{"id":198320,"date":"2026-07-30T13:22:53","date_gmt":"2026-07-30T05:22:53","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=198320"},"modified":"2026-07-30T13:23:42","modified_gmt":"2026-07-30T05:23:42","slug":"kemhan-pastikan-kenaikan-tunjangan-berdasarkan-kelas-jabatan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/kemhan-pastikan-kenaikan-tunjangan-berdasarkan-kelas-jabatan\/","title":{"rendered":"Kemhan Pastikan Kenaikan Tunjangan Berdasarkan Kelas Jabatan"},"content":{"rendered":"

Pemerintah menerbitkan dua Perpres yang mengatur penyesuaian tunjangan kinerja prajurit TNI dan pegawai Kemhan sebagai bentuk apresiasi atas reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja.<\/em><\/p>\n

JAKARTA<\/strong> – Pemerintah resmi menyesuaikan tunjangan kinerja bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui dua Peraturan Presiden (Perpres) yang baru diterbitkan. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong peningkatan profesionalisme aparatur pertahanan dalam menjalankan tugas negara.<\/p>\n

Penyesuaian tunjangan kinerja itu diatur dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2026 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026. Kementerian Pertahanan menyatakan telah menerima salinan kedua regulasi tersebut dan mulai menindaklanjuti pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n

“Benar, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden terkait penyesuaian tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan Rico Ricardo sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis (30\/07\/2026).<\/p>\n

Kemhan menyambut positif kebijakan tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap hasil reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja di lingkungan Kemhan serta TNI.<\/p>\n

“Kami berharap penyesuaian ini semakin memotivasi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengabdian dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara serta mendukung program-program strategis pemerintah,” ujarnya.<\/p>\n

Rico menjelaskan besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam lampiran Perpres ditetapkan berdasarkan kelas jabatan, bukan berdasarkan pangkat.<\/p>\n

“Namun perlu diluruskan bahwa yang diatur bukan berdasarkan pangkat bintang 4, melainkan berdasarkan jabatan,” katanya.<\/p>\n

Dalam lampiran Perpres tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menerima tunjangan kinerja sebesar Rp48.613.500 per bulan. Sementara Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal), dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) memperoleh tunjangan sebesar Rp44.874.000 per bulan.<\/p>\n

“Sedangkan pejabat dan personel lainnya menyesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Perpres,” ujar dia. []\n

Redaksi08<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemerintah menerbitkan dua Perpres yang mengatur penyesuaian tunjangan kinerja prajurit TNI dan pegawai Kemhan sebagai bentuk apresiasi atas reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja. JAKARTA – Pemerintah resmi menyesuaikan tunjangan kinerja bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui dua Peraturan Presiden (Perpres) yang baru diterbitkan. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong …<\/p>\n","protected":false},"author":85,"featured_media":198321,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,9295,35],"tags":[8612,38100,8481,46262,26515,46263,46260,46261,6770,13224,46259],"class_list":["post-198320","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-dki-jakarta","tag-kementerian-pertahanan","tag-kemhan","tag-ksad","tag-ksal","tag-ksau","tag-perpres-nomor-42-tahun-2026","tag-perpres-nomor-43-tahun-2026","tag-prabowo-subianto","tag-reformasi-birokrasi","tag-tunjangan-kinerja-tni"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/198320","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/85"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=198320"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/198320\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":198324,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/198320\/revisions\/198324"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/198321"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=198320"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=198320"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=198320"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}