{"id":205311,"date":"2026-09-08T07:59:41","date_gmt":"2026-09-07T23:59:41","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=205311"},"modified":"2026-09-08T08:00:37","modified_gmt":"2026-09-08T00:00:37","slug":"sepupu-marcos-didakwa-jaksa-filipina-kejar-korupsi-proyek-banjir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/sepupu-marcos-didakwa-jaksa-filipina-kejar-korupsi-proyek-banjir\/","title":{"rendered":"Sepupu Marcos Didakwa, Jaksa Filipina Kejar Korupsi Proyek Banjir"},"content":{"rendered":"

Dakwaan terhadap Martin Romualdez dalam perkara dugaan korupsi proyek pengendalian banjir menjadi ujian bagi komitmen Filipina menindak dugaan penyalahgunaan dana publik tanpa memandang kedekatan politik.<\/em><\/p>\n

MANILA<\/strong> – Penanganan dugaan korupsi proyek pengendalian banjir di Filipina memasuki babak baru setelah jaksa mendakwa anggota parlemen Martin Romualdez dalam perkara yang diduga melibatkan dana pemerintah senilai 7,4 miliar peso atau sekitar US$117,9 juta. Kasus tersebut menjadi ujian terhadap komitmen pemerintah Filipina dalam mengusut dugaan korupsi tanpa membedakan latar belakang politik pihak yang terlibat.<\/p>\n

Ombudsman Filipina Jesus Crispin Remulla mengatakan dakwaan terhadap Romualdez merupakan bagian dari proses hukum atas dugaan penyalahgunaan dana proyek pengendalian banjir. Dana tersebut diduga berkaitan dengan suap, penyerapan anggaran yang tidak wajar, dan pengaturan alokasi proyek.<\/p>\n

“Kami tidak pilih-pilih, tidak ada nama di sini yang kami coba hindari. Semuanya di sini didasarkan pada bukti,” kata Remulla, seperti dilaporkan AFP.<\/p>\n

Remulla menegaskan perkara tersebut menunjukkan bahwa status maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi proses hukum. Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah sebelumnya menyoroti keberadaan sejumlah proyek infrastruktur yang disebut sebagai proyek “hantu”.<\/p>\n

“Kasus ini membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum,” lanjutnya.<\/p>\n

Kasus dugaan korupsi tersebut tidak hanya menyeret Romualdez. Sejumlah pemilik perusahaan konstruksi, pejabat pemerintah, dan politisi juga telah dituduh menerima dana yang berkaitan dengan proyek pengendalian banjir.<\/p>\n

Jaksa Filipina juga menyiapkan kemungkinan dakwaan tambahan terhadap Romualdez dan sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam skandal tersebut. Penyelidikan turut mencakup mantan anggota parlemen Elizaldy Co dan pihak lainnya yang diduga bekerja sama untuk memperoleh kekayaan secara ilegal melalui dana pemerintah.<\/p>\n

Perkara ini bermula dari sorotan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang diduga hanya tercatat dalam dokumen, tetapi tidak benar-benar diwujudkan di lapangan. Pemerintah Filipina memperkirakan proyek-proyek tersebut telah menghabiskan miliaran dolar yang bersumber dari uang pembayar pajak.<\/p>\n

Romualdez telah berulang kali membantah melakukan pelanggaran. Namun, hingga perkara terbaru diumumkan, ia belum memberikan tanggapan kepada AFP mengenai dakwaan yang dikenakan terhadap dirinya.<\/p>\n

Romualdez sebelumnya juga telah mengambil langkah politik setelah namanya muncul dalam penyelidikan perkara tersebut. Pada September tahun lalu, ia mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Filipina dengan alasan agar proses penyidikan dapat berlangsung tanpa pengaruh yang tidak semestinya.<\/p>\n

Meski melepaskan jabatan pimpinan parlemen, Romualdez tetap berstatus sebagai anggota kongres. Posisi tersebut membuat proses hukum terhadap dirinya menjadi perhatian karena perkara menyangkut dugaan penyalahgunaan dana pemerintah dalam proyek yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.<\/p>\n

Dalam setahun terakhir, jaksa Filipina telah mengajukan tuntutan terhadap sejumlah anggota parlemen aktif, mantan anggota parlemen, pejabat pekerjaan umum, serta perwakilan perusahaan konstruksi dalam rangkaian penyelidikan kasus pengendalian banjir.<\/p>\n

Dugaan penyalahgunaan anggaran proyek pengendalian banjir juga memperlihatkan besarnya risiko korupsi terhadap program infrastruktur yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir. Proyek yang tidak berjalan atau anggarannya diselewengkan berpotensi mengurangi manfaat pembangunan sekaligus membebani keuangan negara.<\/p>\n

Dalam sistem hukum Filipina, plunder<\/em> atau penjarahan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dalam skala besar dan dapat dikenai hukuman berat. Perkara tersebut menjadi bagian dari upaya penegak hukum menelusuri dugaan pengumpulan kekayaan secara ilegal melalui penggunaan dana pemerintah.<\/p>\n

Pengusutan terhadap Romualdez dan pihak-pihak lainnya masih berlanjut. Jaksa menyatakan proses hukum akan diarahkan berdasarkan bukti yang ditemukan, sementara perkembangan perkara diharapkan dapat memperjelas aliran dana serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari proyek pengendalian banjir. []\n

Redaksi08<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dakwaan terhadap Martin Romualdez dalam perkara dugaan korupsi proyek pengendalian banjir menjadi ujian bagi komitmen Filipina menindak dugaan penyalahgunaan dana publik tanpa memandang kedekatan politik. MANILA – Penanganan dugaan korupsi proyek pengendalian banjir di Filipina memasuki babak baru setelah jaksa mendakwa anggota parlemen Martin Romualdez dalam perkara yang diduga melibatkan dana pemerintah senilai 7,4 miliar …<\/p>\n","protected":false},"author":85,"featured_media":205312,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2254,481],"tags":[57435,18490,57443,57434,18270,57431,36670,8763,57441,57430,57432,57433,8811,57429,57440,57442,4014,57437,57436,57438,57439,51984],"class_list":["post-205311","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-berita-internasional","category-kasus","tag-4-miliar-peso","tag-18490","tag-anggota-kongres","tag-dana-pemerintah","tag-dugaan-korupsi","tag-elizaldy-co","tag-ferdinand-marcos-jr","tag-filipina","tag-jaksa-filipina","tag-jesus-crispin-remulla","tag-korupsi-filipina","tag-korupsi-proyek-banjir","tag-manila","tag-martin-romualdez","tag-ombudsman-filipina","tag-parlemen-filipina","tag-pemberantasan-korupsi","tag-penjarahan","tag-plunder","tag-proyek-hantu","tag-proyek-infrastruktur-filipina","tag-proyek-pengendalian-banjir"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/205311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/85"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=205311"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/205311\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":205313,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/205311\/revisions\/205313"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/205312"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=205311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=205311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=205311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}