{"id":204316,"date":"2026-09-02T20:16:36","date_gmt":"2026-09-02T12:16:36","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=204316"},"modified":"2026-09-02T20:16:36","modified_gmt":"2026-09-02T12:16:36","slug":"status-lahan-eks-tambang-tak-jelas-ktna-sanga-sanga-desak-kepastian-hukum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/status-lahan-eks-tambang-tak-jelas-ktna-sanga-sanga-desak-kepastian-hukum\/","title":{"rendered":"Status Lahan Eks Tambang Tak Jelas, KTNA Sanga-Sanga Desak Kepastian Hukum"},"content":{"rendered":"

DPRD Kukar akan menghadirkan pemegang IUP dalam RDP lanjutan untuk memperjelas status lahan eks tambang, kewajiban reklamasi, dan peluang pemanfaatannya oleh masyarakat Sanga-Sanga.<\/em><\/p>\n

KUTAI KARTANEGARA<\/strong> – Status hukum lahan eks tambang di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), belum menemui kepastian setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar bersama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Senin (31\/08\/2026). DPRD Kukar akan menggelar RDP lanjutan dengan menghadirkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pihak berwenang untuk meminta penjelasan mengenai status lahan serta tanggung jawab reklamasi.<\/p>\n

Wakil Ketua KTNA Sanga-Sanga Dasi mengatakan RDP tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan masyarakat yang meminta kepastian mengenai pemanfaatan lahan eks tambang untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.<\/p>\n

\u201cRDP hari ini belum ada keputusan mendasar terkait tuntutan kami mengenai lahan eks tambang. Artinya, akan ada RDP lanjutan. Kami ingin persoalan ini benar-benar jelas,\u201d kata Dasi.<\/p>\n

Menurut Dasi, masyarakat telah memanfaatkan sejumlah lahan eks tambang sejak 2018\u20132019 untuk bercocok tanam. Dua kelompok tani, yakni Daya Karya Mandiri dan Rukun Tani, disebut telah mengajukan pemanfaatan lahan seluas hampir 100 hektare kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.<\/p>\n

Dasi mengatakan terdapat lima perusahaan tambang di wilayah Sanga-Sanga yang IUP-nya disebut telah berakhir sekitar 2012\u20132013. Kelima perusahaan tersebut adalah Putra Daerah 99, Sangga Sanga Perkasa, Surya Bersinar, Koperasi Tunas Karya, dan Mutiara Hitam Prima.<\/p>\n

Ia mempertanyakan status lahan setelah aktivitas pertambangan berhenti, termasuk apakah lahan tersebut telah diserahkan kepada pemerintah serta bagaimana pelaksanaan kewajiban reklamasi oleh perusahaan.<\/p>\n

\u201cKetika di depan mata ada lahan eks tambang yang sudah ditinggalkan belasan tahun, apakah kami salah berkebun di situ sambil merawat kampung dan lingkungan?\u201d ujarnya.<\/p>\n

\"\"
Camat Sanga-Sanga, Sudarmadi<\/figcaption><\/figure>\n

Camat Sanga-Sanga Sudarmadi mengatakan lahan eks tambang dapat dimanfaatkan untuk pertanian selama kondisi lahannya memungkinkan. Namun, ia menegaskan lahan tersebut tidak diperbolehkan diterbitkan dokumen kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) maupun Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT).<\/p>\n

Menurut Sudarmadi, persoalan muncul karena KTNA ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan, sementara pihak perusahaan belum memberikan izin. Di sisi lain, perusahaan masih menganggap IUP mereka berlaku sehingga lahan belum dapat digarap masyarakat.<\/p>\n

\"\"
Anggota DPRD Kukar, Rahmat Dermawan<\/figcaption><\/figure>\n

Anggota DPRD Kukar Rahmat Dermawan mengatakan pemerintah dan instansi terkait harus berhati-hati dalam menerbitkan surat yang berkaitan dengan lahan pertambangan. Ia menyebut masih banyak lahan pascatambang di Kukar yang statusnya belum jelas dan kewajiban reklamasinya belum diselesaikan.<\/p>\n

\u201cKami dalam waktu dekat akan melakukan RDP lanjutan dengan para pemilik izin pertambangan, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif di Kecamatan Sanga-Sanga, untuk dimintai keterangan atau pertanggungjawaban reklamasi di wilayahnya,\u201d kata Rahmat.<\/p>\n

Rahmat mengatakan lahan pascatambang yang sudah tidak digunakan semestinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif masyarakat, termasuk pertanian dan budi daya, sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan.<\/p>\n

Sementara itu, Dasi menegaskan KTNA akan terus mendorong penyelesaian persoalan tersebut hingga terdapat kepastian hukum mengenai status dan pemanfaatan lahan bagi masyarakat.<\/p>\n

\u201cIntinya, kami akan kejar sampai masalah ini clear dan masyarakat merasa puas dengan aturan hukum yang berlaku di negara kita,\u201d tegasnya.<\/p>\n

RDP lanjutan diharapkan dapat memperjelas status IUP, kewajiban reklamasi perusahaan, serta kemungkinan pemanfaatan lahan pascatambang oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. []\n

Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

DPRD Kukar akan menghadirkan pemegang IUP dalam RDP lanjutan untuk memperjelas status lahan eks tambang, kewajiban reklamasi, dan peluang pemanfaatannya oleh masyarakat Sanga-Sanga. KUTAI KARTANEGARA – Status hukum lahan eks tambang di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), belum menemui kepastian setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar bersama …<\/p>\n","protected":false},"author":56,"featured_media":204319,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,26,33],"tags":[55965,55971,129,55967,9215,55964,561,55962,55968,1677,55969,9063,23851,14005,55972,55970,55966,55963],"class_list":["post-204316","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kabupaten-kutai-kartanegara","tag-dasi-ktna","tag-daya-karya-mandiri","tag-dprd-kukar","tag-iup-tambang","tag-ketahanan-pangan-kukar","tag-ktna-sanga-sanga","tag-kutai-kartanegara","tag-lahan-eks-tambang-sanga-sanga","tag-lahan-pascatambang","tag-pemkab-kukar","tag-pertanian-sanga-sanga","tag-rahmat-dermawan","tag-rdp-dprd-kukar","tag-reklamasi-tambang","tag-rukun-tani","tag-status-lahan-tambang","tag-sudarmadi","tag-tambang-sanga-sanga"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/204316","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/56"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=204316"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/204316\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":204425,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/204316\/revisions\/204425"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/204319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=204316"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=204316"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=204316"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}