{"id":200128,"date":"2026-08-10T19:53:08","date_gmt":"2026-08-10T11:53:08","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=200128"},"modified":"2026-08-11T06:00:55","modified_gmt":"2026-08-10T22:00:55","slug":"kaltara-tekan-belanja-14-perangkat-daerah-diminta-genjot-pad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/kaltara-tekan-belanja-14-perangkat-daerah-diminta-genjot-pad\/","title":{"rendered":"Kaltara Tekan Belanja, 14 Perangkat Daerah Diminta Genjot PAD"},"content":{"rendered":"

Pemprov Kaltara memperketat belanja, membatasi perjalanan dinas, dan meminta 14 perangkat daerah meningkatkan PAD setelah penerimaan TKD mengalami penurunan.<\/em><\/p>\n

BULUNGAN <\/strong>– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meminta 14 perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) memprioritaskan strategi peningkatan penerimaan sebelum menyusun rencana belanja, menyusul menurunnya pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) yang turut menekan ruang fiskal daerah pada sisa tahun anggaran 2026.<\/p>\n

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov Kaltara menata ulang prioritas anggaran agar belanja difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pengetatan juga menyasar perjalanan dinas yang diminta dilaksanakan lebih selektif.<\/p>\n

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi bersama para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (10\/08\/2026).<\/p>\n

Rapat rutin bulanan itu digunakan untuk mengevaluasi program yang telah maupun akan dilaksanakan, sekaligus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.<\/p>\n

Sebagaimana diberitakan Diskominfo Kaltara, Senin, (10\/08\/2026), Denny meminta seluruh perangkat daerah mengedepankan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan selama sisa tahun anggaran 2026, termasuk mempertimbangkan kembali kebutuhan perjalanan dinas.<\/p>\n

Untuk agenda yang bersifat teknis, kehadiran pejabat tidak harus selalu melibatkan pimpinan perangkat daerah. Penugasan dapat diberikan kepada pejabat administrator, pejabat pengawas, maupun staf sesuai kebutuhan kegiatan.<\/p>\n

\u201cLangkah ini dinilai dapat membantu mengendalikan belanja sekaligus memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memperoleh pengalaman dan pengembangan kapasitas dalam menjalankan tugas,\u201d kata Denny.<\/p>\n

Penataan anggaran dilakukan di tengah penurunan penerimaan TKD, terutama akibat dinamika pendapatan yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam serta mineral dan batu bara. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus lebih ketat menentukan program yang memperoleh alokasi anggaran.<\/p>\n

\u201cAnggaran yang tersedia akan kita fokuskan pada program pembangunan yang benar-benar prioritas dan berdampak bagi masyarakat,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Selain mengendalikan pengeluaran, Pemprov Kaltara berupaya memperkuat penerimaan daerah. Sebanyak 14 perangkat daerah yang mengelola PAD diminta menyusun strategi peningkatan pendapatan terlebih dahulu sebelum merancang rencana belanja masing-masing.<\/p>\n

Pemprov Kaltara juga meminta seluruh perangkat daerah mencari sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), antara lain melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).<\/p>\n

Untuk memperoleh dukungan tersebut, perangkat daerah diminta menyiapkan proposal teknis secara matang, termasuk memastikan kesiapan lahan dan dokumen perencanaan sehingga peluang memperoleh pembiayaan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal.<\/p>\n

Denny turut mengingatkan pejabat struktural, terutama jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, agar tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi secara profesional di tengah penyesuaian kebijakan anggaran.<\/p>\n

Efisiensi belanja, optimalisasi PAD, serta upaya menarik pembiayaan dari APBN dan DAK diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program pembangunan Kaltara meskipun ruang fiskal daerah menghadapi tekanan akibat penurunan TKD. []\n

Redaksi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemprov Kaltara memperketat belanja, membatasi perjalanan dinas, dan meminta 14 perangkat daerah meningkatkan PAD setelah penerimaan TKD mengalami penurunan. BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meminta 14 perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) memprioritaskan strategi peningkatan penerimaan sebelum menyusun rencana belanja, menyusul menurunnya pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) yang turut menekan ruang …<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":200135,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2256,17,27],"tags":[13379,2490,2946,41037,3011,43906,39980,9375,49148,2889,2491,5811,39564,9951,12967,16672,41502,8861,7506,43613],"class_list":["post-200128","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kabupaten-bulungan","category-headlines","category-kalimantan-utara-kaltara","tag-anggaran-daerah","tag-apbd-kaltara","tag-apbn","tag-belanja-daerah","tag-dak","tag-dana-alokasi-khusus","tag-denny-harianto","tag-efisiensi-anggaran","tag-fiskal-kaltara","tag-kalimantan-utara","tag-kaltara","tag-pad-kaltara","tag-pembangunan-kaltara","tag-pemprov-kaltara","tag-pendapatan-asli-daerah","tag-pendapatan-daerah","tag-perjalanan-dinas","tag-tanjung-selor","tag-tkd","tag-transfer-ke-daerah"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t