Oleh: Amy Maulana
\nExpert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi<\/p>\n
MOSKOW<\/strong> \u2013 Piala Dunia 2026 seharusnya dikenang sebagai tonggak baru dalam sejarah sepak bola. Untuk pertama kalinya, turnamen tersebut mempertemukan 48 tim nasional dan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada negara-negara dari berbagai kawasan. Namun, di balik kemegahan penyelenggaraannya, sejumlah kontroversi di luar lapangan justru menguji kredibilitas Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).<\/p>\n Persoalan yang muncul bukan semata-mata berkaitan dengan keputusan wasit atau hasil pertandingan. Perdebatan telah berkembang menjadi persoalan yang lebih mendasar, yakni independensi lembaga olahraga, konsistensi penerapan aturan, transparansi pengambilan keputusan, serta hubungan antara sepak bola dan kekuasaan politik.<\/p>\n Salah satu peristiwa yang paling menyita perhatian adalah kartu merah yang diterima penyerang tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, ketika menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar. Hukuman tersebut semula membuat Balogun tidak dapat bermain dalam pertandingan berikutnya melawan Belgia.<\/p>\n Kontroversi membesar setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino dan meminta agar keputusan tersebut ditinjau kembali. Komite Disiplin FIFA kemudian menangguhkan larangan bermain Balogun selama satu tahun sehingga ia dapat tampil menghadapi Belgia. Keputusan itu menuai kritik, termasuk dari Asosiasi Sepak Bola Norwegia dan sejumlah pejabat sepak bola Eropa.<\/p>\n Trump menyatakan bahwa dirinya hanya meminta peninjauan karena menganggap pelanggaran Balogun tidak layak diganjar kartu merah. Ia membantah telah menekan FIFA untuk mengubah keputusan. Infantino juga menegaskan bahwa badan yudisial FIFA bekerja secara independen dan mengambil keputusan berdasarkan peraturan serta fakta dalam setiap perkara.<\/p>\n Penjelasan tersebut penting dicatat untuk menjaga keberimbangan. Namun, persoalan etiknya tidak serta-merta selesai. Ketika seorang kepala negara menghubungi pimpinan badan olahraga internasional untuk membicarakan hukuman pemain negaranya, batas antara dukungan politik dan intervensi kelembagaan menjadi semakin kabur.<\/p>\n Persoalannya bukan apakah seorang kepala negara boleh mendukung tim nasionalnya. Dukungan tersebut merupakan hal yang wajar. Persoalan muncul ketika dukungan itu disampaikan melalui akses langsung kepada pimpinan lembaga yang sedang menangani keputusan disipliner.<\/p>\n Dalam konteks inilah independensi FIFA dipertaruhkan. Sebuah lembaga olahraga tidak cukup hanya menyatakan bahwa badan pengadilannya independen. Independensi juga harus terlihat dalam prosedur, alasan keputusan, konsistensi penerapan peraturan, dan keterbukaan kepada publik.<\/p>\n Apabila sebuah keputusan berubah setelah adanya komunikasi dari pemimpin negara yang berkepentingan, publik wajar mempertanyakan apakah perubahan itu benar-benar lahir dari evaluasi hukum olahraga atau dipengaruhi oleh kekuatan politik.<\/p>\n Analis politik asal Georgia sekaligus pendiri lembaga penelitian SIKHA Foundation, Archil Sikharulidze, memandang kasus Balogun sebagai bagian dari kecenderungan yang telah berlangsung lama. Menurutnya, olahraga dalam situasi geopolitik yang penuh konflik tidak lagi berdiri sebagai ruang yang sepenuhnya terpisah dari politik.<\/p>\n Pandangan tersebut tidak berarti bahwa setiap keputusan olahraga pasti dikendalikan oleh pemerintah. Namun, sejarah menunjukkan bahwa olahraga sering digunakan sebagai sarana diplomasi, pembentukan citra negara, penyampaian pesan politik, hingga pemberian atau pencabutan legitimasi internasional.<\/p>\n Piala Dunia, Olimpiade, dan kompetisi internasional lainnya memiliki daya jangkau yang sangat luas. Karena itu, ajang olahraga menjadi ruang yang menarik bagi pemerintah untuk membangun pengaruh dan memperkuat posisi politiknya.