{"id":197395,"date":"2026-07-24T13:36:09","date_gmt":"2026-07-24T05:36:09","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=197395"},"modified":"2026-07-24T13:36:45","modified_gmt":"2026-07-24T05:36:45","slug":"forkopimda-aceh-sepakati-penguatan-penanganan-aktivitas-lgbt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/forkopimda-aceh-sepakati-penguatan-penanganan-aktivitas-lgbt\/","title":{"rendered":"Forkopimda Aceh Sepakati Penguatan Penanganan Aktivitas LGBT"},"content":{"rendered":"

Pemerintah Aceh dan Forkopimda menyepakati langkah awal penyusunan kebijakan penanganan aktivitas LGBT sekaligus membahas penanganan pertambangan ilegal di wilayah Aceh.<\/em><\/p>\n

ACEH<\/strong> – Pemerintah Aceh bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menyepakati langkah awal untuk memperkuat upaya penanganan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender<\/em> (LGBT<\/em>) di wilayah tersebut. Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat yang juga membahas sejumlah persoalan strategis lain, termasuk aktivitas pertambangan ilegal.<\/p>\n

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengatakan pembahasan saat ini masih berada pada tahap penyamaan komitmen antarlembaga. Menurutnya, langkah teknis dan poin-poin kebijakan akan segera disusun setelah adanya kesepakatan bersama.<\/p>\n

“Kami tadi buat kesepakatan dalam memberantas LGBT,” kata Muzakir Manaf, sebagaimana dilansir Metro TV, Jumat, (24\/07\/2026).<\/p>\n

“Tapi belum ada poin-poin apa yang perlu kita buat, tadi hanya menyepakati kesepakatan. Insyaallah secepat mungkin (dilaksanakan),” ujarnya.<\/p>\n

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menyampaikan penyebaran konten LGBT<\/em> di ruang digital maupun komunitas tertentu dinilai semakin meluas dan menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, aktivitas tersebut terindikasi muncul di sejumlah lokasi, seperti kafe, warung kopi, barbershop<\/em>, dan pusat kebugaran.<\/p>\n

“LGBT ini dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual termasuk HIV AIDS. Berpotensi menimbulkan keresahan sosial, polemik di masyarakat, dan bertentangan dengan norma yang berlaku di Aceh,” katanya.<\/p>\n

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh berencana merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Gugus Tugas Pencegahan Pornografi, memperkuat ketahanan keluarga melalui pola asuh dan disiplin positif, serta membentuk tim terpadu bersama Forkopimda Aceh untuk melakukan pencegahan dan pemantauan aktivitas di ruang publik maupun media sosial.<\/p>\n

“Perlunya dibentuk tim terpadu untuk mengantisipasi dan memantau aktivitas LGBT di ranah publik dan media sosial,” tegas M. Nasir.<\/p>\n

Selain isu tersebut, rapat juga membahas maraknya pertambangan ilegal di sejumlah wilayah Aceh. Pemerintah daerah menyiapkan langkah berupa sosialisasi bahaya merkuri, penertiban terpadu bersama Aparat Penegak Hukum (APH), koordinasi lintas instansi, serta mendorong legalisasi melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bersama pemerintah kabupaten\/kota.<\/p>\n

\u201cUntuk itu perlu diterbitkan maklumat bersama Forkopimda Aceh, dan melakukan bimbingan dan pengawasan ke jajaran masing-masing,\u201d ujar M. Nasir. []\n

Redaksi08<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemerintah Aceh dan Forkopimda menyepakati langkah awal penyusunan kebijakan penanganan aktivitas LGBT sekaligus membahas penanganan pertambangan ilegal di wilayah Aceh. ACEH – Pemerintah Aceh bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menyepakati langkah awal untuk memperkuat upaya penanganan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di wilayah tersebut. Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat yang juga …<\/p>\n","protected":false},"author":85,"featured_media":197396,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[9561,17,35],"tags":[8373,11745,21805,44752,7848,42820,44751,44750,44756,44754,14004,44753,44755],"class_list":["post-197395","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-aceh","category-headlines","category-berita-nasional","tag-aceh","tag-aph","tag-banda-aceh","tag-forkopimda-aceh","tag-lgbt","tag-m-nasir","tag-mualem","tag-muzakir-manaf","tag-pemerintah-aceh","tag-pergub-aceh","tag-pertambangan-ilegal","tag-sekda-aceh","tag-wpr"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/197395","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/85"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=197395"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/197395\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":197397,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/197395\/revisions\/197397"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/197396"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=197395"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=197395"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=197395"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}