{"id":198518,"date":"2026-07-31T10:49:46","date_gmt":"2026-07-31T02:49:46","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=198518"},"modified":"2026-07-31T10:49:46","modified_gmt":"2026-07-31T02:49:46","slug":"mk-ingatkan-dana-pendidikan-bukan-untuk-pembiayaan-mbg","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/mk-ingatkan-dana-pendidikan-bukan-untuk-pembiayaan-mbg\/","title":{"rendered":"MK Ingatkan Dana Pendidikan Bukan untuk Pembiayaan MBG"},"content":{"rendered":"

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari dana pendidikan paling lambat pada APBN 2028 agar alokasi pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi.<\/em><\/p>\n

JAKARTA<\/strong> – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dapat menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling lambat mulai tahun anggaran 2028. Putusan tersebut menegaskan dana pendidikan wajib difokuskan untuk kebutuhan utama sektor pendidikan sesuai amanat konstitusi.<\/p>\n

Putusan itu dibacakan dalam sidang perkara Nomor 40\/PUU-XXIV\/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (30\/7). Perkara tersebut diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara yang mempersoalkan penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.<\/p>\n

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan pembiayaan MBG tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.<\/p>\n

“Amar putusan. Mengadili: satu, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis (30\/7).<\/p>\n

MK menilai program MBG tidak termasuk komponen utama pendidikan sehingga penggunaannya dalam pos anggaran pendidikan berpotensi mengurangi proporsi dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan inti pendidikan.<\/p>\n

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN merupakan kewajiban negara yang harus diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan, termasuk pembiayaan peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, kurikulum, serta evaluasi pendidikan.<\/p>\n

“Selain tidak sesuai dengan pemaknaan operasional penyelenggaraan pendidikan juga menyebabkan ketidakseimbangan proporsionalitas anggaran pendidikan,” ujar Guntur sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis (30\/7).<\/p>\n

Menurut MK, cakupan program MBG yang luas membutuhkan pembiayaan besar sehingga apabila tetap dimasukkan dalam anggaran pendidikan dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan yang menjadi kewajiban pemerintah.<\/p>\n

“Sasaran program yang meluas dan mengutamakan pemerataan dari pemenuhan hak atas gizi kepada seluruh sasaran program menciptakan ketimpangan yang disebabkan terganggunya proporsionalitas anggaran pendidikan yang mengakibatkan sebagian anggaran pendidikan digunakan untuk penyelenggaraan program MBG,” tuturnya.<\/p>\n

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan pemerintah tetap wajib memenuhi amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<\/p>\n

“Artinya pada APBN tahun-tahun selanjutnya, alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN dan 20 persen APBD tidak lagi memasukkan program MBG di dalamnya,” ujar Enny.<\/p>\n

Ia menjelaskan, dana pendidikan ke depan harus digunakan untuk mendukung komponen utama pendidikan dan tidak termasuk pembiayaan program MBG.<\/p>\n

“Pembiayaan atas komponen utama tersebut, tidak termasuk pembiayaan untuk program MBG,” tegas Enny.<\/p>\n

MK memberikan masa transisi hingga paling lambat APBN Tahun Anggaran 2028 agar pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan anggaran. Menurut MK, pemisahan anggaran tidak langsung diterapkan pada APBN 2026 karena dapat menimbulkan persoalan konstitusional terhadap anggaran yang telah berjalan.<\/p>\n

Pemerintah menyatakan akan mengikuti putusan MK tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah wajib menaati putusan tersebut karena bersifat final dan mengikat.<\/p>\n

“Pemerintah tentu akan mentaati putusan MK tekait anggaran MBG yang harus dipisahkan dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana diatur oleh Pasal 31 UUD 45,” ujarnya.<\/p>\n

“Putusan MK itu final and binding. Karena itu Pemerintah dan DPR tidak punya pilihan kecuali mematuhinya,” imbuhnya.<\/p>\n

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan mempelajari dampak putusan tersebut karena penyusunan anggaran negara dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<\/p>\n

“Apapun keputusan MK tentu kita hormati nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian. Karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman teman kita di DPR. Jadi mohon waktu,” kata Pras.<\/p>\n

Dengan adanya putusan tersebut, pemerintah perlu menyiapkan skema pendanaan baru agar pelaksanaan MBG tetap berjalan tanpa mengurangi porsi anggaran pendidikan yang telah dijamin konstitusi. []\n

Redaksi08<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari dana pendidikan paling lambat pada APBN 2028 agar alokasi pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi. JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dapat menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling lambat mulai tahun anggaran …<\/p>\n","protected":false},"author":85,"featured_media":198519,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,9295,35],"tags":[22993,37466,46490,46492,17809,6771,9302,9319,4587,46491,40981,24175,24178,26555],"class_list":["post-198518","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-anggaran-pendidikan","tag-apbn-2026","tag-apbn-2028","tag-dana-pendidikan","tag-kebijakan-pemerintah","tag-mahkamah-konstitusi","tag-makan-bergizi-gratis","tag-mbg","tag-mk","tag-pendidikan-nasional","tag-prasetyo-hadi","tag-putusan-mk","tag-uud-1945","tag-yusril-ihza-mahendra"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/198518","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/85"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=198518"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/198518\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":198520,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/198518\/revisions\/198520"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/198519"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=198518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=198518"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=198518"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}