<\/p>\n Kasus Balogun menunjukkan betapa rentannya batas antara olahraga dan politik. Ketika proses disipliner diperdebatkan bukan hanya oleh pelatih, pemain, atau federasi sepak bola, melainkan juga oleh presiden sebuah negara, sepak bola tidak lagi sekadar dipandang sebagai pertandingan di lapangan.<\/p>\n Selain persoalan politik, kritik juga mengarah pada penggunaan sistem asisten wasit video atau video assistant referee (VAR). Teknologi tersebut awalnya dikembangkan untuk membantu wasit memperbaiki kesalahan yang jelas dalam sejumlah kejadian penting, seperti gol, penalti, kartu merah langsung, dan kekeliruan identitas pemain.<\/p>\n Namun, VAR tidak menghilangkan kontroversi. Dalam sejumlah pertandingan Piala Dunia 2026, keputusan yang melibatkan VAR tetap memicu protes karena rekaman video masih harus ditafsirkan oleh manusia. Teknologi dapat menyediakan gambar yang lebih terperinci, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada penilaian wasit dan interpretasi terhadap peraturan.<\/p>\n Di sinilah muncul kesalahpahaman mengenai fungsi VAR. Teknologi tersebut sering dianggap mampu menghasilkan kebenaran yang mutlak. Padahal, VAR pada dasarnya hanya menyediakan informasi tambahan untuk membantu proses pengambilan keputusan.<\/p>\n Pada persoalan yang bersifat objektif, seperti posisi ofsaid yang dapat diukur melalui teknologi, VAR relatif mudah digunakan. Namun, keputusan mengenai intensitas pelanggaran, gerakan tangan, kontak fisik, atau kelayakan sebuah tindakan untuk diganjar kartu merah tetap mengandung unsur penafsiran.<\/p>\n Perdebatan mengenai selisih beberapa milimeter dalam posisi ofsaid juga menimbulkan persoalan tersendiri. Ketepatan memang diperlukan, tetapi sepak bola bukan sekadar persoalan pengukuran geometris. Olahraga ini juga tumbuh dari spontanitas, kecepatan, emosi, kesalahan manusia, dan ketidakpastian.<\/p>\n Sepak bola modern akhirnya menghadapi pilihan yang tidak sederhana: mengejar ketepatan teknis setinggi mungkin atau tetap memberikan ruang bagi penilaian manusia. Kedua unsur tersebut dapat dipadukan, tetapi tidak mungkin sepenuhnya menghapus ketegangan antara kepastian teknologi dan subjektivitas manusia.<\/p>\n Karena itu, pembenahan VAR tidak cukup dilakukan dengan menambah kamera atau mempercepat pemeriksaan. FIFA perlu memastikan adanya keseragaman kriteria, peningkatan kompetensi wasit, transparansi penjelasan keputusan, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipahami oleh pemain dan penonton.<\/p>\n Di sisi lain, FIFA terus mengembangkan aturan disipliner untuk mengendalikan perilaku pemain, ofisial, dan anggota tim. Tujuannya dapat dipahami, yakni menjaga ketertiban pertandingan dan melindungi kewibawaan wasit.<\/p>\n Namun, regulasi yang terlalu luas juga dapat menciptakan kesan bahwa sepak bola bergerak menuju kompetisi yang menuntut kepatuhan secara berlebihan. Emosi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertandingan. Protes yang mengandung kekerasan atau penghinaan tentu harus ditindak, tetapi ekspresi spontan tidak seharusnya diperlakukan sama dengan intimidasi.<\/p>\n FIFA perlu membedakan antara disiplin yang menjaga integritas pertandingan dan pengendalian yang justru menghilangkan karakter olahraga. Peraturan yang baik tidak hanya tegas, tetapi juga proporsional, mudah dipahami, dan diterapkan secara konsisten.<\/p>\n Transparansi juga dibutuhkan dalam program antidoping. FIFA telah menyusun rencana pengujian dan bekerja sama dengan lembaga antidoping di negara-negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Namun, kredibilitas program tersebut tetap bergantung pada keterbukaan prosedur, keseragaman pemeriksaan, serta independensi lembaga yang menjalankannya.<\/p>\n Persoalan lain yang terus membayangi olahraga internasional adalah tuduhan mengenai penerapan standar ganda. Rusia, misalnya, diskors dari kompetisi FIFA dan Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) sejak Februari 2022 setelah invasi terhadap Ukraina. Keputusan tersebut mencakup tim nasional maupun klub-klub Rusia dan diberlakukan hingga pemberitahuan lebih lanjut.