{"id":201129,"date":"2026-08-15T00:37:20","date_gmt":"2026-08-14T16:37:20","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=201129"},"modified":"2026-08-15T00:37:20","modified_gmt":"2026-08-14T16:37:20","slug":"pendapatan-daerah-baru-rp6068-triliun-belanja-capai-rp5386-triliun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/pendapatan-daerah-baru-rp6068-triliun-belanja-capai-rp5386-triliun\/","title":{"rendered":"Pendapatan Daerah Baru Rp606,8 Triliun, Belanja Capai Rp538,6 Triliun"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"442\"><em>Realisasi pendapatan daerah hingga Juli 2026 turun dibandingkan tahun sebelumnya, sementara belanja meningkat sehingga pemerintah menambah TKD Rp18,9 triliun untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan pegawai.<\/em><\/p>\n<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-start=\"0\" data-end=\"442\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"13\">JAKARTA &#8211;<\/strong> Pemerintah pusat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun untuk membantu pemerintah daerah yang menghadapi tekanan fiskal, terutama dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tambahan anggaran itu diberikan ketika realisasi pendapatan daerah hingga akhir Juli 2026 justru mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<\/p>\n<p data-start=\"444\" data-end=\"708\">Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan total pendapatan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terealisasi hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp606,8 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan Rp691,8 triliun pada periode yang sama 2025.<\/p>\n<p data-start=\"710\" data-end=\"1059\">&#8220;Di tahun 2026 ini sampai dengan 31 Juli, total pendapatan provinsi, kota, dan kabupaten yang sudah masuk itu adalah sebesar Rp 606,8 triliun. Ini sedikit lebih rendah dibanding dengan 31 Juli 2025, di waktu yang sama Rp 691,8 triliun,&#8221; terang Tito dalam konferensi pers Nota Keuangan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14\/8\/2026).<\/p>\n<p data-start=\"1061\" data-end=\"1269\">Di tengah penurunan pendapatan tersebut, aktivitas belanja daerah justru menunjukkan peningkatan. Hingga 31 Juli 2026, realisasi belanja daerah mencapai Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5 persen dari anggaran.<\/p>\n<p data-start=\"1271\" data-end=\"1366\">&#8220;Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, di masa yang sama 31 Juli 2025 sebesar 41,7%,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p data-start=\"1368\" data-end=\"1545\">Secara keseluruhan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mencapai sekitar Rp1.153,9 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari TKD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<\/p>\n<p data-start=\"1547\" data-end=\"1792\">TKD tahun ini tercatat sekitar Rp725,2 triliun, sedangkan target PAD ditetapkan sebesar Rp428,9 triliun. Perbedaan antara perkembangan pendapatan dan belanja tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga kemampuan fiskal daerah.<\/p>\n<p data-start=\"1794\" data-end=\"2045\">Tambahan TKD Rp18,9 triliun diberikan pemerintah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan belanja wajib. Salah satu fokusnya ialah pembayaran PPPK serta dukungan bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah.<\/p>\n<p data-start=\"2047\" data-end=\"2444\">&#8220;Tambahan-tambahan anggaran tadi juga diberikan, terutama yang terakhir 5 Agustus, dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan sebanyak Rp 18,9 triliun itu digunakan terutama untuk membantu daerah yang belanja pegawai. Ini adalah kesulitan terutama untuk bayar PPPK dan kemudian juga untuk membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah,&#8221; pungkas Tito sebagaimana dilansir Detik, Jumat (14\/8\/2026).<\/p>\n<p data-start=\"2446\" data-end=\"2680\">Kebijakan tambahan anggaran tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menjaga kesinambungan belanja, khususnya untuk kebutuhan pegawai, ketika penerimaan daerah belum menunjukkan pertumbuhan yang sama dengan realisasi belanja. []\n<p data-start=\"2446\" data-end=\"2680\">Redaksi1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Realisasi pendapatan daerah hingga Juli 2026 turun dibandingkan tahun sebelumnya, sementara belanja meningkat sehingga pemerintah menambah TKD Rp18,9 triliun untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan pegawai. JAKARTA &#8211; Pemerintah pusat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun untuk membantu pemerintah daerah yang menghadapi tekanan fiskal, terutama dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan pembayaran Pegawai &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":92,"featured_media":201130,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[9295,35],"tags":[50817,11890,41037,81,17901,50819,49319,6639,19771,50818,923,10060,12967,16672,6681,50816,16463,7506,43613],"class_list":["post-201129","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-9-triliun","tag-apbd-2026","tag-belanja-daerah","tag-belanja-pegawai","tag-fiskal-daerah","tag-juli-2026","tag-kementerian-dalam-negeri","tag-keuangan-daerah","tag-mendagri","tag-nota-keuangan","tag-pad","tag-pemerintah-daerah","tag-pendapatan-asli-daerah","tag-pendapatan-daerah","tag-pppk","tag-rp18","tag-tito-karnavian","tag-tkd","tag-transfer-ke-daerah"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/201129","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/92"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=201129"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/201129\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":201131,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/201129\/revisions\/201131"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/201130"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=201129"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=201129"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=201129"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}