh. Namun, DPRD Kaltim tetap dapat mendorong peningkatan perhatian terhadap sekolah swasta melalui fungsi pengawasan dan penyusunan kebijakan anggaran.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa salah satu bantuan yang telah berjalan ialah pemberian seragam gratis setiap tahun bagi siswa SMA dan SMK oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Pemerintah juga menyediakan program beasiswa bagi siswa yang memenuhi persyaratan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, seorang siswa tidak diperbolehkan menerima bantuan pendidikan secara ganda. Siswa yang telah memperoleh beasiswa dari pemerintah kabupaten atau kota, Program Indonesia Pintar (PIP), maupun pihak swasta tidak dapat kembali menerima bantuan serupa dari Pemprov Kaltim.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Agus, proses seleksi penerima bantuan harus dilakukan secara ketat agar program pendidikan tepat sasaran, merata, dan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Memang gratis poll hari ini juga benar-benar harus tepat sasaran. Nah, tidak boleh melulu hanya satu ini satu kelompok,&#8221; pungkasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Penambahan sekolah negeri dan penguatan sekolah swasta diharapkan dapat memperluas akses pendidikan menengah di Kutim. Kebijakan tersebut juga diperlukan agar peningkatan jumlah lulusan SMP tidak terus menimbulkan persoalan daya tampung pada setiap pelaksanaan penerimaan murid baru. []\n<p style=\"text-align: justify;\">Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah lulusan SMP mendorong kebutuhan pembangunan sekolah baru serta penguatan sekolah swasta di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. SANGATTA &#8211; Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) memicu persoalan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, Kabupaten &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":77,"featured_media":195065,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,26,480],"tags":[10663,41081,41299,128,9463,1184,18897,911,846,1699,41082,14704,7348,24832,33231,25171,15906,33554,15232,11234,6655,41298],"class_list":["post-195064","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kabupaten-kutai-timur","tag-agus-aras","tag-daya-tampung-sekolah","tag-disdik-kaltim","tag-dprd-kaltim","tag-gratispol","tag-kaltim-prima-coal","tag-komisi-iv-dprd-kaltim","tag-kpc","tag-kutai-timur","tag-kutim","tag-lulusan-smp","tag-pemkab-kutim","tag-pemprov-kaltim","tag-pendidikan-kutim","tag-penerimaan-murid-baru","tag-pip","tag-program-indonesia-pintar","tag-sangatta-selatan","tag-sangatta-utara","tag-sekolah-negeri","tag-sekolah-swasta","tag-sma-negeri-2-sangatta-selatan"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/195064","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/77"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=195064"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/195064\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":195080,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/195064\/revisions\/195080"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/195065"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=195064"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=195064"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=195064"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}