<\/p>\n Sikharulidze memandang perlakuan terhadap Rusia sebagai contoh bahwa sanksi olahraga tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuatan geopolitik. Ia mempertanyakan mengapa negara-negara lain yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak selalu menghadapi konsekuensi olahraga yang serupa.<\/p>\n Pandangan tersebut merupakan kritik politik yang perlu dibaca secara hati-hati. Setiap konflik memiliki konteks hukum, politik, dan kelembagaan yang berbeda. Oleh karena itu, membandingkan sanksi terhadap beberapa negara tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan fakta bahwa negara-negara tersebut sama-sama terlibat dalam tindakan militer.<\/p>\n Meskipun demikian, pertanyaan mengenai konsistensi tetap sah diajukan. Apabila lembaga olahraga menjatuhkan sanksi dengan alasan pelanggaran terhadap perdamaian, integritas, atau nilai kemanusiaan, lembaga tersebut harus mampu menjelaskan parameter yang digunakan.<\/p>\n Tanpa ukuran yang transparan, sanksi mudah dipersepsikan sebagai instrumen politik negara atau kelompok negara yang memiliki pengaruh lebih besar dalam lembaga olahraga internasional.<\/p>\n Pada 7 Juli 2026, Komite Olimpiade Internasional (IOC) secara bersyarat mencabut penangguhan terhadap Komite Olimpiade Rusia. Namun, keterlibatan kembali atlet Rusia tetap berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan antidoping dan persyaratan kelembagaan lainnya. Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keputusan olahraga internasional dapat berkembang mengikuti keadaan hukum, politik, dan kelembagaan.<\/p>\n Perubahan semacam itu seharusnya mendorong FIFA, UEFA, dan IOC untuk membangun mekanisme evaluasi berkala. Sanksi tidak boleh berlaku tanpa batas tanpa penjelasan mengenai indikator pencabutan, syarat pemulihan keanggotaan, dan proses keberatan yang tersedia.<\/p>\n Risiko terbesar yang dihadapi FIFA dan UEFA bukan sekadar kritik dari federasi anggota atau ketegangan dengan pemerintah. Risiko yang lebih besar adalah hilangnya kepercayaan penonton.<\/p>\n Kepercayaan merupakan modal utama setiap lembaga olahraga. Penonton bersedia menerima keputusan yang tidak menguntungkan tim mereka selama prosesnya dianggap adil, konsisten, dan terbuka. Sebaliknya, keputusan yang benar secara hukum sekalipun dapat kehilangan legitimasi apabila dibuat melalui proses yang tertutup dan menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus.<\/p>\n Dalam konteks perluasan peserta Piala Dunia, Infantino menegaskan bahwa turnamen tersebut harus diselenggarakan untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk Eropa dan Amerika Selatan. Gagasan itu memiliki dasar yang kuat karena sepak bola telah berkembang menjadi olahraga global yang pemain dan pendukungnya tersebar di hampir seluruh negara.<\/p>\n Perluasan partisipasi dapat memperkuat representasi kawasan Afrika, Asia, Amerika Utara, Amerika Tengah, Karibia, dan Oseania. Namun, inklusivitas tidak boleh berhenti pada penambahan jumlah peserta.<\/p>\n FIFA juga harus memastikan bahwa setiap federasi memperoleh perlakuan yang setara dalam proses disipliner, perwasitan, akses pertandingan, pengelolaan komersial, dan pengambilan keputusan kelembagaan.<\/p>\n Turnamen yang menghadirkan lebih banyak negara tidak otomatis menjadi lebih demokratis apabila kekuasaan tetap terpusat dan aturan dapat berubah setelah adanya tekanan dari pihak yang memiliki akses politik.<\/p>\n Harapan agar sepak bola benar-benar bebas dari politik mungkin sulit diwujudkan. Negara membiayai pembangunan stadion, mengatur keamanan, menerbitkan visa, mempromosikan pariwisata, serta menggunakan keberhasilan olahraga sebagai bagian dari kebanggaan nasional.<\/p>\n Dengan demikian, hubungan antara politik dan sepak bola tidak mungkin dihapus sepenuhnya. Hal yang dapat dilakukan adalah membatasi pengaruh politik melalui aturan yang transparan, mekanisme pengawasan, independensi badan yudisial, dan pertanggungjawaban publik.