{"id":197063,"date":"2026-07-22T20:56:56","date_gmt":"2026-07-22T12:56:56","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=197063"},"modified":"2026-07-23T00:05:02","modified_gmt":"2026-07-22T16:05:02","slug":"apip-kaltara-susun-strategi-pulihkan-kapabilitas-pengawasan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/apip-kaltara-susun-strategi-pulihkan-kapabilitas-pengawasan\/","title":{"rendered":"APIP Kaltara Susun Strategi Pulihkan Kapabilitas Pengawasan"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em>APIP se-Kaltara menyusun strategi peningkatan kapabilitas minimal Level 3 sekaligus memperkuat pengawasan terhadap MBG, Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih, dan Program Tiga Juta Rumah.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>MALINAU<\/strong> &#8211; Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) se-Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan peningkatan kapabilitas minimal mencapai Level 3 di tengah perubahan indikator penilaian dan bertambahnya tugas mengawal program strategis nasional. Strategi bersama untuk mencapai target tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) APIP se-Kaltara di Malinau, Rabu (22\/07\/2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kepala Inspektorat Kabupaten Malinau Dhani Subroto mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar inspektorat di Indonesia mengalami penurunan tingkat kapabilitas setelah terbitnya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cMelalui rakor ini, kami berharap dapat menyusun strategi dan langkah bersama agar kapabilitas APIP di Kalimantan Utara kembali meningkat, minimal mencapai Level 3,\u201d katanya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rakor yang dibuka Bupati Malinau tersebut juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antar-APIP dalam menghadapi tuntutan pengawasan yang semakin kompleks. Forum itu, sebagaimana diberitakan Pemerintah Kabupaten Malinau, Rabu, (22\/07\/2026), mempertemukan unsur pengawasan internal dari berbagai daerah di Kaltara.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Dhani, APIP tidak hanya bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, tetapi juga harus memastikan program prioritas pemerintah pusat berjalan sesuai ketentuan. Tugas tersebut harus dilaksanakan ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dan peningkatan kebutuhan pembangunan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cDalam kondisi tersebut, pemerintah daerah tetap dituntut mampu menyelenggarakan pembangunan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Salah satu fokus rakor ialah pengawasan terhadap kinerja kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional. Tiga program yang menjadi perhatian meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih, dan Program Tiga Juta Rumah.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengawasan dinilai perlu diperkuat karena masih terdapat persoalan mengenai pembagian tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tersebut. Rakor menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus memperjelas peran APIP pada setiap tahapan pengawasan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain pengawalan program nasional, peserta membahas arah prioritas pengawasan setelah perubahan indikator kapabilitas APIP. Koordinasi, pertukaran pengalaman, dan penguatan kolaborasi diharapkan dapat membantu inspektorat daerah menyesuaikan sistem pengawasan dengan standar penilaian terbaru.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Forum tersebut juga ditargetkan menghasilkan peta jalan atau roadmap, rencana aksi atau action plan, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kapasitas pengawasan internal di Kaltara.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rakor menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BPKP, dan perwakilan inspektorat daerah yang dinilai memiliki praktik pengawasan yang baik. Materi pembahasan mencakup tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cHarapannya, melalui forum ini seluruh APIP di Kalimantan Utara dapat saling berbagi pengalaman, memperkuat sinergi, serta meningkatkan kualitas pengawasan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,\u201d tutup Dhani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Penguatan kapabilitas APIP diharapkan membuat pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga mampu mendeteksi risiko sejak dini, mencegah penyimpangan, dan memastikan program strategis memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. []\n<p style=\"text-align: justify;\">Redaksi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>APIP se-Kaltara menyusun strategi peningkatan kapabilitas minimal Level 3 sekaligus memperkuat pengawasan terhadap MBG, Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih, dan Program Tiga Juta Rumah. MALINAU &#8211; Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) se-Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan peningkatan kapabilitas minimal mencapai Level 3 di tengah perubahan indikator penilaian dan bertambahnya tugas mengawal program strategis nasional. Strategi bersama untuk &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":197069,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,27,2291],"tags":[44306,2579,44311,44308,44309,44310,12594,42692,9302,9319,44315,44312,44313,44307,44314,10787,20617],"class_list":["post-197063","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-kalimantan-utara-kaltara","category-kabupaten-malinau-provinsi-kalimantan-utara","tag-apip-kaltara","tag-bpk","tag-bpkp-nomor-6-tahun-2025","tag-dhani-subroto","tag-inspektorat-malinau","tag-kapabilitas-apip-level-3","tag-koperasi-desa-merah-putih","tag-koperasi-kelurahan-merah-putih","tag-makan-bergizi-gratis","tag-mbg","tag-pemerintah-kabupaten-malinau","tag-pengawasan-program-strategis-nasional","tag-program-tiga-juta-rumah","tag-rakor-apip-malinau","tag-spi-kpk","tag-spip","tag-tata-kelola-pemerintahan"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/197063","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=197063"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/197063\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":197070,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/197063\/revisions\/197070"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/197069"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=197063"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=197063"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=197063"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}