{"id":199843,"date":"2026-08-08T22:07:16","date_gmt":"2026-08-08T14:07:16","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=199843"},"modified":"2026-08-09T03:31:45","modified_gmt":"2026-08-08T19:31:45","slug":"kemnaker-ubah-balai-k3-jadi-garda-pencegahan-kecelakaan-kerja","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/kemnaker-ubah-balai-k3-jadi-garda-pencegahan-kecelakaan-kerja\/","title":{"rendered":"Kemnaker Ubah Balai K3 Jadi Garda Pencegahan Kecelakaan Kerja"},"content":{"rendered":"

Kemnaker mengarahkan Balai K3 beralih dari dominasi layanan administrasi dan sertifikasi menuju pencegahan kecelakaan kerja melalui edukasi, intervensi lapangan, dan pemetaan risiko industri.<\/em><\/b><\/p>\n

JAWA BARAT<\/strong> – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengubah arah kerja Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh Indonesia agar tidak lagi bertumpu pada layanan administrasi, sertifikasi, dan pengujian laboratorium, tetapi lebih aktif mencegah kecelakaan kerja melalui edukasi, pendampingan perusahaan, serta intervensi berbasis pemetaan risiko.<\/p>\n

Transformasi tersebut diarahkan untuk menempatkan Balai K3 sebagai garda terdepan pencegahan kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Perusahaan nantinya tidak hanya dilayani dalam aspek kepatuhan administratif, tetapi juga didampingi untuk mengenali potensi bahaya sebelum menimbulkan kecelakaan atau gangguan kesehatan bagi pekerja.<\/p>\n

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan arah kebijakan itu saat meninjau sekaligus memberikan arahan kepada pegawai Balai K3 Bandung di Kota Bandung, Jumat (07\/08\/2026).<\/p>\n

Selama ini, menurut Yassierli, Balai K3 yang dikenal sebagai Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) lebih banyak menjalankan pelayanan administrasi, sertifikasi, dan pengujian laboratorium yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Orientasi tersebut kini akan diperluas dengan memperkuat kehadiran petugas di lingkungan industri.<\/p>\n

“Sekarang fungsi utamanya bergeser ke arah promotif dan preventif, yaitu memberikan edukasi dan bimbingan sebelum pengawasan atau tindakan hukum dilakukan,” kata Menaker, sebagaimana dilansir Kemnaker, Jumat, (07\/08\/2026).<\/p>\n

Perubahan orientasi tersebut akan ditopang melalui optimalisasi dua instrumen utama, yakni Norma 100 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).<\/p>\n

Norma 100 dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengukur tingkat kepatuhan secara mandiri, sedangkan SMK3 digunakan untuk mengenali dan memetakan potensi bahaya di tempat kerja sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum kecelakaan terjadi.<\/p>\n

Yassierli menekankan penerapan K3 tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen atau keberhasilan memperoleh sertifikat. Instrumen keselamatan harus diterapkan secara nyata dalam aktivitas perusahaan untuk melindungi pekerja.<\/p>\n

“Tujuannya bukan sekadar mengejar sertifikat, tetapi memastikan perusahaan benar-benar memahami cara menjaga keselamatan para pekerjanya,” ujarnya.<\/p>\n

Selain memperkuat penerapan Norma 100 dan SMK3, setiap Balai K3 diminta menyusun peta risiko berdasarkan data kecelakaan kerja di wilayah masing-masing. Data tersebut akan digunakan untuk menentukan daerah maupun sektor usaha yang perlu mendapat prioritas pembinaan dan pendampingan.<\/p>\n

Melalui pendekatan berbasis risiko, intervensi pemerintah diharapkan dapat lebih terarah kepada sektor yang memiliki potensi kecelakaan tinggi dibandingkan hanya menunggu terjadinya pelanggaran atau kecelakaan sebelum dilakukan tindakan.<\/p>\n

Kemnaker juga membuka opsi bagi Penguji K3 untuk beralih menjadi Pengawas K3. Kebijakan itu ditujukan untuk menambah jumlah personel yang dapat melakukan intervensi dan pembinaan secara langsung di lingkungan kerja.<\/p>\n

Di tengah perluasan kewenangan dan aktivitas lapangan tersebut, Yassierli meminta integritas Balai K3 tetap dijaga. Ia menekankan pencegahan praktik pungutan liar agar kepercayaan perusahaan terhadap institusi pemerintah tidak terganggu.<\/p>\n

Transformasi Balai K3 diharapkan membuat lembaga tersebut berkembang menjadi mitra strategis dunia usaha dalam membangun budaya keselamatan sekaligus menekan angka kecelakaan kerja secara berkelanjutan.<\/p>\n

“Jadi sekali lagi saya ingin memastikan bahwa setiap personel di Balai K3 menyadari tanggung jawab mulia mereka untuk melindungi hak hidup pekerja\/buruh dan menekan angka kecelakaan hingga sekecil mungkin,” ujarnya.<\/p>\n

Dengan perubahan dari pendekatan administratif menuju pencegahan berbasis risiko dan pendampingan langsung, Balai K3 diharapkan mampu mendeteksi potensi bahaya lebih dini sekaligus memastikan keselamatan pekerja menjadi bagian nyata dari operasional perusahaan, bukan sekadar kewajiban administratif. []\n

Redaksi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kemnaker mengarahkan Balai K3 beralih dari dominasi layanan administrasi dan sertifikasi menuju pencegahan kecelakaan kerja melalui edukasi, intervensi lapangan, dan pemetaan risiko industri. JAWA BARAT – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengubah arah kerja Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh Indonesia agar tidak lagi bertumpu pada layanan administrasi, sertifikasi, dan pengujian laboratorium, tetapi lebih aktif …<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":199857,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,9359,35],"tags":[20649,48695,7899,24381,7058,735,19287,15037,27134,13535,19286,25414,48693,29990,48694,42634,29989,48696,20651,15470],"class_list":["post-199843","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-jawa-barat","category-berita-nasional","tag-balai-k3","tag-balai-k3-bandung","tag-bandung","tag-budaya-k3","tag-k3","tag-kecelakaan-kerja","tag-kementerian-ketenagakerjaan","tag-kemnaker","tag-keselamatan-dan-kesehatan-kerja","tag-keselamatan-pekerja","tag-menaker","tag-menteri-ketenagakerjaan","tag-norma-100","tag-pak","tag-pengawas-k3","tag-penguji-k3","tag-penyakit-akibat-kerja","tag-risiko-industri","tag-smk3","tag-yassierli"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/199843","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=199843"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/199843\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":199859,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/199843\/revisions\/199859"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/199857"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=199843"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=199843"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=199843"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}