<\/p>\n Kasus Balogun bukan hanya perdebatan mengenai benar atau salahnya sebuah kartu merah. Kasus tersebut merupakan ujian terhadap kemampuan FIFA mempertahankan jarak dari kekuasaan politik.<\/p>\n Kontroversi VAR juga bukan semata-mata persoalan kecanggihan teknologi. Persoalannya terletak pada konsistensi interpretasi, kompetensi penggunanya, dan keterbukaan dalam menjelaskan keputusan.<\/p>\n Demikian pula, perdebatan mengenai sanksi terhadap Rusia tidak hanya berkaitan dengan satu negara. Perdebatan tersebut menyentuh pertanyaan yang lebih luas mengenai dasar, konsistensi, dan legitimasi sanksi olahraga internasional.<\/p>\n Piala Dunia 2026 pada akhirnya tidak hanya meninggalkan catatan mengenai pertandingan, gol, dan prestasi para pemain. Turnamen tersebut juga meninggalkan peringatan bahwa integritas olahraga tidak dapat dijaga hanya dengan slogan tentang netralitas.<\/p>\n FIFA harus membuktikan netralitas melalui prosedur yang konsisten, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keberanian menolak perlakuan khusus bagi siapa pun\u2014baik pemain terkenal, negara tuan rumah, maupun pemimpin politik.<\/p>\n Ketika kontroversi di luar lapangan lebih banyak diperbincangkan daripada permainan, pihak yang paling dirugikan bukan hanya FIFA. Para pemain kehilangan penghargaan atas prestasinya, sedangkan penggemar kehilangan keyakinan bahwa pertandingan berlangsung dalam sistem yang adil.<\/p>\n Sepak bola dapat hidup dengan kesalahan wasit, drama pertandingan, dan kekalahan yang menyakitkan. Namun, sepak bola akan sulit bertahan apabila publik tidak lagi memercayai lembaga yang mengaturnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oleh: Amy Maulana Expert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi MOSKOW \u2013 Piala Dunia 2026 seharusnya dikenang sebagai tonggak baru dalam sejarah sepak bola. Untuk pertama kalinya, turnamen tersebut mempertemukan 48 tim nasional dan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada negara-negara dari berbagai kawasan. Namun, di balik kemegahan penyelenggaraannya, sejumlah kontroversi di luar lapangan justru …<\/p>\n","protected":false},"author":83,"featured_media":197719,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[7,2254,6619],"tags":[9642,45345,45330,9753,45332,6796,3827,45329,45337,11089,24491,45340,45334,16122,45333,45338,45341,9684,45339,45342,9546,45161,45336,45335,2682,22589,14692,45331,45344,45343,45328,6769,3205],"class_list":["post-197717","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-breaking-news","category-berita-internasional","category-opini","tag-amerika-serikat","tag-antidoping-fifa","tag-archil-sikharulidze","tag-belgia","tag-bosnia-dan-herzegovina","tag-donald-trump","tag-fifa","tag-folarin-balogun","tag-geopolitik-olahraga","tag-georgia","tag-gianni-infantino","tag-integritas-sepak-bola","tag-intervensi-trump","tag-ioc","tag-kartu-merah-balogun","tag-kontroversi-fifa","tag-krisis-kepercayaan-fifa","tag-moskow","tag-netralitas-fifa","tag-perwasitan-piala-dunia","tag-piala-dunia-2026","tag-pialadunia2026","tag-politik-sepak-bola","tag-politisasi-olahraga","tag-rusia","tag-sanksi-rusia","tag-sepakbola","tag-sikha-foundation","tag-standar-ganda-olahraga","tag-teknologi-var","tag-uefa","tag-ukraina","tag-var"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/197717","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/83"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=197717"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/197717\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":197821,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/197717\/revisions\/197821"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/197719"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=197717"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=197717"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=197717"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}