{"id":200534,"date":"2026-08-12T21:31:44","date_gmt":"2026-08-12T13:31:44","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=200534"},"modified":"2026-08-12T21:31:44","modified_gmt":"2026-08-12T13:31:44","slug":"28-ribu-kk-di-paser-belum-punya-rumah-dpkpp-cari-solusi-lewat-forum-pkp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/28-ribu-kk-di-paser-belum-punya-rumah-dpkpp-cari-solusi-lewat-forum-pkp\/","title":{"rendered":"28 Ribu KK di Paser Belum Punya Rumah, DPKPP Cari Solusi Lewat Forum PKP"},"content":{"rendered":"

Sebanyak 28.212 dari sekitar 107 ribu KK di Paser belum memiliki rumah pribadi dan 4.479 hunian masih tergolong RTLH, mendorong DPKPP memperkuat integrasi data, pembiayaan, pengembang, dan pemerintah melalui Paser Satu Huni.<\/em><\/p>\n

PASER<\/strong> – Sebanyak 28.212 dari sekitar 107 ribu kepala keluarga (KK) di Kabupaten Paser tercatat belum memiliki rumah pribadi, sementara 4.479 unit rumah masih tergolong Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Besarnya kebutuhan hunian tersebut mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Paser memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui program Paser Satu Huni.<\/p>\n

Persoalan perumahan itu dibahas dalam Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mempertemukan pemerintah, pengembang, perbankan, dan unsur masyarakat di Ruang Rapat DPKPP, Kompleks Perkantoran Pemkab Paser, Tanah Grogot, Selasa (11\/08\/2026). Forum diarahkan untuk menyatukan perencanaan, pembiayaan, perizinan, serta informasi terkait penyediaan hunian layak.<\/p>\n

Kepala DPKPP Paser Aji Mohd Tommy mengatakan penyelesaian persoalan perumahan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan karena pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri.<\/p>\n

\"\"
Kepala DPKPP Paser, Aji Mohd Tommy<\/figcaption><\/figure>\n

\u201cMelalui forum ini, kita ingin pengembang, perbankan, masyarakat, hingga pemerintah bersinergi dalam pembangunan perumahan,\u201d ujar Tommy, Rabu (12\/08\/2026).<\/p>\n

Data DPKPP menunjukkan jumlah KK yang belum memiliki rumah setara dengan sekitar 26,4 persen dari total 107 ribu KK di Paser. Di luar persoalan kepemilikan rumah, pemerintah juga menghadapi pekerjaan rumah memperbaiki ribuan hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.<\/p>\n

Untuk mengintegrasikan penanganan tersebut, DPKPP mengusung Paser Satu Huni. Program ini diarahkan untuk menyatukan data dan tujuan pemerintah, pengembang, perbankan, serta pihak terkait agar penyediaan rumah tidak berjalan secara sektoral.<\/p>\n

\u201cJadi program ini diinisiasi untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan agar memiliki integrasi data dan satu tujuan dalam mewujudkan hunian layak”, imbuh Tommy.<\/p>\n

Upaya memperluas akses kepemilikan rumah juga dikaitkan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). FLPP merupakan dukungan pembiayaan perumahan pemerintah yang ditujukan bagi MBR untuk memperoleh rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.<\/p>\n

Sekretaris Daerah (Sekda) Paser Katsul Wijaya menegaskan bahwa urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pelayanan dasar yang memiliki peran penting dalam menjamin masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, sehat, dan terjangkau. Jabatan Katsul sebagai Sekda Paser juga tercatat dalam informasi resmi pemerintah daerah.<\/p>\n

\u201cMelalui penataan permukiman yang terintegrasi, pemerintah berperan aktif dalam mengentaskan kawasan kumuh, menyediakan infrastruktur dasar yang higienis, serta membangun lingkungan yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan sosial masyarakat”, ujar Katsul Wijaya.<\/p>\n

Dalam forum tersebut, peserta turut menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi sektor perumahan, mulai akses jalan menuju kawasan hunian, penataan lingkungan, kemudahan pembiayaan, hingga kendala teknis yang dialami pengembang dan perbankan.<\/p>\n

Sebagai tindak lanjut, DPKPP Paser merencanakan Expo Perumahan yang akan melibatkan pengembang resmi, termasuk anggota Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), serta pengembang lain yang telah mengantongi perizinan. Pameran tersebut diharapkan membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat mengenai pilihan dan skema pembiayaan rumah yang tersedia.<\/p>\n

Melalui Paser Satu Huni dan penguatan koordinasi lintas sektor, DPKPP Paser berharap persoalan kepemilikan rumah dan RTLH dapat ditangani secara lebih terarah. Integrasi data, pembiayaan, perizinan, infrastruktur, dan keterlibatan pengembang menjadi penting agar kebutuhan hunian masyarakat tidak berhenti pada angka statistik, tetapi diikuti program yang terukur dan dapat diakses warga. []\n

Penulis: Wiwik Rahmawati | Penyunting: Nursiah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sebanyak 28.212 dari sekitar 107 ribu KK di Paser belum memiliki rumah pribadi dan 4.479 hunian masih tergolong RTLH, mendorong DPKPP memperkuat integrasi data, pembiayaan, pengembang, dan pemerintah melalui Paser Satu Huni. PASER – Sebanyak 28.212 dari sekitar 107 ribu kepala keluarga (KK) di Kabupaten Paser tercatat belum memiliki rumah pribadi, sementara 4.479 unit rumah …<\/p>\n","protected":false},"author":76,"featured_media":200536,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,26,477],"tags":[49896,49892,49900,49891,49899,40532,49897,49894,38563,40533,540,49893,49902,49901,18710,10239,21396,49895,49898,13636,38562],"class_list":["post-200534","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kabupaten-paser","tag-28-212-kk-belum-punya-rumah","tag-aji-mohd-tommy","tag-apersi","tag-dpkpp-paser","tag-expo-perumahan-paser","tag-flpp","tag-forum-pkp","tag-hunian-layak-paser","tag-katsul-wijaya","tag-mbr","tag-kabupaten-paser","tag-paser-satu-huni","tag-pembiayaan-perumahan","tag-pengembang-perumahan","tag-perumahan-paser","tag-rei","tag-rtlh-paser","tag-rumah-murah-paser","tag-rumah-subsidi-paser","tag-rumah-tidak-layak-huni","tag-sekda-paser"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/200534","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/76"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=200534"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/200534\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":200636,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/200534\/revisions\/200636"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/200536"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=200534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=200534"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=200534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}