{"id":195670,"date":"2026-07-14T22:35:03","date_gmt":"2026-07-14T14:35:03","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=195670"},"modified":"2026-07-14T22:35:03","modified_gmt":"2026-07-14T14:35:03","slug":"as-pertimbangkan-sanksi-baru-terhadap-mahkamah-pidana-internasional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/as-pertimbangkan-sanksi-baru-terhadap-mahkamah-pidana-internasional\/","title":{"rendered":"AS Pertimbangkan Sanksi Baru terhadap Mahkamah Pidana Internasional"},"content":{"rendered":"

Pemerintahan Donald Trump mempertimbangkan sanksi dan tekanan diplomatik terhadap Mahkamah Pidana Internasional karena dinilai melampaui mandat serta mengancam kepentingan Amerika Serikat.<\/em><\/p>\n

JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump mempertimbangkan berbagai langkah untuk melemahkan peran Mahkamah Pidana Internasional<\/em> (International Criminal Court<\/em>\/ICC). Langkah tersebut diambil karena pemerintahan Trump menilai ICC telah melampaui mandat awalnya dan berpotensi mengancam kedaulatan serta kepentingan warga negara AS.<\/p>\n

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyatakan ICC pada awal pembentukannya ditujukan untuk menangani pelanggaran hukum internasional yang paling berat. Namun, menurutnya, fungsi lembaga tersebut telah berubah dari tujuan semula.<\/p>\n

“[Tetapi ternyata menjadi]<\/span> sesuatu yang jauh lebih radikal dan ekstrem,” kata Rubio, sebagaimana diwartakan Reuters dan dilansir CNN Indonesia, Selasa, (14\/07\/2026).<\/p>\n

Rubio juga menegaskan pemerintahan Trump tidak akan membiarkan ICC mengambil langkah yang dinilai dapat mengancam personel AS.<\/p>\n

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi terhadap ICC. Langkah yang dipertimbangkan meliputi larangan perjalanan, pencabutan visa, peningkatan sanksi terhadap ICC beserta organisasi afiliasinya, hingga upaya diplomatik untuk mendorong negara-negara anggota menarik diri dari pengadilan tersebut.<\/p>\n

“Tidak ada opsi diplomatik yang akan dikesampingkan dalam kampanye untuk membongkar ancaman yang ditimbulkan oleh ICC terhadap warga Amerika,” demikian pernyataan resmi Kemlu AS.<\/p>\n

Dalam artikel opini yang diterbitkan Wall Street Journal<\/em>, Rubio juga menyinggung adanya dorongan dari sejumlah aktivis agar ICC mengusut personel AS terkait kebijakan deportasi migran pada masa pemerintahan Trump maupun operasi militer AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkotika.<\/p>\n

“Saat ini, ICC dan sekutunya sedang melancarkan perang melawan negara kita, bukan dengan peluru dan rudal, tetapi dengan undang-undang, perjanjian, dan kekuatan yang disebut hukum internasional,” kata Rubio.<\/p>\n

Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap tegas pemerintahan Trump terhadap keberadaan ICC yang dinilai telah bergeser dari mandat awalnya. Kebijakan lanjutan yang akan ditempuh Washington diperkirakan berpotensi memengaruhi hubungan AS dengan negara-negara anggota ICC serta dinamika penegakan hukum internasional. []\n

Redaksi1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemerintahan Donald Trump mempertimbangkan sanksi dan tekanan diplomatik terhadap Mahkamah Pidana Internasional karena dinilai melampaui mandat serta mengancam kepentingan Amerika Serikat. JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump mempertimbangkan berbagai langkah untuk melemahkan peran Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court\/ICC). Langkah tersebut diambil karena pemerintahan Trump menilai ICC telah melampaui mandat …<\/p>\n","protected":false},"author":92,"featured_media":195672,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[19,2254],"tags":[9642,4250,42206,6796,16290,16680,27675,42203,42204,27676,11836,15487,42205,15329,11989],"class_list":["post-195670","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-hotnews","category-berita-internasional","tag-amerika-serikat","tag-as","tag-deportasi-migran","tag-donald-trump","tag-hubungan-internasional","tag-hukum-internasional","tag-icc","tag-international-criminal-court","tag-kemlu-as","tag-mahkamah-pidana-internasional","tag-marco-rubio","tag-reuters","tag-sanksi-icc","tag-wall-street-journal","tag-washington"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/195670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/92"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=195670"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/195670\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":195675,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/195670\/revisions\/195675"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/195672"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=195670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=195670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=195670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}